Kebijakan penangkapan ikan terukur yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai akan menjadi paradoks dalam tujuan pelestarian ikan di perairan Indonesia. Karena itu pemerintah diminta tidak terburu-buru menerbitkan sebuah aturan yang sebenarnya masih membutuhkan kajian, persiapan dan kesiapan tersebut. Disisi lain, pelaku usaha Budidaya Ikan Nila dengan sistem bioflok akan memperluas jaringan …
Pesisir Dikepung Banjir!KNTI: Pemulihan Ekosistem Pesisir Mendesak Dilakukan(Nomor: 03/KTR/DPP-KNTI/V/2022) Banjir rob menggenangi banyak wilayah pesisir di Indonesia dalam sepekan ini. Aktivitas warga di pesisir lumpuh terutama nelayan kecil, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan dan pemasar ikan baik tingkat bakul kecil maupun besar. Berdasarkan hasil pendataan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNTI di Pulau Jawa dan …
KKP memiliki tiga program prioritas untuk mendongkrak produktivitas perikanan dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem perairan. Pertama, pengembangan budidaya perikanan modern yang ramah lingkungan. Kedua, pengelolaan sumber daya alam perikanan berkelanjutan, dan ketiga, perluasan kawasan konservasi untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Selain itu, TNI AL mendistribusikan benih udang Vaname sebanyak 4 juta ekor hasil teknologi Balai …
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP pada 2021 mencetak rekor melebihi Rp 1 triliun, jumlah itu ditargetkan naik signifikan dengan implementasi tiga program terobosan, yakni penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berorientasi komoditas unggulan ekspor, serta pembangunan kampung perikanan berbasis kearifan lokal. Selain itu, Sejumlah strategi penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) oleh …
Pemerintah Jepang memberikan dukungan pembiayaan soft loan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa proyek Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM). Dukungan ini akan dilaksanakan khususnya di PPS Nizam Zachman Jakarta. di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Susi Pudjiastuti membagikan 6 kapal ikan untuk nelayan kecil dan panglima …
Merespon adanya kelangkaan BBM untuk Nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan survei di 11 Provinsi. Hasil survei menunjukan bahwa BBM baik solar maupun pertalite mengalami kelangkaan, sehingga hal ini menyebabkan mayoritas nelayan berhenti melaut. Akses Nelayan Kecil terhadap BBM terlebih itu BBM Bersubsidi, memang tergolong belum begitu lancar pendistribusiannya sejak lama. Alhasil, kelangkaan yang …
Belasan kawasan pengelolaan perikanan khusus nelayan kecil, akan dibentuk di 10 kabupaten di Sulawesi Utara. Inisiatif Pemerintah Provinsi Sulut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sembari melindungi ekosistem. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melatih masyarakat di Serang, Banten, untuk mewujudkan program Kampung Nelayan Maju yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir. Di sisi lain …
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam rangka meningkatkan investasi serta mendorong pertumbuhan usaha sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Indonesia. Pertumbuhan usaha juga ikut didorong oleh pemerintah Kota, salah satunya di Medan, Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menyerahkan sejumlah bantuan bagi pelaku UMKM khususnya klaster usaha …
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pemanfaatan ruang laut untuk setiap kegiatan menetap harus sesuai prosedur. Pelaku usaha maupun individu yang memanfaatkan ruang laut secara menetap harus memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Di sisi lain banyak nelayan lokal Kepulauan Aru yang menggunakan perahu dayung selama bertahun-tahun, hidup di bawah garis …
