Hal senada disampaikan oleh Dr. Dedi Adhuri, peneliti LIPI sekaligus Dewan Pakar KNTI yang menegaskan bahwa perubahan pemanfaatan laut haruslah menunjang kebutuhan dari nelayan skala kecil dan tradisional. Ini didasarkan karena 96% nelayan Indonesia adalah nelayan sekala kecil dan 80% produksi hasil tangkapan nelayan kecil dan tradisional adalah untuk konsumsi domestik. Jakarta, Kamis (12/03). Ketua […]
Nelayan dan masyarakat pesisir baik laki-laki dan perempuan jelas memiliki fungsi strategis sebagai penyedia pangan yang murah untuk Indonesia. Seharusnya nelayan ditempatkan sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Saat ini, nelayan justru sangat diabaikan. Poros Maritim yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi-JK masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya tentang posisi nelayan yang
Catatan Tiga Tahun Poros Maritim Read More »
SIARAN PERSKoalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak agar Pemerintah Indonesia membuka akses informasi dan transparansi teks perjanjian kepada publik untuk dapat dikaji secara mendalam dampak yang akan muncul dari perjanjian RCEP terhadap kehidupan rakyat luas. Rilis Koalisi MKE Merespon Perundingan RCEP Ke-26, Melbourne, Australia Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Desak Transparansi Perundingan RCEP Jakarta,
Desak Transparansi Perundingan RCEP Read More »
SIARAN PERSDiprediksi, pembangunan NCICD akan mendorong praktik penggusuran yang berdampak pada masyarakat. Jika merujuk pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, khususnya di daerah kamal muara, muara angke dan kali blencong yang akan dibangun tanggul laut dan tanggul muara sungai sepanjang 6.750 meter sebagai bagian pembangunan NCICD tahap darurat, disebut Fase D. Siaran PersDewan Pengurus PusatKesatuan Nelayan Tradisional
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Read More »
SIARAN PERSKNTI juga meminta kepada KPK untuk turut mengawasi pelaksanaan program bank mikro nelayan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal ini karena LPMUKP mendapatkan alokasi dana kelolaan sebesar Rp 500 Miliar di Tahun 2017 dan direncanakan
KNTI Mengapresiasi KPK dan Mendorong Pengusutan Pengadaan Kapal Lainnya Read More »
SIARAN PERSSeperti diketahui, Bappenas pernah menyatakan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta terjadi sekitar 7-10 cm pertahun. Data lainnya, pada tahun 2001 dan 2007, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan peningkatan permukaan air laut sebesar satu meter pada tahun 2100 dengan tingkat perubahan sekitar 1,7 mm per tahun. Laporan lain muncul dari CIRES Fellow
Tanggul Raksasa di Laut Utara Jakarta Read More »
SIARAN PERSJika perjanjian ini merupakan lobby politik internasional pemerintah Indonesia dalam rangka menyelamatkan industri sawit. Maka akan semakin jelas, bagaimana pemerintah menentukan keberpihaknnya bukan kepada masyarakat melainkan kepada korporasi-korporasi industri sawit. Ini juga membuktikan daftar panjang dari tindakan pemerintah yang secara intensif melakukan pembabatan hutan untuk meningkatkan produksi sawit. Bahkan saat ini, banyak pulau-pulau kecil di
Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Kecil Read More »
SIARAN PERSPerjanjian EFTA-Indonesia hanya akan menyebabkan membanjirnya ikan impor dari luar Norwegia. Sementara 2,7 juta jiwa nelayan yang menggantukan kehidupan akan semakin terpuruk ditengah ketidakpastian usaha perikanan. Terlebih Indonesia telah memiliki UU No. 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Siaran Pers BersamaPerjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia
Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia Read More »
SIARAN PERS21 November secara resmi diperingati sebagai Hari Ikan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Sekaligus sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal namun tetap berprinsip pada
Hari Ikan Nasional Read More »
SIARAN PERSPadahal, kajian terkait reklamasi sedang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pada posisi lainnya, Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Jakarta juga masih dalam dibahas. Selain itu juga, pemerintah mengulang kesalahan yang sama dengan mengabaikan pendapat masyarakat dengan tidak melakukan diskusi partisipatif dalam penyusunan peraturan tersebut.
