SIARAN PERS

Desak Transparansi Perundingan RCEP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak agar Pemerintah Indonesia membuka akses informasi dan transparansi teks perjanjian kepada publik untuk dapat dikaji secara mendalam dampak yang akan muncul dari perjanjian RCEP terhadap kehidupan rakyat luas. Rilis Koalisi MKE Merespon Perundingan RCEP Ke-26, Melbourne, Australia Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Desak Transparansi Perundingan RCEP Jakarta, […]

Desak Transparansi Perundingan RCEP Read More »

SIARAN PERS

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Diprediksi, pembangunan NCICD akan mendorong praktik penggusuran yang berdampak pada masyarakat. Jika merujuk pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, khususnya di daerah kamal muara, muara angke dan kali blencong yang akan dibangun tanggul laut dan tanggul muara sungai sepanjang 6.750 meter sebagai bagian pembangunan NCICD tahap darurat, disebut Fase D. Siaran PersDewan Pengurus PusatKesatuan Nelayan Tradisional

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Read More »

SIARAN PERS

KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya

KNTI juga meminta kepada KPK untuk turut mengawasi pelaksanaan program bank mikro nelayan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program  ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal ini karena LPMUKP mendapatkan alokasi dana kelolaan sebesar Rp 500 Miliar di Tahun 2017 dan direncanakan

KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya Read More »

SIARAN PERS

Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Kecil

Jika perjanjian ini merupakan lobby politik internasional pemerintah Indonesia dalam rangka menyelamatkan industri sawit. Maka akan semakin jelas, bagaimana pemerintah menentukan keberpihaknnya bukan kepada masyarakat melainkan kepada korporasi-korporasi industri sawit. Ini juga membuktikan daftar panjang dari tindakan pemerintah yang secara intensif melakukan pembabatan hutan untuk meningkatkan produksi sawit. Bahkan saat ini, banyak pulau-pulau kecil di

Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Kecil Read More »

SIARAN PERS

Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia

Perjanjian EFTA-Indonesia hanya akan menyebabkan membanjirnya ikan impor dari luar Norwegia. Sementara 2,7 juta jiwa nelayan yang menggantukan kehidupan akan semakin terpuruk ditengah ketidakpastian usaha perikanan. Terlebih Indonesia telah memiliki UU No. 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Siaran Pers BersamaPerjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia

Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia Read More »

SIARAN PERS

Hari Ikan Nasional

21 November secara resmi diperingati sebagai Hari Ikan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Sekaligus sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal namun tetap berprinsip pada

Hari Ikan Nasional Read More »

SIARAN PERS

Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta

Padahal, kajian terkait reklamasi sedang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pada posisi lainnya, Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Jakarta juga masih dalam dibahas. Selain itu juga, pemerintah mengulang kesalahan yang sama dengan mengabaikan pendapat masyarakat  dengan tidak melakukan diskusi partisipatif dalam penyusunan peraturan tersebut.

Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta Read More »

SIARAN PERS

Warga Pulau Pari Bebas dari Kriminalisasi Sulaiman dan Kawan-Kawan Dinyatakan Tidak Bersalah

Hal ini merupakan bukti lemahnya Negara dalam mewujudkan keadilan di sektor maritim. Masyarakat Pesisir, Pulau Kecil dan Nelayan selalu menjadi objek yang dipinggirkan dalam pembangunan. Padahal mereka adalah garda terdepan dalam penyediaan pangan, lapangan pekerjaan hingga kedaulatan Negara. Penting bagi pemerintah untuk mendorong dan mewujudkan Keadilan Maritim. Siaran PersKesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Warga Pulau Pari

Warga Pulau Pari Bebas dari Kriminalisasi Sulaiman dan Kawan-Kawan Dinyatakan Tidak Bersalah Read More »

SIARAN PERS

Gerakan Rakyat Lawan Neo-Liberalisme dan Imperialisme

Siaran PersGerakan Rakyat Lawan Neo-Liberalisme dan Imperialisme GERAK LAWAN Hari ini, 10 Oktober 2018 Gerak lawan melangsungkan pembukaan acara dengan tajuk Rakyat Menggugat: World Beyond Bank. Acara akan dilangsungkan di Bali sampai tanggal 14 Oktober 2018. Berbagai kegiakan akan diadakan bersama seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari petani, nelayan, buruh, buruh migran, akademisi, pengacara, wartawan

Gerakan Rakyat Lawan Neo-Liberalisme dan Imperialisme Read More »

SIARAN PERS
Scroll to Top