SIARAN PERS

Rembuk Agraria Pesisir: Jaga Ruang Hidup Agar Hak Rakyat Tidak Redup

Persoalan yang dihadapi nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia memiliki wajah yang beragam, tetapi sering kali berakar pada persoalan yang sama: ketidakpastian hak atas ruang hidup, terbatasnya akses terhadap wilayah tangkap dan sumber daya, serta kebijakan pembangunan dan pengelolaan pesisir yang kerap mengabaikan keberadaan dan kepentingan masyarakat setempat. Di satu wilayah, masyarakat menghadapi ancaman kehilangan

Rembuk Agraria Pesisir: Jaga Ruang Hidup Agar Hak Rakyat Tidak Redup Read More »

SIARAN PERS

Coastal Agrarian Forum: Protecting Living Spaces, Keeping People’s Rights Alive

The challenges faced by fisherfolk and coastal communities in Indonesia take many forms, but they often stem from the same root causes: uncertainty regarding rights to their living spaces, limited access to fishing grounds and resources, and coastal development and management policies that frequently disregard the existence and interests of local communities. In one area,

Coastal Agrarian Forum: Protecting Living Spaces, Keeping People’s Rights Alive Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

KNTI Jawa Tengah Gelar Rembuk Agraria Pesisir, Dorong Perlindungan Hak Nelayan Kecil

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Rembuk Agraria Pesisir di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi untuk membahas persoalan agraria yang dihadapi masyarakat pesisir sekaligus mendorong perlindungan hak-hak nelayan kecil dan tradisional. Wakil Ketua Umum KNTI, Sugeng Nugroho, mengatakan persoalan agraria pesisir selama ini belum

KNTI Jawa Tengah Gelar Rembuk Agraria Pesisir, Dorong Perlindungan Hak Nelayan Kecil Read More »

Hak Tenurial Nelayan, PUBLIKASI, SIARAN PERS

KNTI Jawa Tengah Gelar Rembuk Agraria Pesisir, Soroti Persoalan Ruang Hidup Nelayan

TEGAL – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah menggelar agenda Rembuk Agraria Pesisir pada 5 November 2026 di Kabupaten Tegal. Forum ini menjadi ruang bagi nelayan dan masyarakat pesisir untuk menyampaikan berbagai persoalan agraria pesisir yang mengancam ruang hidup dan penghidupan mereka. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) KNTI Jawa Tengah, Slamet Ari Nugroho, mengatakan

KNTI Jawa Tengah Gelar Rembuk Agraria Pesisir, Soroti Persoalan Ruang Hidup Nelayan Read More »

Hak Tenurial Nelayan, PUBLIKASI, SIARAN PERS

Rembuk Agraria Pesisir: Jaga Ruang Hidup Agar Hak Rakyat Tidak Redup

Rembuk Agraria Pesisir: Jaga Ruang Hidup Agar Hak Rakyat Tidak Redup JAKARTA, 29 Oktober 2026 – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) akan menggelar Rembuk Agraria Pesisir pada 1–11 November 2026 di delapan provinsi. Agenda ini menjadi ruang pertemuan antara nelayan kecil dan masyarakat pesisir dengan pemerintah untuk menyampaikan persoalan agraria sekaligus mendorong penyelesaian yang konkret

Rembuk Agraria Pesisir: Jaga Ruang Hidup Agar Hak Rakyat Tidak Redup Read More »

Hak Tenurial Nelayan, SIARAN PERS

Penguatan Rantai Dingin Penting untuk Menjaga Mutu dan Nilai Hasil Tangkapan Nelayan

JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong penguatan sistem rantai dingin (cold chain) perikanan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh nelayan skala kecil. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga mutu hasil tangkapan sekaligus memperkuat posisi nelayan dalam rantai perdagangan hasil perikanan. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, mengatakan bahwa rantai dingin tidak semata-mata berkaitan dengan

Penguatan Rantai Dingin Penting untuk Menjaga Mutu dan Nilai Hasil Tangkapan Nelayan Read More »

Keadilan Ekonomi, SIARAN PERS

Siaran Pers KNTI Hadiri Forum Nelayan Internasional, KNTI Dorong Kebijakan Perikanan Berbasis Hak

Hadiri Forum Nelayan Internasional, KNTI Dorong Kebijakan Perikanan Berbasis Hak Jakarta, 01 September 2026. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) akan menghadiri forum nelayan Internasional yang mempertemukan organisasi nelayan skala kecil, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk membahas implementasi Pedoman Sukarela Food and Agriculture Organization (FAO) SSF Guidelines yang

Siaran Pers KNTI Hadiri Forum Nelayan Internasional, KNTI Dorong Kebijakan Perikanan Berbasis Hak Read More »

Kabar Pesisir, Perlindungan Sosial Nelayan, SIARAN PERS

SIARAN PERS PETAMBAK DIPASENA TOLAK KERAS IMPOR UDANG

PETAMBAK DIPASENA TOLAK KERAS IMPOR UDANG Lampung, 13 Agustus 2026 — Petambak udang Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap masuknya udang konsumsi impor ke pasar Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan harga dan daya serap udang produksi petambak dalam negeri, terutama ketika pemerintah sendiri sedang mendorong peningkatan produksi dan daya saing udang nasional. Hal ini disampaikan

SIARAN PERS PETAMBAK DIPASENA TOLAK KERAS IMPOR UDANG Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Keadilan Ekonomi, SIARAN PERS

Siaran Pers KNTI Dorong Ikan dan Produk Kelautan Jadi Menu Wajib MBG, Perkuat Gizi Anak dan Ekonomi Nelayan

KNTI Dorong Ikan dan Produk Kelautan Jadi Menu Wajib MBG, Perkuat Gizi Anak dan Ekonomi Nelayan JAKARTA (22/06/2026) – Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan meminta pemerintah memastikan ikan dan produk kelautan menjadi bagian utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat menjadi instrumen penting

Siaran Pers KNTI Dorong Ikan dan Produk Kelautan Jadi Menu Wajib MBG, Perkuat Gizi Anak dan Ekonomi Nelayan Read More »

Keadilan Ekonomi, Lingkungan Laut dan Pesisir, SIARAN PERS
Scroll to Top