KNTI dan SPI berinisiatif untuk mengadakan diskusi ini karena kami sebagai organisasi petani dan nelayan merupakan “tulang punggung” produsen pangan. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang disiapkan bersama pemerintah dalam mengatasi isu pangan di tengah pandemik.
Kedaulatan Pangan Sebagai Solusi Pandemi Covid-19 Read More »
SIARAN PERSSayangnya, meluasnya penyebaran Covid-19 belum diiringi kesadaran dan pengetahuan nelayan dan masyarakat pesisir mengenai dampak yang akan ditimbulkan. Penyebar-luasan informasi dan edukasi dari pemerintah juga dirasa belum optimal di lapangan. Banyak warga yang masih bingung dan tidak memahami maksud dari kebijakan pemerintah, misalnya pelaksanaan physical distancing atau pelarangan melaut di pagi atau siang hari yang
Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan dan Pembudidaya di Masa Pandemi Covid-19 Read More »
SIARAN PERSSebagian besar daerah melaporkan terjadi penurunan harga ikan secara signifikan. Penjualan hasil tangkapan juga menjadi kendala besar saat ini, dikarenakan banyak pengepul ikan tidak melayani atau setidaknya membatasi pembelian ikan dari nelayan/pembudidaya. Kondisi ini menyebabkan banyak nelayan dan pembudiaya yang kewalahan untuk menjual hasil tangkapan, apalagi negara tujuan ekspor perikanan Indonesia juga sedang “menutup diri”.
Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial-ekonomi Nelayan dan Pembudidaya Read More »
SIARAN PERSPertama, Sumber daya laut yang kaya di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia dan peringkat keempat di dunia untuk produksi komoditas budidaya. Di Indonesia, produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi. Secara keseluruhan, sektor perikanan tangkap diperkirakan menyediakan lapangan kerja langsung lebih dari enam juta orang
KNTI memandang arahan presiden seharusnya juga memberikan perhatian lebih untuk menjawab situasi terkini yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional, khususnya mengantisipasi pelemahan ekonomi dan dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap ekonomi nelayan kecil serta pelaku usaha perikanan lainnya. “Skenario kebijakan kelautan dan perikanan jangka pendek dan menengah perlu segera disusun pemerintah, baik di tingkat pusat
Hal senada disampaikan oleh Dr. Dedi Adhuri, peneliti LIPI sekaligus Dewan Pakar KNTI yang menegaskan bahwa perubahan pemanfaatan laut haruslah menunjang kebutuhan dari nelayan skala kecil dan tradisional. Ini didasarkan karena 96% nelayan Indonesia adalah nelayan sekala kecil dan 80% produksi hasil tangkapan nelayan kecil dan tradisional adalah untuk konsumsi domestik. Jakarta, Kamis (12/03). Ketua
Nelayan dan masyarakat pesisir baik laki-laki dan perempuan jelas memiliki fungsi strategis sebagai penyedia pangan yang murah untuk Indonesia. Seharusnya nelayan ditempatkan sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Saat ini, nelayan justru sangat diabaikan. Poros Maritim yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi-JK masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya tentang posisi nelayan yang
Catatan Tiga Tahun Poros Maritim Read More »
SIARAN PERSKoalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak agar Pemerintah Indonesia membuka akses informasi dan transparansi teks perjanjian kepada publik untuk dapat dikaji secara mendalam dampak yang akan muncul dari perjanjian RCEP terhadap kehidupan rakyat luas. Rilis Koalisi MKE Merespon Perundingan RCEP Ke-26, Melbourne, Australia Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Desak Transparansi Perundingan RCEP Jakarta,
Desak Transparansi Perundingan RCEP Read More »
SIARAN PERSDiprediksi, pembangunan NCICD akan mendorong praktik penggusuran yang berdampak pada masyarakat. Jika merujuk pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, khususnya di daerah kamal muara, muara angke dan kali blencong yang akan dibangun tanggul laut dan tanggul muara sungai sepanjang 6.750 meter sebagai bagian pembangunan NCICD tahap darurat, disebut Fase D. Siaran PersDewan Pengurus PusatKesatuan Nelayan Tradisional
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Read More »
SIARAN PERSKNTI juga meminta kepada KPK untuk turut mengawasi pelaksanaan program bank mikro nelayan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal ini karena LPMUKP mendapatkan alokasi dana kelolaan sebesar Rp 500 Miliar di Tahun 2017 dan direncanakan
KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya Read More »
SIARAN PERS