Pemerintah Jepang memberikan dukungan pembiayaan soft loan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa proyek Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM). Dukungan ini akan dilaksanakan khususnya di PPS Nizam Zachman Jakarta. di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Susi Pudjiastuti membagikan 6 kapal ikan untuk nelayan kecil dan panglima […]
Merespon adanya kelangkaan BBM untuk Nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan survei di 11 Provinsi. Hasil survei menunjukan bahwa BBM baik solar maupun pertalite mengalami kelangkaan, sehingga hal ini menyebabkan mayoritas nelayan berhenti melaut. Akses Nelayan Kecil terhadap BBM terlebih itu BBM Bersubsidi, memang tergolong belum begitu lancar pendistribusiannya sejak lama. Alhasil, kelangkaan yang
Kelangkaan BBM Bagi Nelayan Kecil Read More »
INFOGRAFIS, SIARAN PERS
Belasan kawasan pengelolaan perikanan khusus nelayan kecil, akan dibentuk di 10 kabupaten di Sulawesi Utara. Inisiatif Pemerintah Provinsi Sulut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sembari melindungi ekosistem. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melatih masyarakat di Serang, Banten, untuk mewujudkan program Kampung Nelayan Maju yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir. Di sisi lain
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam rangka meningkatkan investasi serta mendorong pertumbuhan usaha sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Indonesia. Pertumbuhan usaha juga ikut didorong oleh pemerintah Kota, salah satunya di Medan, Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menyerahkan sejumlah bantuan bagi pelaku UMKM khususnya klaster usaha
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pemanfaatan ruang laut untuk setiap kegiatan menetap harus sesuai prosedur. Pelaku usaha maupun individu yang memanfaatkan ruang laut secara menetap harus memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Di sisi lain banyak nelayan lokal Kepulauan Aru yang menggunakan perahu dayung selama bertahun-tahun, hidup di bawah garis
Presiden Joko Widodo pada 11 Maret 2022 menandatangani Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (PP PKKPH) di perairan dan yurisdiksi laut nasional Indonesia. PT Perikanan Indonesia (Perindo) mengeklaim suplai ikan konsumsi harian rumah tangga aman menjelang Ramadhan. Di Daerah Cipinang Melayu, Jakarta Timur warga memanfaatkan lahan kosong dibawah
Tahap awal kebijakan penangkapan ikan secara terukur akan diterapkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Di sekitar Teluk Balikpapan, mangrove menjadi urat nadi kehidupan para nelayan. Nelayan memasang belat, bubu, dan rakang—alat tangkap tradisional nelayan sekitar Teluk Balikpapan—di kawasan mangrove. Selain itu,
Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, sebagai bentuk komitmen pemerintah pada pembangunan ekosistem kemaritiman. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp37,53 miliar untuk mendorong peningkatan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau. Nelayan Natuna dan pengamat kelautan meminta aturan Permen KP No.18/2022 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan program penangkapan berbasis kuota untuk perikanan tangkap di sejumlah wilayah perikanan. KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Angka tersebut setengah dari jumlah stok ikan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan sebanyak 12,5 juta ton. Ada juga program Blue Halo-S,
