KNTI Surabaya Dorong Bisnis Inovatif untuk Perkuat Ekonomi Nelayan dan Perempuan Pesisir
Surabaya, 15 Juli 2026 — Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi hasil tangkapan nelayan, tetapi juga menambah beban ekonomi keluarga pesisir. Kondisi tersebut mendorong Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kota Surabaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Identifikasi Peluang Bisnis yang Inovatif dan Inklusif untuk Penguatan Ekonomi Nelayan dan Perempuan Pesisir yang Terdampak Perubahan Iklim di Kota Surabaya”, Rabu (15/7), di Sentra Ikan Bulak, Surabaya. Kegiatan ini diikuti sekitar 70 peserta yang terdiri atas 50 perempuan pesisir dan 20 nelayan kecil, yang merupakan pengurus dan anggota KNTI Kota Surabaya.
Forum ini mempertemukan akademisi, organisasi nelayan, kelompok perempuan pesisir, dan pelaku usaha untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Akademisi Universitas Airlangga, Shochrul Rohmatul Ajija, mengatakan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan rumah tangga nelayan. Menurut dia, perempuan pesisir menjadi kelompok yang paling merasakan dampak karena selain menjalankan peran domestik, mereka juga dituntut membantu menopang ekonomi keluarga.
Karena itu, kata Shochrul, penguatan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan ikan, melainkan juga melalui pengembangan usaha bersama yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru.
“KNTI dan KPPI Kota Surabaya memiliki jumlah anggota yang besar sehingga berpotensi membentuk usaha bersama. Namun, prosesnya harus dilakukan secara bertahap agar risiko kerugian dapat diminimalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, diversifikasi usaha menjadi langkah penting agar keluarga nelayan tidak sepenuhnya bergantung pada sektor penangkapan ikan yang semakin rentan terhadap perubahan iklim. Pendapatan alternatif dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
Shochrul juga menyoroti pentingnya peningkatan daya saing produk olahan hasil laut yang selama ini dihasilkan perempuan pesisir. Menurut dia, penguatan tidak hanya dilakukan pada aspek produksi, tetapi juga mencakup legalitas usaha, perizinan, desain kemasan, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan media sosial.
“Surabaya merupakan salah satu kota tujuan wisata terbesar di Jawa Timur. Produk olahan hasil laut memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai oleh-oleh khas jika dikemas dengan menarik dan sesuai kebutuhan pasar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Surabaya, Avivah, mengatakan bahwa keterampilan mengolah hasil perikanan sebenarnya telah dimiliki sebagian besar perempuan pesisir. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan modal usaha dan kemampuan dalam mengelola bisnis.
Menurut dia, peningkatan kapasitas di bidang manajemen usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, serta pemenuhan perizinan menjadi kebutuhan mendesak agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Keahlian mengolah ikan sudah dimiliki. Yang perlu diperkuat sekarang adalah kemampuan manajemen usaha, pemasaran, hingga pemenuhan perizinan agar usaha mereka bisa naik kelas,” ujar Avivah.
Di sisi lain, Ketua DPD KNTI Kota Surabaya, Sukron, mengungkapkan bahwa Koperasi Bahari 64 sebagai unit usaha KNTI Surabaya memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan sebagai sumber pendapatan baru. Namun, rencana tersebut masih terkendala keterbatasan permodalan dan kemampuan teknis dalam melakukan budidaya.
Selain penguatan ekonomi, Sukron menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah pesisir juga harus menjadi perhatian. Ia berharap anak-anak nelayan memperoleh akses pendidikan yang lebih luas, termasuk melalui kebijakan afirmasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Harapan kami, ke depan semakin banyak anak-anak nelayan yang bisa menempuh pendidikan tinggi. Mungkin dampaknya tidak langsung terhadap kesejahteraan, tetapi pendidikan akan meningkatkan daya saing masyarakat pesisir di masa depan,” katanya.
Melalui FGD tersebut, DPD KNTI Kota Surabaya berharap lahir rekomendasi konkret mengenai model bisnis yang inovatif, inklusif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir. Penguatan kelembagaan ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan akses terhadap pembiayaan diharapkan menjadi fondasi dalam membangun ketahanan ekonomi nelayan dan perempuan pesisir di tengah tantangan perubahan iklim.
