Pengelolaan Perikanan Harus Segera Berbenah Menuju Perlindungan Hak Asasi Nelayan Tradisional

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh 22 individu kalangan akademisi, praktisi hingga aktivis hak perikanan dan nelayan dari berbagai negara, memaparkan kelemahan dari Pendekatan Berbasis Hak Kepemilikan dan bagaimana kegagalan sistem ini untuk menjawab krisis yang terjadi. Penelitian tersebut jelas menunjukkan adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal yaitu pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi terlanggar ketika pemerintah menerapkan pendekatan perikanan berbasis hak kepemilikan dalam bentuk kuota individu yang dapat dipindahtangankan (individual transferable quotas) atau bentuk serupa lainnya. 

Siaran Pers
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

KNTI: Pengelolaan Perikanan Harus Segera Berbenah Menuju Perlindungan Hak Asasi Nelayan Tradisional

Jakarta, 16 September 2018. DPP KNTI menyerukan agar pengelolaan perikanan segera berbenah menuju pengelolaan perikanan yang melindungi hak-hak asasi manusia dari perikanan nelayan tradisional skala kecil. Hal tersebut disampaikan oleh Henri Pratama selaku Ketua Departemen Advokasi dan Riset dalam Konferensi Internasional bertema Tenure and UserRights 2018: Achieving Sustainable Development Goals by 2030” (UserRights 2018) di Yeosu, Republik Korea pada 10-14 Septmber 2018. Konferensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Korea bersama Badan PBB mengenai Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO). KNTI sebagai bagian anggota dari World Forum of Fisher People (WFFP) yang merupakan organisasi gerakan nelayan terbesar di dunia memiliki perhatian khusus pada konferensi tersebut. 

Perhatian kritis ditujukan pada pendekatan hak kepemilikan privat dalam pengelolaan perikanan yang dibungkus dengan Pendekatan Hak Kepemilikan dalam Perikanan yang telah dipromosikan secara sistematis sejak tahun 1989. Pendekatan Hak Kepemilikan dalam Perikanan terus dimodifikasi dengan berbagai perubahan retorika tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa ideologi yang sama mendasari konsep ini yaitu: Hak Milik Perorangan dalam Perikanan dalam berbagai bentuk yang dapat dipindahtangan/diperjualbelikan dalam mekanisme pasar yang bebas dari campur tangan negara. Terkini, para pengusungnya telah secara jelas memberikan ekspresi dan pelekatan kepada prinsip dasar privatisasi. 

Secara strategis pengaturan kuota jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh individu/privat yang dapat dipindahtangankan (individual transferable quotas) esensinya terus dimodifikasi oleh para pendukung hak kepemilikan individu untuk menghindari kritik. Hal ini dilakukan untuk dapat meyakinkan gerakan rakyat nelayan yang kritis seperti WFFP dan gerakan-gerakan nelayan lainnya secara global, bahwa hak pemanfaatan dan pendekatan berbasis hak kepemilikan sebenarnya bukanlah obat mujarab untuk menjawab krisis yang terjadi dalam perikanan.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh 22 individu kalangan akademisi, praktisi hingga aktivis hak perikanan dan nelayan dari berbagai negara, memaparkan kelemahan dari Pendekatan Berbasis Hak Kepemilikan dan bagaimana kegagalan sistem ini untuk menjawab krisis yang terjadi. Penelitian tersebut jelas menunjukkan adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal yaitu pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi terlanggar ketika pemerintah menerapkan pendekatan perikanan berbasis hak kepemilikan dalam bentuk kuota individu yang dapat dipindahtangankan (individual transferable quotas) atau bentuk serupa lainnya. 

Dalam penelitian tersebut, setidaknya terdapat empat dampak negatif dari pendekatan berbasis hak kepemilikan privat yang dikompilasi sebagai berikut:

  1. Konflik budaya dan sosial melalui marjinalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil;
  2. Konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan dan munculnya oligopoli kuota dalam perikanan;
  3. Memutus hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih serius;
  4. Kegagalan dalam mencegah penurunan/degradasi stok ikan atau menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan di banyak negara.

