Hak Tenurial Nelayan Archives

Sesat Pikir PSN Reklamasi Pesisir Surabaya

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disahkan di 28 Provinsi menggambarkan arah dan orientasi pembangunan sektor kelautan serta perikanan yang belum memberikan alokasi ruang yang adil bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mendorong politik pengakuan negara terhadap tenurial dan keberadaan ruang hidup […]

Sesat Pikir PSN Reklamasi Pesisir Surabaya Read More »

Hak Tenurial Nelayan

Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya

Kota Surabaya, Agustus 2024. Nelayan kecil Kota Surabaya sedang was-was. Pasalnya, mereka sedang terancam kehilangan sumber mata pencaharianya akibat rencana proyek reklamasi di pesisir Kota Surabaya. Proyek Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) diklaim menjadi proyek strategis nasional (PSN) dengan PT Granting Jaya sebagai operatornya. PT Granting Jaya adalah perusahaan yang terlibat dalam proyek

Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya Read More »

Nelayan Dadap Terancam Penggusuran Tanpa Akhir

Tangerang, Dadap – Konflik antara warga kelurahan dadap dan pemerintah kabupaten Tangerang merupakan masalah yang telah lama berlangsung. Di tahun 2016, warga pernah berjuang melawan ekspansi kapital di tanah kelahiran mereka. Saat itu, mereka harus berhadapa dengan satpol PP dan TNI. Namun, dengan kekompakan dan solidaritas yang kuat, warga berhasil mempertahankan tanah yang telah tempati

Nelayan Dadap Terancam Penggusuran Tanpa Akhir Read More »

Hak Tenurial Nelayan

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, KPPMPI, SIARAN PERS

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut”

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Diskusi Publik: “Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Wilayah Laut Dan Pesisir”

Diskusi Publik: “Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Wilayah Laut Dan Pesisir” Read More »

Air, Sanitasi dan Kebersihan, Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Merugikan Nelayan dan Merusak Ekosistem Laut, KNTI Desak Jokowi Batalkan PP Nomor 26/2023

Jakarta, 30 Mei 2023. Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sendimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menambah daftar narasi kebijakan yang meresahkan masyarakat. Tujuan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana tercantum pada Pasal 2 adalah: (1) menanggulangi sedimentasi yang menurunkan daya

Merugikan Nelayan dan Merusak Ekosistem Laut, KNTI Desak Jokowi Batalkan PP Nomor 26/2023 Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS