admin

akun ini adalah admin resmi knti.or.id

Susun Kebijakan Stimulus Ekonomi Bagi Nelayan Kecil Antisipasi Pelambatan Ekonomi dan Dampak Covid-19

KNTI memandang arahan presiden seharusnya juga memberikan perhatian lebih untuk menjawab situasi terkini yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional, khususnya mengantisipasi pelemahan ekonomi dan dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap ekonomi nelayan kecil serta pelaku usaha perikanan lainnya. “Skenario kebijakan kelautan dan perikanan jangka pendek dan menengah perlu segera disusun pemerintah, baik di tingkat pusat […]

Susun Kebijakan Stimulus Ekonomi Bagi Nelayan Kecil Antisipasi Pelambatan Ekonomi dan Dampak Covid-19 Read More »

SIARAN PERS

Cerita Pembudidaya Lobster di Lombok

Menurut pembudidaya, dalam kegiatan budidaya lobster, ketersediaan benih lobster di alam akan menjadi stabil karena proses pemijahan di keramba sudah berlangsung secara alami. Kegiatan pemelihaan dari benih sampai dengan ukuran 200-250 gram dengan rentang waktu 7-8 bulan sampai akhirnya dijual (berdasarkan pengamatan selama melakukan budidaya, lobster jenis pasir sudah terjadi proses pemijahannya). Pembudidaya lobster (pembesaran

Cerita Pembudidaya Lobster di Lombok Read More »

KABAR NELAYAN

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Harus Menjamin Perlindungan Nelayan Kecil

Hal senada disampaikan oleh Dr. Dedi Adhuri, peneliti LIPI sekaligus Dewan Pakar KNTI yang menegaskan bahwa perubahan pemanfaatan laut haruslah menunjang kebutuhan dari nelayan skala kecil dan tradisional. Ini didasarkan karena 96% nelayan Indonesia adalah nelayan sekala kecil dan 80% produksi hasil tangkapan nelayan kecil dan tradisional adalah untuk konsumsi domestik. Jakarta, Kamis (12/03). Ketua

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Harus Menjamin Perlindungan Nelayan Kecil Read More »

SIARAN PERS

Bisnis Lobster dan Nasib Ekonomi Nelayan

Polemik ekspor benih Lobster menjadi primadona diskursus di ruang publik beberapa waktu yang lalu. Tak kurang menteri, mantan menteri, pengamat dan praktisi kelautan dan perikanan turut ambil bagian dalam perdebatan. Wacana publiknya masih terus bergulir, namun belum ada suatu skema yang komprehensif. Utamanya untuk mencari solusi permanen dengan orientasi utama meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.

Bisnis Lobster dan Nasib Ekonomi Nelayan Read More »

OPINI

Catatan Tiga Tahun Poros Maritim

Nelayan dan masyarakat pesisir baik laki-laki dan perempuan jelas memiliki fungsi strategis sebagai penyedia pangan yang murah untuk Indonesia. Seharusnya nelayan ditempatkan sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Saat ini, nelayan justru sangat diabaikan. Poros Maritim yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi-JK masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya tentang posisi nelayan yang

Catatan Tiga Tahun Poros Maritim Read More »

SIARAN PERS

Desak Transparansi Perundingan RCEP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak agar Pemerintah Indonesia membuka akses informasi dan transparansi teks perjanjian kepada publik untuk dapat dikaji secara mendalam dampak yang akan muncul dari perjanjian RCEP terhadap kehidupan rakyat luas. Rilis Koalisi MKE Merespon Perundingan RCEP Ke-26, Melbourne, Australia Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Desak Transparansi Perundingan RCEP Jakarta,

Desak Transparansi Perundingan RCEP Read More »

SIARAN PERS

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Diprediksi, pembangunan NCICD akan mendorong praktik penggusuran yang berdampak pada masyarakat. Jika merujuk pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, khususnya di daerah kamal muara, muara angke dan kali blencong yang akan dibangun tanggul laut dan tanggul muara sungai sepanjang 6.750 meter sebagai bagian pembangunan NCICD tahap darurat, disebut Fase D. Siaran PersDewan Pengurus PusatKesatuan Nelayan Tradisional

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Read More »

SIARAN PERS

KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya

KNTI juga meminta kepada KPK untuk turut mengawasi pelaksanaan program bank mikro nelayan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program  ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal ini karena LPMUKP mendapatkan alokasi dana kelolaan sebesar Rp 500 Miliar di Tahun 2017 dan direncanakan

KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya Read More »

SIARAN PERS
Scroll to Top