Stimulus Ekonomi di Tengah Pandemi Corona
Stimulus Ekonomi di Tengah Pandemi Corona Read More »
INFOGRAFISPUBLIKASI
Susun Kebijakan Stimulus Ekonomi Bagi Nelayan Kecil Antisipasi Pelambatan Ekonomi dan Dampak Covid-19
KNTI memandang arahan presiden seharusnya juga memberikan perhatian lebih untuk menjawab situasi terkini yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional, khususnya mengantisipasi pelemahan ekonomi dan dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap ekonomi nelayan kecil serta pelaku usaha perikanan lainnya. “Skenario kebijakan kelautan dan perikanan jangka pendek dan menengah perlu segera disusun pemerintah, baik di tingkat pusat
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Harus Menjamin Perlindungan Nelayan Kecil
Hal senada disampaikan oleh Dr. Dedi Adhuri, peneliti LIPI sekaligus Dewan Pakar KNTI yang menegaskan bahwa perubahan pemanfaatan laut haruslah menunjang kebutuhan dari nelayan skala kecil dan tradisional. Ini didasarkan karena 96% nelayan Indonesia adalah nelayan sekala kecil dan 80% produksi hasil tangkapan nelayan kecil dan tradisional adalah untuk konsumsi domestik. Jakarta, Kamis (12/03). Ketua
Bisnis Lobster dan Nasib Ekonomi Nelayan
Polemik ekspor benih Lobster menjadi primadona diskursus di ruang publik beberapa waktu yang lalu. Tak kurang menteri, mantan menteri, pengamat dan praktisi kelautan dan perikanan turut ambil bagian dalam perdebatan. Wacana publiknya masih terus bergulir, namun belum ada suatu skema yang komprehensif. Utamanya untuk mencari solusi permanen dengan orientasi utama meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.
Bisnis Lobster dan Nasib Ekonomi Nelayan Read More »
OPINICatatan Tiga Tahun Poros Maritim
Nelayan dan masyarakat pesisir baik laki-laki dan perempuan jelas memiliki fungsi strategis sebagai penyedia pangan yang murah untuk Indonesia. Seharusnya nelayan ditempatkan sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Saat ini, nelayan justru sangat diabaikan. Poros Maritim yang digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi-JK masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya tentang posisi nelayan yang
Catatan Tiga Tahun Poros Maritim Read More »
SIARAN PERSDesak Transparansi Perundingan RCEP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak agar Pemerintah Indonesia membuka akses informasi dan transparansi teks perjanjian kepada publik untuk dapat dikaji secara mendalam dampak yang akan muncul dari perjanjian RCEP terhadap kehidupan rakyat luas. Rilis Koalisi MKE Merespon Perundingan RCEP Ke-26, Melbourne, Australia Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Desak Transparansi Perundingan RCEP Jakarta,
Desak Transparansi Perundingan RCEP Read More »
SIARAN PERS