Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah nelayan terbesar di Jawa Timur, kurang lebih sekitar 10.500 nelayan dimana 3.500 diantaranya merupakan ABK. Sumberdaya nelayan ini tentu menjadi potensi luar biasa sekaligus tantangan bagi Gresik sendiri, bagiamana cara mengoptimalkan keberadaan nelayan sekaligus mampu memberikan timbal balik yang sesuai bagi nelayan itu sendiri.
Hingga saat ini nelayan kecil tradisional di Gresik masih kesulitan mengakses kebutuhan pokok usaha perikanan nelayan yakni BBM, terlebih BBM bersubsidi yang menjadi hak nelayan kecil tradisional.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Gresik, Agus Dasuki mengungkapkan pemerintah perlu segera memberikan kemudahan kepada nelayan untuk memperoleh bbm bersubsidi, baik kemudahan dalam memperoleh akses informasi maupun akses layanan dalam perizinan pembelian bbm bersubsidi.
“Jarak SPBU dengan pusat nelayan perlu didekatkan, dengan cara membangun SPBU khusus nelayan diarea sandaran perahu nelayan” Terang Agus
Kendati nelayan sudah memiliki UU 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, akan tetapi implementasi dilapangan masih jauh dari harapan. Berangkat dari itu KNTI Kabupaten Gresik berharap adanya PERDA tentang perlindungan nelayan kecil tradisional kabupaten Gresik.
Adanya PERDA ini akan menjadi faktor terpenting sebagai bagian dari kehadiran dan keberpihakan negara dalam melindungi nelayan, sehingga peranan nelayan kedepan akan lebih maksimal untuk Gresik”. Jelas Agus
Lanjut Agus, perda perlindungan nelayan nantinya mampu memastikan kehadiran pemerintah terhadap nelayan kecil. Misalnya dengan memastikan penambahan SPBU di sentra-sentra nelayan, dibentuknya BUMD nelayan, Koperasi khusus nelayan, ketegasan pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan mengenai bantuan peremajaan alat tangkap dan armada perahu nelayan.
Dalam perumusan PERDA perlindungan nelayan seyogyanya pemerintah melibatkan organisasi nelayan, agar perda yang dilahirkan sesuai dengan keterbutuhan nelayan dilapangan, sehingga hak-hak dasar nelayan kecil tradisional terakomodir.” Jelas Agus
Pemerintah Gresik perlu segera menyelesaikan skala prioritas utama yang menjadi persoalan mendasar nelayan Gresik.
“Intinya, pemerintah Gresik harus segera memberikan kemudahan kepada nelayan dalam mengakses dan memperoleh BBM bersubsidi dengan membangun SPBU khusus nelayan didekat sandar perahu nelayan. Kemudian selaian pembentukan perda perlindungan nelayan, juga memperlu membuat perda pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, perlu juga di bentuk BUMD nelayan yang nanti bisa terkoneksi dengan BUMN yang bergerak dalam usaha perikanan agar hasil produksi hasil tangkapan nelayan terserap.” Tutup Agus