Policy Brief: Wujudkan Akses Air Minum yang Aman dan Sanitasi Layak Bagi Perempuan Pesisir

Ringkasan Eksekutif

Temuan Audit Sosial dan Analisis Anggaran Koalisi PRIMA menunjukkan sebagai berikut :

Hasil Audit Sosial 2023-2025 di kawasan pesisir menunjukkan bahwa 41% rumah tangga belum memiliki akses sanitasi aman, dan hanya 20% yang terhubung dengan jaringan pipa air bersih. Sedangkan di kampung kota 86% rumah tangga belum menikmati sanitasi aman serta 55% yang sudah terhubung jaringan pipa air bersih.
RPJMN 2025-2029 menargetkan akses air minum aman dan akses air minum perpipaan berturut-turut sebesar 42% dan 40,2% inkonsisten dengan komitmen anggaran DAK Tahun 2026 sebesar Rp151,1 triliun.
Kajian dan audit sosial Koalisi PRIMA tahun 2023-2025 menemukan fakta peningkatan akses dan kualitas layanan WASH sangat bergantung pada alokasi DAK karena sempitnya ruang fiskal Pemerintah Daerah.
Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sebesar 25%, meskipun kemudian direvisi dengan menaikkannya dari Rp 649,9 triliun menjadi Rp 693 triliun semakin melemahkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai layanan dasar, terutama di wilayah pesisir yang sudah rentan.
Dalam pemetaan partisipatif tahun 2023, perempuan merupakan penanggung jawab utama dalam keluarga untuk menyediakan air bersih, fasilitas sanitasi dan pengelolaan sampah, sehingga perempuan mengalami beban ganda.
Pada 8 pemukiman pesisir ditemukan adanya tantangan dan hambatan dalam pemenuhan layanan sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah akibat lahan yang masih berstatus Hak Pakai, HPL, dan HGB.

Atas temuan tersebut, maka Koalisi PRIMA memberikan rekomendasi sebagai berikut :

Koalisi PRIMA mendorong Pemerintah untuk konsisten mengalokasikan anggaran untuk DAK Fisik Bidang Air, sehingga target RPJMN 2025-2029 terhadap akses air minum aman dan akses air minum perpipaan secara berturut-turut sebesar 42 % dan 40,2 % dapat tercapai.
Koalisi PRIMA mendorong Pemerintah memprioritaskan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi untuk wilayah-wilayah pesisir.
Koalisi PRIMA mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) segera membentuk Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang mengedepankan keterlibatan kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil.
Koalisi PRIMA mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengoptimalkan Pokja PKP untuk pemenuhan akses air minum/bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah, termasuk masalah rob dan abrasi di kawasan permukiman/kampung pesisir.
Koalisi PRIMA mendesak Pemerintah untuk memastikan terpenuhinya layanan dasar WASH di wilayah perkampungan pesisir.
Koalisi PRIMA mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan untuk mendapatkan pemukiman dan lahan pangan yang layak untuk hidup sejahtera. Hal ini menuntut keselarasan kebijakan antar-Kementerian ATR/BPN, KKP, dan KLHK terkait penerbitan AHT di wilayah pesisir.