SIARAN PERS
Pasca Larangan Ekspor Benih Lobster, KNTI Dorong Pemerintah Majukan Budidaya Lobster Rakyat
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada 24 Mei 2021 telah menandatangani Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster (panulirus spp.), kepiting (scylla spp.), dan rajungan (portunus spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia. Permen KP ini kemudian diundangkan pada tanggal 4 Juni 2021. Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan
Mengadu ke KSP, Nelayan Keluhkan Sulit Akses BBM Bersubsidi
Siaran PersMengadu ke KSP, Nelayan Keluhkan Sulit Akses BBM Bersubsidi Jakarta, 19 Agustus 2020. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam KUSUKA (Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan), diantaranya FITRA, Perkumpulan Inisiatif, Kota Kita dan International Budget Partnership Indonesia dan perwakilan nelayan dari beberapa daerah melakukan audiensi dengan Kedeputian 1 Kantor
Mengadu ke KSP, Nelayan Keluhkan Sulit Akses BBM Bersubsidi Read More »
SIARAN PERSKedaulatan Pangan Sebagai Solusi Pandemi Covid-19
KNTI dan SPI berinisiatif untuk mengadakan diskusi ini karena kami sebagai organisasi petani dan nelayan merupakan “tulang punggung” produsen pangan. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang disiapkan bersama pemerintah dalam mengatasi isu pangan di tengah pandemik.
Kedaulatan Pangan Sebagai Solusi Pandemi Covid-19 Read More »
SIARAN PERSKondisi Sosial-Ekonomi Nelayan dan Pembudidaya di Masa Pandemi Covid-19
Sayangnya, meluasnya penyebaran Covid-19 belum diiringi kesadaran dan pengetahuan nelayan dan masyarakat pesisir mengenai dampak yang akan ditimbulkan. Penyebar-luasan informasi dan edukasi dari pemerintah juga dirasa belum optimal di lapangan. Banyak warga yang masih bingung dan tidak memahami maksud dari kebijakan pemerintah, misalnya pelaksanaan physical distancing atau pelarangan melaut di pagi atau siang hari yang
Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan dan Pembudidaya di Masa Pandemi Covid-19 Read More »
SIARAN PERSAnalisis Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial-ekonomi Nelayan dan Pembudidaya
Sebagian besar daerah melaporkan terjadi penurunan harga ikan secara signifikan. Penjualan hasil tangkapan juga menjadi kendala besar saat ini, dikarenakan banyak pengepul ikan tidak melayani atau setidaknya membatasi pembelian ikan dari nelayan/pembudidaya. Kondisi ini menyebabkan banyak nelayan dan pembudiaya yang kewalahan untuk menjual hasil tangkapan, apalagi negara tujuan ekspor perikanan Indonesia juga sedang “menutup diri”.
Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial-ekonomi Nelayan dan Pembudidaya Read More »
SIARAN PERSKebijakan Perlindungan dan Keberpihakan Anggaran terhadap Nelayan Tradisional terdampak Covid-19
Pertama, Sumber daya laut yang kaya di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia dan peringkat keempat di dunia untuk produksi komoditas budidaya. Di Indonesia, produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi. Secara keseluruhan, sektor perikanan tangkap diperkirakan menyediakan lapangan kerja langsung lebih dari enam juta orang
Susun Kebijakan Stimulus Ekonomi Bagi Nelayan Kecil Antisipasi Pelambatan Ekonomi dan Dampak Covid-19
KNTI memandang arahan presiden seharusnya juga memberikan perhatian lebih untuk menjawab situasi terkini yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional, khususnya mengantisipasi pelemahan ekonomi dan dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap ekonomi nelayan kecil serta pelaku usaha perikanan lainnya. “Skenario kebijakan kelautan dan perikanan jangka pendek dan menengah perlu segera disusun pemerintah, baik di tingkat pusat
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Harus Menjamin Perlindungan Nelayan Kecil
Hal senada disampaikan oleh Dr. Dedi Adhuri, peneliti LIPI sekaligus Dewan Pakar KNTI yang menegaskan bahwa perubahan pemanfaatan laut haruslah menunjang kebutuhan dari nelayan skala kecil dan tradisional. Ini didasarkan karena 96% nelayan Indonesia adalah nelayan sekala kecil dan 80% produksi hasil tangkapan nelayan kecil dan tradisional adalah untuk konsumsi domestik. Jakarta, Kamis (12/03). Ketua
Catatan Tiga Tahun Poros Maritim
Nelayan dan masyarakat pesisir baik laki-laki dan perempuan jelas memiliki fungsi strategis sebagai penyedia pangan yang murah untuk Indonesia. Seharusnya nelayan ditempatkan sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Saat ini, nelayan justru sangat diabaikan. Poros Maritim yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi-JK masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya tentang posisi nelayan yang
Catatan Tiga Tahun Poros Maritim Read More »
SIARAN PERS