Hadiri Forum Nelayan Internasional, KNTI Dorong Kebijakan Perikanan Berbasis Hak
Jakarta, 01 September 2026. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) akan menghadiri forum nelayan Internasional yang mempertemukan organisasi nelayan skala kecil, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk membahas implementasi Pedoman Sukarela Food and Agriculture Organization (FAO) SSF Guidelines yang diselenggarakan di Roma, Italia pada 4-6 September 2026. Forum yang bertajuk ‘3rd Small-Scale Fisheries Summit (SSF Summit) 2026’ ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perikanan skala kecil sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan akan membawa pengalaman dan perspektif nelayan Indonesia, khususnya terkait proses penyusunan dan implementasi National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF). “ KNTI akan mendorong perubahan paradigma kebijakan pemerintah, dari pendekatan yang semata-mata berbasis program menuju pendekatan berbasis hak (rights-based approach). Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan harus menempatkan nelayan sebagai pemegang hak (rights holders) dan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearers) “ ungkap Dani di Jakarta , Selasa (01/09).
Selain itu, lanjut Dani, KNTI akan menekankan pentingnya memastikan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) tidak hanya sebagai dokumen kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen nyata untuk memenuhi dan melindungi hak-hak nelayan skala kecil.
Ketua Umum KNTI menegaskan urgensi dorongan ini sebagai penjelas fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang luas dan komunitas nelayan skala kecil yang memiliki peran penting dalam produksi perikanan nasional, namun besarnya kontribusi nelayan terhadap ketahanan pangan masih berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan mereka.
“Merujuk data Bank Dunia sekitar 64,2 persen dari 288 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut banyak terjadi di wilayah pesisir, termasuk di kalangan nelayan kecil, yang juga menghadapi persoalan stunting. Terlebih, pada 2025 KKP menyebut sekitar 70 persen dari hampir 200 kabupaten/kota yang tergolong sangat miskin berada di wilayah pesisir “ jelas Dani.
Selain itu, salah satu isu utama yang juga akan dibawa KNTI adalah pentingnya mengubah cara pandang terhadap partisipasi nelayan dalam proses kebijakan, yang tidak cukup diukur hanya berdasarkan jumlah atau persentase nelayan yang hadir dalam konsultasi publik. “Partisipasi nelayan harus dilihat dengan pendekatan partisipasi bermakna, yang diukur dari sejauh mana suara dan kepentingan nelayan benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan” pungkas Dani.
Sebagai informasi, Organisasi Pangan Dunia (FAO) menjadi penyelenggara Forum Nelayan Internasional atau dikenal dengan istilah Small Scale Fisheries (SSF) Summit untuk membahas perkembangan implementasi Pedoman Sukarela Food and Agriculture Organization (FAO) SSF Guidelines di masing-masing negara atau disebut National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF). Di Indonesia, NPOA-SSF telah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada November 2025 dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK).
