admin, Author at KNTI - Page 18 of 18

Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia

Perjanjian EFTA-Indonesia hanya akan menyebabkan membanjirnya ikan impor dari luar Norwegia. Sementara 2,7 juta jiwa nelayan yang menggantukan kehidupan akan semakin terpuruk ditengah ketidakpastian usaha perikanan. Terlebih Indonesia telah memiliki UU No. 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Siaran Pers BersamaPerjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia […]

Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia Read More »

SIARAN PERS

Hari Ikan Nasional

21 November secara resmi diperingati sebagai Hari Ikan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Sekaligus sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal namun tetap berprinsip pada

Hari Ikan Nasional Read More »

SIARAN PERS

Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta

Padahal, kajian terkait reklamasi sedang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pada posisi lainnya, Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Jakarta juga masih dalam dibahas. Selain itu juga, pemerintah mengulang kesalahan yang sama dengan mengabaikan pendapat masyarakat dengan tidak melakukan diskusi partisipatif dalam penyusunan peraturan tersebut.

Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta Read More »

SIARAN PERS

Warga Pulau Pari Bebas dari Kriminalisasi Sulaiman dan Kawan-Kawan Dinyatakan Tidak Bersalah

Hal ini merupakan bukti lemahnya Negara dalam mewujudkan keadilan di sektor maritim. Masyarakat Pesisir, Pulau Kecil dan Nelayan selalu menjadi objek yang dipinggirkan dalam pembangunan. Padahal mereka adalah garda terdepan dalam penyediaan pangan, lapangan pekerjaan hingga kedaulatan Negara. Penting bagi pemerintah untuk mendorong dan mewujudkan Keadilan Maritim. Siaran PersKesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Warga Pulau Pari

Warga Pulau Pari Bebas dari Kriminalisasi Sulaiman dan Kawan-Kawan Dinyatakan Tidak Bersalah Read More »

SIARAN PERS

Gerakan Rakyat Lawan Neo-Liberalisme dan Imperialisme

Siaran PersGerakan Rakyat Lawan Neo-Liberalisme dan Imperialisme GERAK LAWAN Hari ini, 10 Oktober 2018 Gerak lawan melangsungkan pembukaan acara dengan tajuk Rakyat Menggugat: World Beyond Bank. Acara akan dilangsungkan di Bali sampai tanggal 14 Oktober 2018. Berbagai kegiakan akan diadakan bersama seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari petani, nelayan, buruh, buruh migran, akademisi, pengacara, wartawan

Gerakan Rakyat Lawan Neo-Liberalisme dan Imperialisme Read More »

SIARAN PERS

Tata Ruang Laut Indonesia: Antara Perlindungan atau Penggusuran Rakyat Nelayan Atas Ruang Kehidupannya.

Bermacam bentuk program dilakukan mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, penambahan daerah konservasi, pemberlakukan dan penyusunan zonasi laut hingga pembuatan maupun revisi undang-undang agar dapat menunjang agenda tersebut. Berdasarkan atas ambisi pemerintah terhadap laut Indonesia, KNTI bersama dengan organisasi penelitian Trans-national Institute (TNI) menilai penting untuk melakukan penelitian terhadap tata ruang laut khususnya mengenai kebijakan Rencana

Tata Ruang Laut Indonesia: Antara Perlindungan atau Penggusuran Rakyat Nelayan Atas Ruang Kehidupannya. Read More »

SIARAN PERS

Pengelolaan Perikanan Harus Segera Berbenah Menuju Perlindungan Hak Asasi Nelayan Tradisional

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh 22 individu kalangan akademisi, praktisi hingga aktivis hak perikanan dan nelayan dari berbagai negara, memaparkan kelemahan dari Pendekatan Berbasis Hak Kepemilikan dan bagaimana kegagalan sistem ini untuk menjawab krisis yang terjadi. Penelitian tersebut jelas menunjukkan adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal yaitu pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi terlanggar ketika

Pengelolaan Perikanan Harus Segera Berbenah Menuju Perlindungan Hak Asasi Nelayan Tradisional Read More »

SIARAN PERS