Pemprov Sulawesi Tengah Komitmen Lindungi Hak Nelayan dan Masyarakat Pesisir Banggai Kepulauan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menandatangani Pakta Komitmen Pemerintah Daerah dalam Rembuk Agraria Pesisir sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat perlindungan hak tenurial, ruang hidup, dan penghidupan nelayan serta masyarakat pesisir. Penandatanganan berlangsung dalam Rembuk Agraria Pesisir yang diselenggarakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Desa Kindandal, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Rabu (4/11/2026).

Pakta tersebut lahir dari sebuah forum yang diselenggarakan sebagai ruang konsolidasi untuk membahas berbagai persoalan agraria yang dihadapi masyarakat pesisir sekaligus mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak nelayan kecil dan tradisional, dan memuat tujuh komitmen pemerintah, meliputi perlindungan hak tenurial masyarakat pesisir; jaminan atas ruang hidup dan ruang penghidupan; tindak lanjut pengaduan dan konflik agraria pesisir; pelibatan KNTI sebagai wadah organisasi nelayan tradisional dan kecil di Banggai Kepulauan; penguatan data ruang hidup masyarakat; integrasi hasil Rembuk ke dalam pembangunan daerah; serta penetapan langkah tindak lanjut yang terukur dan terbuka.
Dalam pakta tersebut, pemerintah mengakui bahwa tanah, pesisir, laut, dan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang hidup, penghidupan, serta identitas sosial dan budaya nelayan dan masyarakat pesisir. Perlindungan hak nelayan juga ditegaskan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sebagaimana diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pakta komitmen tersebut ditandatangani oleh Bupati Banggai Kepulauan H. Rusli Moidady, Sekretaris Daerah Muhamad Aris Susanto, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Ferdy Salamat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Yopie M. I. Patiro, Kepala Zona Tengah Badan Keamanan Laut RI Laksamana Pertama Teguh Prasetya, dan Kapolsek Liang Ipda Keroi D. Ludeng. Dari KNTI, penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPP KNTI Niko Amrulloh dan Ketua DPD KNTI Banggai Kepulauan Doni Setiawan.
Selain pakta, rembuk menghasilkan Hasil Kesepakatan Bersama yang memuat komitmen konkret masing-masing pihak di empat bidang.
Pertama, Gerakan Pesisir Anti Bom dan Potasium. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen membuat sistem pelaporan dan aduan masyarakat yang transparan dan berbasis digital, serta menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Bupati Banggai Kepulauan berkomitmen menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perikanan Daerah dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Hak Tangkap dan Larangan Bom Ikan dan Potasium, serta menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan sampai tingkat kepala desa untuk menyosialisasikan gerakan ini. Sekretaris Daerah akan membentuk Satgas Anti Bom dan Potasium. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan berkomitmen meningkatkan patroli, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku destructive fishing, serta memberikan pendampingan hukum kepada pelapor, sedangkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten akan menyosialisasikan dampak kerusakan ekosistem laut akibat bom dan potasium.
Kedua, komitmen pemerintah dan nelayan terhadap kapal pajeko. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen bertindak tegas terhadap kapal nelayan skala besar di atas 5 GT, seperti kapal pukat cincin atau pajeko, yang beroperasi di wilayah 4 mil dari bibir pantai terdekat, dengan mencabut langsung izin penangkapannya. Di sisi lain, DPD KNTI Banggai Kepulauan menyatakan menolak bantuan pengadaan kapal purse seine (pajeko) berukuran 10-30 GT atau lebih dari pemerintah provinsi maupun kabupaten, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nelayan tradisional serta berpotensi menambah tekanan terhadap wilayah tangkap nelayan kecil.
Ketiga, pengelolaan ruang laut berbasis masyarakat hukum adat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen membuat memorandum khusus terkait perubahan zonasi pengelolaan ruang laut berbasis masyarakat hukum adat. Bupati Banggai Kepulauan akan mendorong pembentukan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Pesisir dan mengakui nilai-nilai kearifan lokal nelayan dalam mengelola wilayah tangkap Tobui Sabangan. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan berkomitmen melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan ruang laut, sementara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten akan memberikan bimbingan teknis kepada lembaga hukum adat terkait pengelolaan perikanan.
Keempat, kebijakan yang berkeadilan untuk nelayan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mengusahakan asuransi ketenagakerjaan bagi nelayan tradisional dan kecil di Banggai Kepulauan, dan Bupati Banggai Kepulauan menjamin asuransi ketenagakerjaan tersebut serta ketersediaan subsidi BBM bagi nelayan dengan memberantas tengkulak BBM yang menyusahkan masyarakat. Sekretaris Daerah akan melakukan verifikasi secara ketat terhadap calon penerima bantuan nelayan, dan Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan akan menertibkan pedagang BBM eceran yang menaikkan harga. Adapun Kepala Dinas Perikanan Kabupaten berkomitmen memverifikasi data rumah tangga perikanan secara berkala demi kesejahteraan nelayan yang berkeadilan, serta mengalokasikan anggaran bantuan penunjang hasil tangkap dan budi daya secara merata dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan menugaskan perangkat daerah pengampu dan menunjuk narahubung paling lambat 30 hari setelah penandatanganan. Kemajuan pelaksanaan komitmen akan dipantau dan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan, serta disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Melalui Rembuk Agraria Pesisir, KNTI berharap komitmen yang telah ditandatangani dapat diwujudkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata untuk melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan kecil serta masyarakat pesisir di Banggai Kepulauan.







