- KABAR NELAYANPerempuan Pesisir dan Sanitasi Air Bersih
- SIARAN PERSKNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil
- KABAR NELAYANFocus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas
- KABAR NELAYANRiset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis
- PUBLIKASIRembuk Iklim Pesisir 2023: Nelayan dan Masyarakat Pesisir Desak Perlindungan Optimal Negara dari Dampak Krisis Iklim
Di Indonesia, hanya nelayan laki-laki yang diakui keberadaannya oleh negara. Sistem patriarki di di negeri ini telah melahirkan kebijakan negara yang menghilangkan eksistensi perempuan nelayan. Eksistensi dan ruang hidup Nelayan didefinisikan secara sempit, seperti yang tercantum pada Undang Undang (UU) No.17 Tahun 2016 tentang Nelayan. Kerja-kerja nelayan hanya sebatas wilayah tengah laut, sehingga membentuk identitas yang bias laki-laki. UU ini juga menyempitkan ruang hidup perempuan nelayan sebatas wilayah perairan laut, sementara perempuan nelayan memiliki rentang ruang hidup dan kegiatan di sekitar perairan yang lebih luas, kawasan pesisir, seperti nelayan merangkak, pengolahan ikan, buruh angkut, dan petambak garam. Akibatnya pengurus negara rabun mengenali permasalahan, kebutuhan dan kepentingan perempuan pesisir dan nelayan. Lebih lanjut, perempuan tak banyak dilibatkan dalam perencanaan program dan kegiatan, perumusan target penerima manfaat program pembangunan. Ini juga berakibat tidak tersedianya data terpilah jumlah perempuan nelayan dan laki-laki. Kehidupan perempuan nelayan dan pesisir mengalami diskriminasi dan pengabaian atas hak-haknya sebagai warga Negara, seperti pengalaman perempuan nelayan berikut:
Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan pesisir seperti masalah kesehatan dan lingkungan yang berkaitan dengan akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk dan pengolahan limbah, ketiadaan pusat pelayanan kesehatan yang pada gilirannya menambah beban kerja bagi perawatan kesehatan anggota keluarga, pun layanan kesehatan reproduksi perempuan. (Jihan, KPPI Surabaya)
Rendahnya pendidikan perempuan pesisir dan nelayan mengakibatkan sulit mengakses informasi, sehingga rentan menjadi korban eksploitasi seksual, KDRT, pernikahan dini, kekerasan terhadap anak di lingkungannya (24 februari 2021,KPPI Semarang, Jateng)
Kurangnya dukungan untuk permodalan, peningkatan kualitas produksi dan kemasan serta akses pemasaran hasil produksi membuat perempuan nelayan terbatas dalam mengembangkan usaha ekonomi terbatas (13 juanuari 2021, KPPI lombok Timur)
Ketersediaan BBM untuk menjalankan mesin kapal dan kebutuhan sistem penangkapan ikan lainnya adalah problem yang besar. Oleh karena itu ketidak tepatan subsidi BBM akan membebani keluarga nelayan. (29 september 2021, baku dapa ,KPPI Surabaya )
Selama ini anggota-anggota KNTI telah melakukan pengorganisasian perempuan nelayan. Dari persoalan yang dihadapi perempuan pesisir dan nelayan diatas, KNTI berinisiatif mendorong dan memfasilitasi terbentuknya KPPI melalui diskusi group dengan perempuan-perempuan pesisir dari Perwakilan perempuan nelayan meliputi provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Aceh berkumpul mendiskusikan pengalaman mereka dan tantangan di wilayah masing-masing serta berbagi solusi. Pertemuan ini melahirkan kesamaan tekad untuk membentuk wadah khusus perempuan nelayan dengan nama Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI).
Kata Perempuan pesisir dipilih karena jangkauan profesi yang lebih luas perempuan nelayan dan tidak hanya karena sebutan melekat sebagai istri nelayan, melainkan sebagai perempuan yang bekerja menjadi penangkap, pengolah dan pemasar produk yang diambil maupun dibudidayakan dari laut dan pesisir serta kerja-kerja yang mendukung profesi nelayan di lingkungan pesisir. KPPI menunjukkan peran penting perempuan dalam pengelolaan sistem perekonomian keluarga nelayan dan agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, keadilan gender dan keadilan lingkungan.
Pada tahun 2021 KPPI telah berdiri 5 Provinsi (Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah). Dari 5 provinsi yang telah terbentuk tentunya membutuhkan cukup energi untuk melakukan penguatan secara organisasi baik di internal maupun external dan menjadi cita-cita bersama ke depan KPPI-KPPI akan membumi dan meluas di beberapa provinsi yang ada di Indonesia.
Ada Dimana Saja KPPI?
