Persoalan yang dihadapi nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia memiliki wajah yang beragam, tetapi sering kali berakar pada persoalan yang sama: ketidakpastian hak atas ruang hidup, terbatasnya akses terhadap wilayah tangkap dan sumber daya, serta kebijakan pembangunan dan pengelolaan pesisir yang kerap mengabaikan keberadaan dan kepentingan masyarakat setempat.
Di satu wilayah, masyarakat menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap pantai. Di wilayah lain, ruang tangkap semakin menyempit akibat reklamasi, pariwisata, industri, dan pembangunan infrastruktur. Pencemaran, kerusakan ekosistem, keterbatasan fasilitas perikanan, kesulitan memperoleh bahan bakar, hingga minimnya perlindungan sosial juga menjadi persoalan yang terus berulang. Meski berbeda konteks, berbagai persoalan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara ketidakadilan penguasaan ruang, tata kelola sumber daya pesisir, dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Berangkat dari kenyataan tersebut, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginisiasi Rembuk Agraria Pesisir. Inisiatif ini dirancang sebagai proses konsolidasi yang berangkat dari pengalaman dan pengetahuan masyarakat di tingkat kampung. Sebelum forum Rembuk diselenggarakan, diskusi-diskusi kampung terlebih dahulu dilakukan untuk menghimpun dan menginventarisasi persoalan, mengidentifikasi akar masalah, serta merumuskan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hasil dari proses di tingkat kampung tersebut kemudian dibawa ke forum Rembuk Agraria Pesisir untuk dibahas bersama, dipertemukan dengan institusi pemerintah terkait, dan didorong menjadi agenda tindak lanjut.
Pada November 2026, rangkaian inisiatif ini menjangkau delapan wilayah: Banggai Kepulauan, Malinau, Tegal, Bintan, Karawang, Sumenep, Lombok Utara, dan Fakfak. Melalui proses tersebut, persoalan yang sebelumnya tersebar di berbagai kampung tidak berhenti sebagai keluhan lokal, tetapi mulai dihimpun dan dihubungkan untuk memperlihatkan pola ketidakadilan yang lebih luas.
Berbagai persoalan yang muncul menunjukkan bahwa ketidakadilan pesisir tidak dapat dipandang sebagai masalah sektoral yang berdiri sendiri. Hilangnya akses terhadap pantai dan wilayah tangkap, misalnya, tidak hanya berdampak pada kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga pada hak atas pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Demikian pula, pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir berkaitan langsung dengan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Keterkaitan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), serta pengakuan hak atas partisipasi dan kebebasan berpendapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Dimensi keadilan juga harus mempertimbangkan pengalaman dan hak kelompok yang kerap terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam CEDAW, serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan petani dalam UNDRIP dan UNDROP, memperkuat pentingnya memastikan bahwa kebijakan pesisir tidak mengabaikan kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu, Pedoman Sukarela FAO tentang Tata Kelola Tenurial yang Bertanggung Jawab (VGGT) dan Pedoman Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan (SSF Guidelines) memberikan panduan lebih spesifik mengenai perlindungan akses, tenurial, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.
Menegaskan Hak dan Menuntut Tanggung Jawab Negara
Rembuk Agraria Pesisir berpijak pada pendekatan berbasis HAM yang menempatkan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai pemegang hak (rights-holders), sementara negara dan institusi pemerintah merupakan pemangku kewajiban (duty-bearers) yang harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.
Karena itu, forum ini bukan sekadar ruang konsultasi atau tempat mengajukan permohonan bantuan. Rembuk merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan klaim atas haknya, menuntut akuntabilitas, dan mendorong institusi yang berwenang mengambil tindakan nyata. Kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya pesisir harus menjamin partisipasi masyarakat serta tidak mengorbankan hak dan keberlangsungan hidup mereka.
Tuntutan yang dihimpun melalui diskusi kampung dan dibawa ke forum Rembuk diarahkan menjadi langkah tindak lanjut yang konkret: menentukan masalah prioritas, merumuskan tindakan, menetapkan institusi penanggung jawab dan tenggat waktu, serta mengidentifikasi kebutuhan dukungan. Komitmen pemerintah perlu dicatat, ditindaklanjuti, dan dipantau agar tidak berhenti sebagai pernyataan dalam forum.
Pada akhirnya, Rembuk Agraria Pesisir merupakan bagian dari upaya membangun gerakan dan agenda keadilan pesisir yang lebih luas. Dengan memulai proses dari kampung, menghubungkan berbagai persoalan lokal, dan mengonsolidasikannya menjadi tuntutan kolektif, KNTI berupaya memperkuat posisi nelayan dan masyarakat pesisir dalam memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak mereka. Perjuangan ini tidak hanya menyangkut penyelesaian persoalan di masing-masing wilayah, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola yang menjamin keadilan bagi masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Sebab Pesisir Bukan Milik Segelintir.
