June 2023

MATERI DIALOG KAMPUS

“Mitigasi Ancaman Degradasi dan Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir untuk Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Manfaat Wilayah Pesisir” Semarang, 21 Juni 2022, telah terlaksana Dialog Kampus yang bertema “Mitigasi Ancaman Degradasi dan Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir untuk Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Manfaat Wilayah Pesisir”. Diskusi ini juga dilakukan secara […]

MATERI DIALOG KAMPUS Read More »

PUBLIKASI

MATERI DISKUSI PUBLIK

“Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” Selasa, 13 Juni 2023, KPPMPI dan KNTI bersama Generasi Maritim Indonesia serta Walhi Maluku Utara telah mengadakan diskusi publik bertajuk “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut”. Kegiatan diskusi ini dilaksanakan secara daring dengan

MATERI DISKUSI PUBLIK Read More »

PUBLIKASI

Materi Pelatihan Pendekatan Transformatif Gender

Sepekan lalu perwakilan pengurus KPPI mengikuti pelatihan pendekatan Transformatif Gender dalam skala kecil yang diselenggarakan oleh FAO Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kapasitas berbagai pemangku kepentingan terutama di sektor perikanan skala kecil dalam merencanakan dan melaksanakan Transformatif Gender dalam segala lini kebijakan dan partisipatif masyarakat perikanan skala kecil. Pelatihan ini diikuti oleh Sesditjen Penguatan

Materi Pelatihan Pendekatan Transformatif Gender Read More »

KPPI, Lembar Informasi, Serba Serbi

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut”

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” Read More »

SIARAN PERS

Diskusi Publik: “Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Wilayah Laut Dan Pesisir”

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.

Diskusi Publik: “Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Wilayah Laut Dan Pesisir” Read More »

SIARAN PERS
Scroll to Top