Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir

Kemah Konservasi Pesisir Nelayan Tradisional

“Gotong-royong Pulihkan Lingkungan dan Bangkitkan Ekonomi Pesisir” Indramayu, 21-23 Mei 2024 Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar kegiatan Kemah Konservasi Pesisir Nelayan Tradisional bertajuk “Gotong-royong Pulihkan Lingkungan dan Bangkitkan Ekonomi Pesisir” yang dilaksanakan di Ekowisata Karangsong Kabupaten Indramayu. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menyampaikan bahwa beragam inisiatif telah dilakukan di banyak basis-basis KNTI, dari penanaman

Kemah Konservasi Pesisir Nelayan Tradisional Read More »

Kegiatan KNTI, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, KPPI, KPPMPI, Serba Serbi

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta  Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, KPPMPI, SIARAN PERS

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut”

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Diskusi Publik: “Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Wilayah Laut Dan Pesisir”

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.

Diskusi Publik: “Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Wilayah Laut Dan Pesisir” Read More »

Air, Sanitasi dan Kebersihan, Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Merugikan Nelayan dan Merusak Ekosistem Laut, KNTI Desak Jokowi Batalkan PP Nomor 26/2023

Jakarta, 30 Mei 2023. Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sendimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menambah daftar narasi kebijakan yang meresahkan masyarakat. Tujuan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana tercantum pada Pasal 2 adalah: (1) menanggulangi sedimentasi yang menurunkan daya

Merugikan Nelayan dan Merusak Ekosistem Laut, KNTI Desak Jokowi Batalkan PP Nomor 26/2023 Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS
Scroll to Top