CADIK Terbaru
Keamanan Tenurial Bagi Nelayan Kecil dan Tradisional Policy Brief Edisi V. Januari 2025 Pendahuluan Tenurial mengacu pada hubungan sosial yang menentukan siapa yang dapat menggunakan (ruang dan) sumber daya tertentu, dalam kondisi apa, dan siapa yang mengontrol penggunaan sumber daya tersebut (FAO, 2016). Dalam sumber lain dituliskan bahwa Tenurial adalah
Policy Brief Cadik Nelayan | Edisi 4 Oktober 2024 Nelayan kecil di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjalankan aktivitas melaut mereka, terutama terkait dengan biaya operasional yang tinggi. Komponen terbesar dari biaya ini adalah bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk menggerakkan kapal mereka. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh
CADIK Full Edition
CADIK merupakan buletin mingguan yang diterbitkan oleh DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai media informasi dan meningkatkan literasi seputar isu-isu kelautan dan perikanan. CADIK Edisi 1
Cadik edisi ke 2 ini meng-highlight mulai dari rencana kerja “Terobosan” KKP pada 2022, pembentukan BUMN holding pangan, hasil riset dari ikan mas koki, cuaca buruk yang mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut, hingga agenda MUSDA KNTI Manggarai Barat. Selengkapnya bisa di unduh dibawah ini. CADIK Edisi 2
Pangan menjadi kebutuhan utama masyarakat dunia, akan tetapi adanya perubahan iklim berdampak terhadap ketersediaan pangan dunia. Persoalan pangan tidak lepas dari peran Nelayan kecil, akan tetapi di sisi lain keberadaan Nelayan Kecil justru paling berisiko seiring dengan adanya perubahan iklim. Sementara itu, guna meningkatkan daya saing produk perikanan KKP menyiapkan
Perhelatan Presidensi G20 yang digelar di Bali tuai harapan publik, terkhusus soal isu perikanan dan kelautan. KKP sendiri akan hadir dalam sekmen Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG), yang mengupas isu lingkungan. Sementara itu, pengguna alat tangkap trawl di perairan Bengkulu tak kehabisan cara untuk mengelabui petugas. Mereka meninggalkan
Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan nelayan sebagai turunan UU 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sementara itu, Ketua DPW Aceh, Azwar Anas menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan Kecil dan Tradisional di Aceh, di antaranya tentang kelangkaan
KKP menargetkan program Kredit Usaha Rakyat sektor Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 8,98 triliun pada 2022. Telah di terbitkan tiga Perpres (Peraturan Presiden) tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW). Sementara itu, KNTI Medan akan menggelar “Rembuk Nelayan” pada 23 Februari 2022. Selengkapnya di CADIK edisi ke 6, selamat membaca.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan bahwa program bantuan tunai untuk nelayan kemungkinan besar akan cair bulan Februari. Sementara itu, menindaklanjuti arahan Walikota Medan Bobby Nasution yang disampaikan pada kegiatan Rembuk Nelayan, Dinas Pertanian dan Perikanan Medan mulai membuka posko pengurusan tanda daftar kapal perikanan (TDKP) di Lorong Ujung Tanjung Bagandeli
Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan program penangkapan berbasis kuota untuk perikanan tangkap di sejumlah wilayah perikanan. KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Angka tersebut setengah dari jumlah stok ikan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan sebanyak 12,5 juta ton.
Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, sebagai bentuk komitmen pemerintah pada pembangunan ekosistem kemaritiman. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp37,53 miliar untuk mendorong peningkatan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau. Nelayan Natuna dan pengamat kelautan meminta