RZWP-3-K

Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta

Padahal, kajian terkait reklamasi sedang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pada posisi lainnya, Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Jakarta juga masih dalam dibahas. Selain itu juga, pemerintah mengulang kesalahan yang sama dengan mengabaikan pendapat masyarakat  dengan tidak melakukan diskusi partisipatif dalam penyusunan peraturan tersebut. […]

Kompromi Gubernur Melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Teluk Jakarta Read More »

SIARAN PERS

Tata Ruang Laut Indonesia: Antara Perlindungan atau Penggusuran Rakyat Nelayan Atas Ruang Kehidupannya.

Bermacam bentuk program dilakukan mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, penambahan daerah konservasi, pemberlakukan dan penyusunan zonasi laut hingga pembuatan maupun revisi undang-undang agar dapat menunjang agenda tersebut. Berdasarkan atas ambisi pemerintah terhadap laut Indonesia, KNTI bersama dengan organisasi penelitian Trans-national Institute (TNI) menilai penting untuk melakukan penelitian terhadap tata ruang laut khususnya mengenai kebijakan Rencana

Tata Ruang Laut Indonesia: Antara Perlindungan atau Penggusuran Rakyat Nelayan Atas Ruang Kehidupannya. Read More »

SIARAN PERS
Scroll to Top