Policy Brief : HILIRISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK KESEJAHTERAAN NELAYAN RINGKASAN EKSEKUTIF: Baca selengkapnya Policy Brief Edisi 3 yang berjudul “ Hilirisasi Kelautan dan Perikanan untuk Kesejahteraan Nelayan” berikut ini:
HILIRISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK KESEJAHTERAAN NELAYAN Read More »
CADIK, PUBLIKASI
Ringkasan Eksekutif: Perlindungan sosial dan jaminan sosial nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum merata. Hal ini disebabkan dari belum sinkronnya data nelayan atau pekerja di sektor perikanan yang dimiliki oleh antar kementerian atau lembaga terkait. Program-program jaminan sosial untuk kelompok rentan sudah cukup beragam. Namun, di sisi lain, nelayan kecil kesulitan membayar iuran jaminan
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI NELAYAN KECIL Read More »
CADIK, PUBLIKASI
Dampak Perjanjian Subsidi Perikanan WTO Bagi Nelayan Kecil dan Tradisional di Indonesia Subsidi perikanan telah menjadi kebijakan umum di banyak negara di seluruh dunia. Namun, praktik ini telah dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan. Dampaknya adalah membahayakan upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Perdebatan inilah menjadi salah satu
NEOLIBERALISME DI LAUT Read More »
CADIK, PUBLIKASI
Kebijakan penangkapan ikan terukur yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai akan menjadi paradoks dalam tujuan pelestarian ikan di perairan Indonesia. Karena itu pemerintah diminta tidak terburu-buru menerbitkan sebuah aturan yang sebenarnya masih membutuhkan kajian, persiapan dan kesiapan tersebut. Disisi lain, pelaku usaha Budidaya Ikan Nila dengan sistem bioflok akan memperluas jaringan
KKP memiliki tiga program prioritas untuk mendongkrak produktivitas perikanan dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem perairan. Pertama, pengembangan budidaya perikanan modern yang ramah lingkungan. Kedua, pengelolaan sumber daya alam perikanan berkelanjutan, dan ketiga, perluasan kawasan konservasi untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Selain itu, TNI AL mendistribusikan benih udang Vaname sebanyak 4 juta ekor hasil teknologi Balai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP pada 2021 mencetak rekor melebihi Rp 1 triliun, jumlah itu ditargetkan naik signifikan dengan implementasi tiga program terobosan, yakni penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berorientasi komoditas unggulan ekspor, serta pembangunan kampung perikanan berbasis kearifan lokal. Selain itu, Sejumlah strategi penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) oleh
Pemerintah Jepang memberikan dukungan pembiayaan soft loan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa proyek Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM). Dukungan ini akan dilaksanakan khususnya di PPS Nizam Zachman Jakarta. di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Susi Pudjiastuti membagikan 6 kapal ikan untuk nelayan kecil dan panglima
Belasan kawasan pengelolaan perikanan khusus nelayan kecil, akan dibentuk di 10 kabupaten di Sulawesi Utara. Inisiatif Pemerintah Provinsi Sulut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sembari melindungi ekosistem. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melatih masyarakat di Serang, Banten, untuk mewujudkan program Kampung Nelayan Maju yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir. Di sisi lain
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam rangka meningkatkan investasi serta mendorong pertumbuhan usaha sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Indonesia. Pertumbuhan usaha juga ikut didorong oleh pemerintah Kota, salah satunya di Medan, Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menyerahkan sejumlah bantuan bagi pelaku UMKM khususnya klaster usaha
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pemanfaatan ruang laut untuk setiap kegiatan menetap harus sesuai prosedur. Pelaku usaha maupun individu yang memanfaatkan ruang laut secara menetap harus memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Di sisi lain banyak nelayan lokal Kepulauan Aru yang menggunakan perahu dayung selama bertahun-tahun, hidup di bawah garis
