Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) akan menyelenggarakan Akademi Kepemimpinan Bahari pada 10–14 Mei 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan nelayan tradisional dalam memperjuangkan hak tenurial laut dan pesisir secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya posisi tawar nelayan kecil dalam proses pengambilan kebijakan, meskipun mereka memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem laut. Di berbagai wilayah, nelayan kerap terdampak proyek pembangunan tanpa pelibatan bermakna, yang berdampak pada penyempitan ruang tangkap hingga penurunan pendapatan.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan nelayan sebagai langkah strategis untuk mendorong perubahan dari tingkat akar rumput. “Nelayan tidak boleh terus menjadi objek kebijakan. Mereka harus menjadi subjek utama yang mampu memperjuangkan hak atas ruang hidupnya,” ujar Dani.
Akademi Kepemimpinan Bahari akan diikuti oleh puluhan ketua DPD, DPW, dan pengurus KNTI serta Badan otonomo perempuan (KPPI) dan Badan Otonom Kepemudaan (KPPMPI) dari seluruh Indonesia. Selama lima hari, peserta akan mendapatkan pembekalan materi mulai dari sejarah gerakan nelayan, advokasi kebijakan, hingga teknik lobi, negosiasi, dan paralegal.
Selain itu, peserta juga akan menyusun rencana tindak lanjut (RTL) sebagai strategi konkret yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing, terutama dalam menghadapi konflik ruang laut dan kebijakan pesisir.
Melalui kegiatan ini, KNTI berharap dapat melahirkan pemimpin nelayan yang kuat secara ideologis, tajam dalam membaca situasi, serta mampu mengorganisir komunitas untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kedaulatan sumber daya.
Akademi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola laut yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut Indonesia.
