admin

Pembentukan KPPI Medan berawal dari keikutsertaan Nilawati dalam kegiatan KNTI. Keikutsertaan ini membuatnya sadar pentingnya perempuan dalam daur pekerjaan nelayan. Dari pelatihan yang ia ikuti, ia sadar bahwa nelayan bukan hanya laki-laki. Meskipun baru dibentuk, namun KPPI Medan menjadi salah satu yang terdepan dalam memasyarakatkan kartu KUSUKA. Pendataan perempuan nelayan melalui kartu KUSUKA ini merupakan

KPPI Lombok terbentuk pada 21 Januari 2021. Berawal dari kegiatan KNTI yang sedang membahas BBM bersubsidi dan daur pekerjaan nelayan serta petani tambak garam yang didominasi oleh perempuan. Saat itu sekelompok perempuan yang dikoordinasi Sri Wahyu seorang petani tambak garam berdiskusi tentang persoalan yang dihadapi para perempuan pesisir di Lombok timur.  Saat ini KPPI Lombok

Meski awalnya KPPI belum terbentuk secara resmi pada 2017, namun perempuan nelayan di Pangkah dan Banyu Urip Gresik secara rutin telah melakukan pertemuan dan berkegiatan bersama. Beranggotakan 15 orang dengan Anggun Cipta Indah sebagai penggerak. Mereka mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk mempererat persaudaraan dan membahas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan dan gagasan-gagasan baru kegiatan. Beragam

KPPI Surabaya terbentuk sejak 2015 dengan dipelopori oleh Jihan, perempuan nelayan pesisir Nambangan Surabaya. Meski awalnya KPPI belum terbentuk secara resmi, namun para perempuan nelayan sudah ada yang bergabung dengan KNTI. Beranggotakan 40 orang dengan 15 penggerak dalam pengurusan KPPI. Koperasi Bahari 64 adalah prestasi penting KPPI Surabaya. Koperasi ini menjadi penyokong finansial dan kegotong

KPPI Semarang terbentuk pada 21 Maret 2019 dengan penggerak ibu Suntiah, perempuan nelayan asal Tanjung Mas. Meski awalnya belum terbentuk KPPI, para perempuan nelayan sering berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Beranggotakan 30 orang, KPPI Semarang sangat aktif melakukan pelatihan hasil laut, pengolahan limbah sampah, giat UMKM dan program inovatifnya adalah  ’Pasar Krempyeng Barter Sampah’ Para

Di Indonesia, hanya nelayan laki-laki yang diakui keberadaannya oleh negara. Sistem patriarki di di negeri ini telah melahirkan kebijakan negara yang menghilangkan eksistensi perempuan nelayan. Eksistensi dan ruang hidup Nelayan didefinisikan secara sempit, seperti yang tercantum pada Undang Undang (UU) No.17 Tahun 2016  tentang Nelayan. Kerja-kerja nelayan hanya sebatas wilayah tengah laut, sehingga membentuk identitas