KPPI Semarang
KPPI Semarang terbentuk pada 21 Maret 2019 dengan penggerak ibu Suntiah, perempuan nelayan asal Tanjung Mas. Meski awalnya belum terbentuk KPPI, para perempuan nelayan sering berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Beranggotakan 30 orang, KPPI Semarang sangat aktif melakukan pelatihan hasil laut, pengolahan limbah sampah, giat UMKM dan program inovatifnya adalah ’Pasar Krempyeng Barter Sampah’
Para perempuan pesisir punya mimpi besar untuk selalu berdaya dalam banyak bidang, terutama bidang perekonomian dan pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan pesisir dan nelayan mengakibatkan sulit mengakses informasi, sehingga rentan menjadi korban eksploitasi seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pernikahan dini, kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Mereka berharap agar anak-anaknya kelak dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan perekonomian para nelayan dapat terangkat.
KPPI Surabaya
KPPI Surabaya terbentuk sejak 2015 dengan dipelopori oleh Jihan, perempuan nelayan pesisir Nambangan Surabaya. Meski awalnya KPPI belum terbentuk secara resmi, namun para perempuan nelayan sudah ada yang bergabung dengan KNTI. Beranggotakan 40 orang dengan 15 penggerak dalam pengurusan KPPI.
Koperasi Bahari 64 adalah prestasi penting KPPI Surabaya. Koperasi ini menjadi penyokong finansial dan kegotong royongan kegiatan perempuan nelayan seperti pengolahan hasil laut, bank sampah, beragam pelatihan dan arisan anggota. Namun anggota KPPI memiliki tantangan dalam membangun kemandirian ekonomi. KPPI Surabaya berharap lewat hasil olahan laut yang terdistribusi dengan baik dapat meningkatkan perekonomian para nelayan serta mengatasi berbagai persoalan seperti akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk dan pengolahan limbah.
KPPI Gresik
Meski awalnya KPPI belum terbentuk secara resmi pada 2017, namun perempuan nelayan di Pangkah dan Banyu Urip Gresik secara rutin telah melakukan pertemuan dan berkegiatan bersama. Beranggotakan 15 orang dengan Anggun Cipta Indah sebagai penggerak. Mereka mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk mempererat persaudaraan dan membahas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan dan gagasan-gagasan baru kegiatan. Beragam pelatihan kerap dilakukan seperti pengolahan hasil laut, penyuluhan tentang kartu KUSUKA, pemasaran produk dan perencanaan pembuatan usaha bersama. Mereka berharap dengan adanya KPPI dapat menjadi pijakan dalam pemberdayaan perempuan nelayan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lainnya.
KPPI Lombok Timur
KPPI Lombok terbentuk pada 21 Januari 2021. Berawal dari kegiatan KNTI yang sedang membahas BBM bersubsidi dan daur pekerjaan nelayan serta petani tambak garam yang didominasi oleh perempuan. Saat itu sekelompok perempuan yang dikoordinasi Sri Wahyu seorang petani tambak garam berdiskusi tentang persoalan yang dihadapi para perempuan pesisir di Lombok timur.
Saat ini KPPI Lombok beranggotakan 25 orang. Mereka bergerak bersama untuk meningkatkan perekonomian di daerah pesisir. Berbagai olahan hasil laut mereka jual seperti kerupuk cangkang kepiting, kerupuk cumi, pembuatan terasi, pembuatan dodol rumput laut dan pengemasan garam yang beryodium. Mereka berharap dengan adanya KPPI persoalan yang menimpa para perempuan, seperti pernikahan dini, pengangguran, tingginya kasus perceraian, banyaknya perempuan yang menjadi TKW, serta marginalisasi perempuan nelayan dapat terselesaikan. Mereka terus berupaya agar perekonomian para nelayan dapat meningkat sehingga terciptanya kemandirian ekonomi serta dapat hidup selaras dan adil gender.
KPPI Medan
Pembentukan KPPI Medan berawal dari keikutsertaan Nilawati dalam kegiatan KNTI. Keikutsertaan ini membuatnya sadar pentingnya perempuan dalam daur pekerjaan nelayan. Dari pelatihan yang ia ikuti, ia sadar bahwa nelayan bukan hanya laki-laki. Meskipun baru dibentuk, namun KPPI Medan menjadi salah satu yang terdepan dalam memasyarakatkan kartu KUSUKA. Pendataan perempuan nelayan melalui kartu KUSUKA ini merupakan usaha perempuan mendorong kehadiran negara melindungi perempuan nelayan. Dengan anggota sebanyak 50 orang, mereka berharap para perempuan nelayan bisa mandiri secara finansial dan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera.
