Hak Tenurial Nelayan

Hari Nelayan 2026: Ancaman Krisis Multi Dimensi Harus Segera Ditangani Siaran Pers BersamaWALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Jakarta, 6 April 2026 – WALHI dan KNTI menyoroti krisis multidimensi yang mencekik nelayan kecil Indonesia. Di Hari Nelayan Nasional ini, pemerintah diminta bertindak strategis untuk nelayan kecil yang terpinggirkan oleh cuaca ekstrem dan

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan melakukan rangkaian Safari Ramadhan ke sejumlah daerah pesisir di Jawa Barat untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyerap langsung aspirasi nelayan tradisional. Kunjungan yang berlangsung pada akhir Februari hingga awal Maret itu menjadi ruang dialog antara pimpinan organisasi dan masyarakat pesisir mengenai berbagai persoalan yang dihadapi nelayan

Siaran Pers KNTI, Jakarta (07/05/2025) – Dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2025), terjadi peningkatan signifikan terhadap penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah di perairan laut sebesar 9.808 bidang tanah dari dari 8.277 pada tahun 2022 menjadi 18.085 pada tahun 2025, dengan tipe yang beragam mulai dari Izin Hak Guna, Hak Milik, Hak Pakai, bahkan tanah kosong.

Penerbitan HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang bukti adanya kolusi antara oknum Pengusaha-Penguasa Jakarta, 21 Januari 2025. Terkuaknya bukti bahwa pemasangan pagar laut sepanjang 30 KM di wilayah perairan pesisir Tangerang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) harus menjadi landasan pemerintah untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Sebagaimana diakui