3 Pilar Kelautan dan Perikanan
3 Pilar Kelautan dan Perikanan Read More »
INFOGRAFIS
Bisnis Lobster dan Nasib Ekonomi Nelayan
Polemik ekspor benih Lobster menjadi primadona diskursus di ruang publik beberapa waktu yang lalu. Tak kurang menteri, mantan menteri, pengamat dan praktisi kelautan dan perikanan turut ambil bagian dalam perdebatan. Wacana publiknya masih terus bergulir, namun belum ada suatu skema yang komprehensif. Utamanya untuk mencari solusi permanen dengan orientasi utama meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.
Bisnis Lobster dan Nasib Ekonomi Nelayan Read More »
OPINICatatan Tiga Tahun Poros Maritim
Nelayan dan masyarakat pesisir baik laki-laki dan perempuan jelas memiliki fungsi strategis sebagai penyedia pangan yang murah untuk Indonesia. Seharusnya nelayan ditempatkan sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Saat ini, nelayan justru sangat diabaikan. Poros Maritim yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi-JK masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya tentang posisi nelayan yang
Catatan Tiga Tahun Poros Maritim Read More »
SIARAN PERSDesak Transparansi Perundingan RCEP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak agar Pemerintah Indonesia membuka akses informasi dan transparansi teks perjanjian kepada publik untuk dapat dikaji secara mendalam dampak yang akan muncul dari perjanjian RCEP terhadap kehidupan rakyat luas. Rilis Koalisi MKE Merespon Perundingan RCEP Ke-26, Melbourne, Australia Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Desak Transparansi Perundingan RCEP Jakarta,
Desak Transparansi Perundingan RCEP Read More »
SIARAN PERSNational Capital Integrated Coastal Development (NCICD)
Diprediksi, pembangunan NCICD akan mendorong praktik penggusuran yang berdampak pada masyarakat. Jika merujuk pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, khususnya di daerah kamal muara, muara angke dan kali blencong yang akan dibangun tanggul laut dan tanggul muara sungai sepanjang 6.750 meter sebagai bagian pembangunan NCICD tahap darurat, disebut Fase D. Siaran PersDewan Pengurus PusatKesatuan Nelayan Tradisional
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Read More »
SIARAN PERSKNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya
KNTI juga meminta kepada KPK untuk turut mengawasi pelaksanaan program bank mikro nelayan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal ini karena LPMUKP mendapatkan alokasi dana kelolaan sebesar Rp 500 Miliar di Tahun 2017 dan direncanakan
KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya Read More »
SIARAN PERSTanggul Raksasa di Laut Utara Jakarta
Seperti diketahui, Bappenas pernah menyatakan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta terjadi sekitar 7-10 cm pertahun. Data lainnya, pada tahun 2001 dan 2007, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan peningkatan permukaan air laut sebesar satu meter pada tahun 2100 dengan tingkat perubahan sekitar 1,7 mm per tahun. Laporan lain muncul dari CIRES Fellow
Tanggul Raksasa di Laut Utara Jakarta Read More »
SIARAN PERSPerdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Kecil
Jika perjanjian ini merupakan lobby politik internasional pemerintah Indonesia dalam rangka menyelamatkan industri sawit. Maka akan semakin jelas, bagaimana pemerintah menentukan keberpihaknnya bukan kepada masyarakat melainkan kepada korporasi-korporasi industri sawit. Ini juga membuktikan daftar panjang dari tindakan pemerintah yang secara intensif melakukan pembabatan hutan untuk meningkatkan produksi sawit. Bahkan saat ini, banyak pulau-pulau kecil di
Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Kecil Read More »
SIARAN PERSPerjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia
Perjanjian EFTA-Indonesia hanya akan menyebabkan membanjirnya ikan impor dari luar Norwegia. Sementara 2,7 juta jiwa nelayan yang menggantukan kehidupan akan semakin terpuruk ditengah ketidakpastian usaha perikanan. Terlebih Indonesia telah memiliki UU No. 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Siaran Pers BersamaPerjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia
Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia Read More »
SIARAN PERS