admin
23 Mar 2024
Perempuan pesisir adalah kelompok marginal yang paling terkena dampak terhadap kurangnya akses sanitasi dan air bersih, selain kebutuhan kesehariannya dalam rumah tangga, perempuan juga lebih membutuhkan privasi saat buang air besar dan mandi dibandingkan laki-laki. Dalam sosial Masyarakat Perempuan juga dianggap sebagai pengguna utama, penyedia, pengelola air dan sanitasi rumah tangga. Namun realita yang ada …
admin
22 Feb 2024
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa …
Indah Rahmasari
16 Jun 2023
Sepekan lalu perwakilan pengurus KPPI mengikuti pelatihan pendekatan Transformatif Gender dalam skala kecil yang diselenggarakan oleh FAO Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kapasitas berbagai pemangku kepentingan terutama di sektor perikanan skala kecil dalam merencanakan dan melaksanakan Transformatif Gender dalam segala lini kebijakan dan partisipatif masyarakat perikanan skala kecil. Pelatihan ini diikuti oleh Sesditjen Penguatan …
Indah Rahmasari
24 Mar 2023
Kamis, 16 Maret 2023 adalah hari bersejarah untuk Masmunisri, perwakilan KPPI dari Lombok Utara yang turut dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Gili Gaya Galeri, Kecamatan Pemenang. Kegiatan ini dihadiri seluruh kepala OPD, hingga camat KLU. Forum ini membahas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang diselenggarakan dengan prioritas program atau kegiatan …
Indah Rahmasari
15 Dec 2022
Kamis, 24 November 2022 adalah hari yang bersejarah bagi Sri Wahyuni, perempuan petambak garam dari Jerowaru Lombok Timur. Ia adalah salah satu pembicara dalam seminar Internasional bertajuk ‘Women and Girls at the Frontline of Climate Change’ . Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) bertujuan untuk berbagi informasi terkait hasil kerja dan penelitian …
Indah Rahmasari
16 Nov 2022
KPPI Deliserdang terbentuk pada Maret 2022 dengan penggerak ibu Dewi. Sebelum terbentuknya KPPI tidak ada wadah untuk perempuan pesisir berkumpul. Beranggotakan 25 orang, KPPI Deliserdang mulai aktif melakukan pelatihan hasil laut dan pendampingan terhadap perempuan pesisir. Kerja-kerja ekonomi seperti mencari kereng, membuat ikan asin, olahan mangrove seperti sirup dan batik dilakukan perempuan pesisir Deli Serdang. …
30 Oct 2021 203 views
Perempuan nelayan merupakan salah satu pelaku utama sektor perikanan dan kelautan. Oleh karenanya pendataan perempuan nelayan menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk mengetahui kondisi perempuan nelayan dan memampukan perempuan mengakses layanan pemerintah melalui kartu KUSUKA. KPPI menginstruksikan kepada semua anggota untuk: Segera mendaftar dan mendapatkan kartu KUSUKA secara mandiri melalui aplikasi Pilar KKP dengan Langkah …
16 Jan 2023 190 views
Oleh: M Riza Damanik Enam tahun lalu kapal Eka Sakti milik Sahring—nelayan asal Nusa Tenggara Timur—dibakar dan ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Australia atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pengelolaan Perikanan Australia 1991. Belakangan Pengadilan Federal Australia, 1 April 2014, mengeluarkan keputusan membebaskan Sahring dari sanksi dan mendapat ganti rugi 44.000 dollar Australia. Sayangnya, tidak ada reaksi apa …
29 May 2020 54 views
Selain kaya sumber daya perikanan (tangkap dan budidaya), PARIS juga wajib masuk daftar kunjungan di Indramayu. Jika sudah tiba di sana, jangan lupa cicipi hidangan kepala ikan “gombyang” nan aduhai nikmatnya. Saya selalu merawat keyakinan. Jika masyarakat diberi kepercayaan, imajinasinya melampaui yang dibayangkan. Apalagi ada ungkapan, kreatifitas sering muncul dari keterbatasan. Nelayan dan pembudidaya anggota …
22 Nov 2023 49 views
Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini …
22 Feb 2024 38 views
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa …
15 Dec 2023 38 views
[Jakarta, 14 Desember 2023] – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan …
27 Feb 2024 37 views
Jakarta, 27 Februari 2024. Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Dalam isu ini terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan, yaitu Pilar 1 tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Pilar 2 tentang Overfishstock, …
24 Oct 2022 36 views
Oleh Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI Nusantara pernah mencapai kemegahan sebagai kesatuan maritim, sebagai kekuatan laut yang jaya. Mempertautkan komunikasi antarpulau dan antarbenua. Tidak saja sebagai titik singgung dalam persilangan perdagangan dan budaya antarbangsa, namun juga pusat persilangan pengetahuan (Latif, 2012). Nusantara tidak hanya menjadi lokasi persinggahan, tetapi juga aktif dan penuh kepercayaan diri menyemai …
26 Jan 2022 35 views
Perubahan iklim adalah hal yang nyata. Dampaknya telah dirasakan oleh semua golongan tak terkecuali bagi Masyarakat pesisir dan Nelayan. Akibat perubahan iklim, nelayan kecil dan tradisional dihadapkan pada sejumlah permasalahan: Pertama, nelayan tidak dapat memperkirakan waktu dan lokasi penangkapan ikan; Kedua, tingginya risiko melaut akibat cuaca ekstrem. Hal ini menyebabkan nelayan harus menangkap ikan lebih …
13 Feb 2023 31 views
“Akselerasi Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Tradisional di Indonesia” Nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam menopang kedaulatan pangan nasional. Di Indonesia, kontribusi dari nelayan kecil dan tradisional mencapI 80% produk perikanan dan 54% dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. Hal itu terungkap dalam diskusi …
Comments are not available at the moment.