SIARAN PERS

Kerusakan Mangrove Tingkatkan Kerentanan Nelayan Kecil dan Tradisional

Pada peringatan hari Mangrove se Dunia pada 26 Juli 2024, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan pemerintah bahwa ekosistem Mangrove Indonesia berada dalam situasi yang kritis. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dikekeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021, total luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3.364.076 Ha atau 20,37% dari total luas dunia. Menurun signifikan […]

Kerusakan Mangrove Tingkatkan Kerentanan Nelayan Kecil dan Tradisional Read More »

Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan

Press Release: Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sejak 2017, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mengganti Kartu Nelayan menjadi KUSUKA dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. KUSUKA sendiri diperuntukan menjadi identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan

Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan Read More »

Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut

Press Release: KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut Jakarta, 23 Juli 2024 – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah laksanakan Reforma Agraria (RA) di wilayah pesisir dan laut mengingat ini merupakan hal yang krusial terhadap peningkatan taraf hidup nelayan. Hal ini disampaikan dalam diskusi bulanan KNTI tentang “Keamanan Tenurial dan

KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut Read More »

SIARAN PERS

Risiko Iklim Semakin Meningkat, Pemerintah Dituntut Prioritaskan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil

Jakarta, 17 Juli 2024, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam implementasi undang-undang no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan bagi pekerja sektor perikanan termasuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, terutama dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menyampaikan bahwa nelayan kecil dan tradisional hingga saat ini belum mendapatkan perlindungan

Risiko Iklim Semakin Meningkat, Pemerintah Dituntut Prioritaskan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil Read More »

Perlindungan Sosial Nelayan, SIARAN PERS

Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif (Just-In WASH Coalition Indonesia)

PEMERINTAH HARUS PRIORITASKAN PEMENUHAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG LAYAK DAN AMAN BAGI PEREMPUAN DI WILAYAH PESISIR INDONESIA Siaran Pers Jakarta, 23 Mei 2024. Indonesia sedang menjadi tuan rumah penyelenggaraan the World Water Forum (WWF) ke-10 yang berlokasi di Nusa Dua Bali pada tanggal 18-25 Mei 2024. WWF tahun ini mengusung tema “Water for Shared

Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif (Just-In WASH Coalition Indonesia) Read More »

Air, Sanitasi dan Kebersihan, Berita, Buku dan Hasil Kajian, KPPI, SIARAN PERS

Perempuan Pesisir dan Sanitasi Air Bersih

Perempuan pesisir adalah kelompok marginal yang paling terkena dampak terhadap kurangnya akses sanitasi dan air bersih, selain kebutuhan kesehariannya dalam rumah tangga, perempuan juga lebih membutuhkan privasi saat buang air besar dan mandi dibandingkan laki-laki. Dalam sosial Masyarakat Perempuan juga dianggap sebagai pengguna utama, penyedia, pengelola air dan sanitasi rumah tangga. Namun realita yang ada

Perempuan Pesisir dan Sanitasi Air Bersih Read More »

Air, Sanitasi dan Kebersihan, KPPI, SIARAN PERS, Suara Perempuan Pesisir

KNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil

Jakarta, 27 Februari 2024. Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Dalam isu ini terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan, yaitu Pilar 1 tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Pilar 2 tentang Overfishstock,

KNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil Read More »

Keadilan Ekonomi, Keadilan Energi, SIARAN PERS

Focus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa

Focus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas Read More »

Air, Sanitasi dan Kebersihan, KPPI, SIARAN PERS

Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis

Siaran Pers KNTI Jakarta, Indonesia – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang mewakili suara dan aspirasi lebih dari 100.000 nelayan tradisional di seluruh Indonesia, merilis laporan komprehensif memaparkan tantangan kritis yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional dan harapan nelayan untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, riset KNTI menggambarkan data betapa

Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis Read More »

Keadilan Ekonomi, Perlindungan Sosial Nelayan, SIARAN PERS

Rembuk Iklim Pesisir 2023: Nelayan dan Masyarakat Pesisir Desak Perlindungan Optimal Negara dari Dampak Krisis Iklim

[Jakarta, 14 Desember 2023] – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan  penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan

Rembuk Iklim Pesisir 2023: Nelayan dan Masyarakat Pesisir Desak Perlindungan Optimal Negara dari Dampak Krisis Iklim Read More »

Keadilan Iklim, Kegiatan KNTI, SIARAN PERS
Scroll to Top