SIARAN PERS HARI PANGAN SEDUNIA: SWASEMBADA PANGAN TAK AKAN KUAT TANPA NELAYAN SEJAHTERA

Memperingati Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2025, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan menyerukan perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) cenderung menurun sejak tahun 2022. Meskipun pada Agustus 2025 NTN sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, namun tren dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan adanya penurunan. Artinya, tingkat kesejahteraan nelayan cenderung menurun, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan saat pandemi.

Melemahnya kesejahteraan nelayan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Nelayan menyediakan pangan perikanan dan kelautan yang tidak hanya penting bagi konsumsi domestik tetapi juga bagi konsumsi global. Nelayan berperan penting dalam menyediakan lebih dari setengah kebutuhan protein hewani nasional. Sedangkan pada skala global, nelayan Indonesia merupakan salah satu pemasok pangan perikanan dalam jumlah yang cukup signifikan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam pasar perikanan global, walaupun produk perikanan Indonesia masih kalah bersaing dengan produk perikanan dari negara lain.

“Peran penting nelayan sebagai produsen pangan perikanan belum sebanding dengan kondisi kesejahteraan yang mereka rasakan”, ujar Dani. Masih banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS tahun 2022, tingkat kemiskinan di daerah pesisir tercatat sekitar 17,74% atau setara dengan 3,9 juta jiwa. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan bahwa pembangunan di sektor kelautan belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

Kondisi di atas diperparah oleh kenaikan biaya produksi, sulitnya akses BBM bersubsidi, fluktuasi harga ikan, dan perubahan iklim yang mempengaruhi hasil tangkapan. Sementara pada saat yang sama, pendapatan nelayan tidak sebanding dengan biaya melaut yang harus dikeluarkan. Banyak nelayan akhirnya terpaksa berutang kepada tengkulak atau mengurangi frekuensi melaut karena tidak mampu menanggung biaya operasional harian.

Di tengah situasi tersebut, Dani menilai pentingnya pembentukan Bulog Perikanan sebagai lembaga strategis pangan laut nasional. Perikanan merupakan produk pangan strategis untuk memenuhi gizi berkualitas bagi masyarakat. Bulog Perikanan setidaknya memiliki dua fungsi utama: (1) sebagai offtaker hasil produksi nelayan, terutama pada musim panen ikan untuk menjamin harga yang layak; dan (2) sebagai instrumen cadangan pangan perikanan milik negara yang berfungsi menjaga stabilisasi harga, memastikan akses, serta menjamin ketersediaan pangan perikanan yang berkualitas dan mencukupi bagi masyarakat. Kehadiran Bulog Perikanan akan memperkuat sistem swasembada pangan nasional berbasis laut sekaligus memberikan kepastian ekonomi bagi nelayan kecil.

Krisis kesejahteraan nelayan adalah ancaman langsung bagi swasembada pangan nasional. Nelayan kecil adalah tulang punggung penyedia protein laut Indonesia. Tanpa keberpihakan kebijakan pada nelayan kecil, sistem pangan kita akan rapuh dan tidak berkelanjutan.

Dalam momentum Hari Pangan Sedunia 2025 ini, Dani meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata guna memperbaiki kesejahteraan nelayan melalui:

1. Distribusi BBM bersubsidi yang adil dan tepat sasaran bagi nelayan kecil;
2. Penguatan koperasi nelayan dan akses pasar langsung untuk meningkatkan harga jual hasil tangkapan;
3. Pembentukan Bulog Perikanan sebagai lembaga strategis untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan perikanan nasional.
4. Peningkatan fasilitas pendingin (termasuk cold storage) dan pelabuhan perikanan rakyat guna menekan biaya pasca-panen;
5. Pengembangan sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (co-management) agar nelayan terlibat langsung dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut;
6. Peningkatan partisipasi perempuan nelayan dan pesisir dalam pengetasan kemiskinan di daerah pesisir melalui pengelolaan sumber daya laut yang inklusif dan berkelanjutan.
7. Peningkatan peran dan kapasitas pemuda pesisir dalam kewirausahaan, inovasi teknologi tepat guna, dan advokasi kebijakan untuk menjamin regenerasi pelaku perikanan di masa mendatang.
8. Penyusunan kebijakan pangan laut yang berpihak pada nelayan kecil sebagai bagian integral dari strategi swasembada pangan nasional.

Pemerintah harus memandang kesejahteraan nelayan bukan semata isu sosial, tetapi fondasi utama swasembada pangan Indonesia. Pangan laut tidak akan berkelanjutan tanpa nelayan yang sejahtera dan terlindungi. KNTI mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat—untuk menjadikan Hari Pangan Sedunia sebagai momentum memperkuat keberpihakan kepada nelayan kecil yang selama ini menjaga laut, menyediakan pangan, dan memberi makan bangsa.