Rekomendasi penelitian tersebut, meminta pemerintah negara untuk mendukung dan mendorong penerapan pendekatan hak asasi manusia dalam perikanan skala kecil yang secara tegas bertentangan dengan pendekatan berbasis hak kepemilikan. Pendekatan hak kepemilikan memprioritaskan pada efisiensi ekonomi dari pada nilai-nilai sosial, budaya, ekologi dan spiritual yang bersifat interinsik dan ekstrinsik. Pendekatan sistem hak kepemilikan melalui perseorangan akan mendorong privatisasi dan finansialisasi akses ke sumber daya ikan. Hal ini didasarkan pada keyakinan keliru bahwa kekuatan pasar akan mengarahkan pada perbaikan hasil ekonomi, sosial dan ecosistem. Selain itu, model pendekatan hak kepemilikan adalah bagian dari agenda global yang lebih besar terkait dengan multi-stakeholderisme, pertumbuhan dan ekonomi biru dan Tata Ruang Laut yang dibuat seolah-olah sebagai solusi “win-win-win” untuk lingkungan, komunitas nelayan dan menciptakan laba namun mengabaikan, ketidakseimbangan relasi pengetahuan, posisi dan kuasa juga akses dan kontrol. Terlebih adanya proaes mengecualikan komunitas perikanan nelayan tradisional skala kecil dan gerakan sosial secara efektif dalam proses politik. 

DPP KNTI bersama WFFP mendukung implementasi Pedoman Internasional untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil Secara Berkelanjutan dalam konteks Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan (Pedoman PSK) yang disahkan oleh Komite Perikanan FAO pada tahun 2014. Pengembangan pedoman ini melalui proses yang diakui dan demokratis yang dipimpin oleh negara, dan mengakui adanya  Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk perikanan. Kami menyampaikan pengakuan dan penghargaan kami atas upaya FAO dalam proses pengembangan dan penerapan Pedoman SSF dan Kerangka Stratgis Global (Global Strategic Framework/GSF) untuk implementasi secara global. GSF bertujuan memfasilitasi interaksi antara pemerintah negara dan masyarakat sipil untuk mendukung penerapan Pedoman PSK di semua tingkatan global, nasional, dan kedaerahan. Kami tetap berkomitmen untuk bekerja dengan FAO pada pengembangan lebih lanjut dari GSF untuk memajukan prinsip-prinsip kunci dari Pedoman PSK, dengan penekanan pada hak asai manusia dan hak partisipasi secara penuh dan efektif dari para aktor perikanan skala kecil dalam politik dan keputusan membuat proses, termask kepada perempuan, pemuda dan masyarakat adat.

Seperti diketahui, perikanan tangkap baik di laut dan darat telah menyediakan cukup pasokan makan bagi  jutaan orang di seluruh dunia, selain itu juga mampu menjadi bagian dari kedaulatan pangan dan sumber kehidupan dan penghidupan. Dalam prakteknya di Indonesia, terkait dengan pengelolaan perikanan berbasis hak mulai muncul dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Daerah Provinsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Revisi Undang-Undang  No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir. Dimana pengaturan didorong dengan membagi-bagi wilayah sesuai dengan dari pemanfaatan laut seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi perhubungan laut tetapi juga mendorong kegiatan lain yang sedang trend seperti energi laut lepas pantai, budidaya perairan, pertambangan bawah laut, dan bioteknologi kelautan termasuk eksplorasi produk pengobatan alami. Namun, yang terjadi adalah peminggiran rakyat nelayan yang dipaksa harus berkompetisi dalam pemanfaatan laut. Semua ini dalam kerangka model pemanfaatan ekonomi biru (blue economy) dengan label  ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy) yang sebenarnya merupakan bentuk lain untuk memudahkan komodifikasi terhadap sumber daya laut dengan klaim kepedulian dan kebutuhan pendekatan konservasi terhadap lingkungan laut. Tetapi mengabaikan nelayan sebagai pelaku yang sebenarnya juga memiliki pengetahuan dan peran penting menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Semua bentuk kerjasama, komitmen hingga penyusunan undang-undang jugat dilakukan tanpa melibatkan elemen masyarakat sipil. Secara umum sektor maritim dan perikanan di Indonesia banyak digerakan oleh aktivitas perikanan skala kecil. padahal, Perikanan skala kecil Indonesia yang diperkirakan meliputi 8 juta pekerja yang tersebar dalam kegiatan pra-produksi, saat-produksi, pasca produksi dalam pengolahan serta pemasaran. Mereka menjadi pemasok pangan protein kelautan hinga mencapai 60% dari total produksi perikanan nasional termasuk sebagai pemasok bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Henri Pratama, Departemen Advokasi dan Riset Pengurus Harian DPP KNTI di +6281 315 693 394
Ahmad Marthin Hadiwinata, Ketua Harian DPP KNTI +62 812 860 30 453