Program Kampung Nelayan Merah Putih Sebagai Gerakan Kolektif Kebangkitan Desa-Desa Pesisir Indonesia

SIARAN PERS. Jakarta, 15 September 2025. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memandang bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) haruslah bertujuan untuk mentransformasi desa-desa pesisir di Indonesia. Terutama diarahkan untuk dua hal: menggerakkan ekonomi di desa-desa pesisir sebagai basis produksi pangan perikanan dan kelautan yang utama untuk menciptakan lapangan kerja yang luas serta mengentaskan kemiskinan. Transformasi juga diarahkan untuk melakukan ekspansi kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia nelayan dan masyarakat pesisir.

Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menyatakan bahwa program ini adalah “satu pertempuran besar yang amat penting bagi bangsa yang harus didekati dengan cara-cara yang patriotik,” mengingat kompleksitas masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi nelayan, seperti marjinalisasi, kemiskinan, dan ketertinggalan.

Sebagaimana diketahui, program KNMP sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari desa dan swasembada pangan. Menargetkan pembangunan 11.100 kampung nelayan dari sekitar 13.000 desa di tepi laut Indonesia. Staf Ahli Menteri, Trian Yunanda, menyampaikan progres bahwa 65 lokasi tahap 1 sudah hampir selesai proses kontrak dan ditargetkan selesai Desember 2025, dengan tahap 2 menyusul untuk 35 lokasi.

Dani juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam KNMP harus berorientasi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di desa pesisir. Hal ini dilakukan pertama kali adalah memastikan bahwa sumber daya ekonomi di desa harus dalam genggaman masyarakat. Pemerintah membantu untuk membangun sarana dan prasarana produksi, termasuk cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

Namun Dani juga mengingatkan bahwa sumber daya ekonomi di kampung pesisir tidak akan berkelanjutan dan memberi dampak yang besar bagi masyarakat, jika organisasi ekonomi rakyatnya lemah. Oleh karena itu, ia menyerukan pentingnya KNMP mengurus organisasi ekonomi rakyat melalui koperasi. Tugas koperasi di pesisir melakukan tiga hal utama: Konsolidasi sumber daya, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan posisi tawar warga. Jika ketiganya dilakukan, KNMP dan Koperasi Desa Merah Putih bahkan bisa menjadi katalis bagi berkembangnya industrialisasi perdesaan yang ditopang oleh kekuatan ekonomi rakyat.

Selain aspek ekonomi, KNTI menekankan dua aspek penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam KNMP. Pertama, partisipasi masyarakat harus dipangku sejak perencanaan hingga implementasi program, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini untuk memastikan manfaat program dirasakan secara optimal. Kedua, isu lingkungan harus diperkuat dalam desain program KNMP. Penguatan indikator keberlanjutan lingkungan harus menjadi jangkar penting dalam program ini. “Bagi kami di masyarakat nelayan, nelayan tradisional, kesehatan lingkungan pesisir dan laut itu adalah yang utama,” tegas Dani.

KKP juga diketahui telah mengidentifikasi potensi penyerapan ribuan tenaga kerja dari program KNMP. Namun demikian, pertanyaan mengenai penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi point krusial untuk memastikan aset, infrastruktur, dan fasilitas yang dibangun dapat digunakan dan dikelola secara produktif dan berkesinambungan, alias tidak mangkrak. Karena itu, kami mendorong agar KKP mulai mengidentifikasi kebutuhan dan kualifikasi jenis tenaga kerja di desa sejak pembangunan sampai operasionalnya ke depan.

Tenaga kerja dapat dipasok dari warga desa, nelayan, perempuan, pemuda yang dibekali dengan pendidikan dan pelatihan spesifik, seperti keahlian mengelola cold storage, perbengkelan, pabrik es, atau manajeral koperasi. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Akademi Perikanan, dan Sekolah Tinggi Perikanan, juga harus didorong untuk berperan aktif menyediakan SDM yang kompeten di lokasi-lokasi KNMP.

Karenanya, kami meminta agar program KNMP dipangku bersama oleh seluruh seluruh direktorat jenderal di dalam KKP dan kolaborasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan lainnya. “Program ini harus menjadi gerakan untuk memanggil semua pihak terlibat untuk memajukan desa pesisir dan mensejahterakan masyarakat, khususnya nelayan,” pungkas Dani.

Scroll to Top