Hak Tenurial Nelayan

KNTI Sumatera Utara Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi di Belawan

Siaran Pers – Medan, 13 Februari 2026. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumatera Utara menggelar aksi damai menolak kegiatan reklamasi dan pelebaran pelabuhan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan. Sekitar 2.000 massa yang terdiri dari nelayan tradisional, perempuan pesisir, dan pemuda terlibat dalam aksi yang berlangsung di Belawan I, Nelayan Indah, kawasan Pelabuhan, dan […]

KNTI Sumatera Utara Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi di Belawan Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Kabar Pesisir, SIARAN PERS

Hasil Riset Analisis Dinamika Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan (Trawl dan Modifikasinya)

Analisis Dinamika Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan (Trawl dan Modifikasinya) serta Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial-Ekonomi Nelayan Tradisional di Indonesia RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan penelitian “Analisis Dinamika Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan (Trawl dan Modifikasinya) serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial-Ekonomi Nelayan Tradisional di Indonesia” mengkaji dampak ekologi, ekonomi, dan sosial dari penggunaan trawl terhadap

Hasil Riset Analisis Dinamika Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan (Trawl dan Modifikasinya) Read More »

Buku, Buku dan Hasil Kajian, Hak Tenurial Nelayan

Program Kampung Nelayan Merah Putih Sebagai Gerakan Kolektif Kebangkitan Desa-Desa Pesisir Indonesia

SIARAN PERS. Jakarta, 15 September 2025. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memandang bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) haruslah bertujuan untuk mentransformasi desa-desa pesisir di Indonesia. Terutama diarahkan untuk dua hal: menggerakkan ekonomi di desa-desa pesisir sebagai basis produksi pangan perikanan dan kelautan yang utama untuk menciptakan lapangan kerja yang luas serta mengentaskan kemiskinan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih Sebagai Gerakan Kolektif Kebangkitan Desa-Desa Pesisir Indonesia Read More »

Hak Tenurial Nelayan, KABAR NELAYAN, SIARAN PERS

Maraknya Penerbitan Hak Atas Tanah di Perairan Laut, KNTI: Tenurial Nelayan Kecil Terancam

Siaran Pers KNTI, Jakarta (07/05/2025) – Dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2025), terjadi peningkatan signifikan terhadap penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah di perairan laut sebesar 9.808 bidang tanah dari dari 8.277 pada tahun 2022 menjadi 18.085 pada tahun 2025, dengan tipe yang beragam mulai dari Izin Hak Guna, Hak Milik, Hak Pakai, bahkan tanah kosong.

Maraknya Penerbitan Hak Atas Tanah di Perairan Laut, KNTI: Tenurial Nelayan Kecil Terancam Read More »

Hak Tenurial Nelayan, SIARAN PERS

KNTI Minta Segera Usut dan Proses Hukum Pihak Pemagaran Laut Ilegal

Penerbitan HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang bukti adanya kolusi antara oknum Pengusaha-Penguasa Jakarta, 21 Januari 2025. Terkuaknya bukti bahwa pemasangan pagar laut sepanjang 30 KM di wilayah perairan pesisir Tangerang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) harus menjadi landasan pemerintah untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Sebagaimana diakui

KNTI Minta Segera Usut dan Proses Hukum Pihak Pemagaran Laut Ilegal Read More »

Hak Tenurial Nelayan, SIARAN PERS

Keamanan Tenurial Bagi Nelayan Kecil dan Tradisional

Keamanan Tenurial Bagi Nelayan Kecil dan Tradisional Policy Brief Edisi V. Januari 2025 Pendahuluan Tenurial mengacu pada hubungan sosial yang menentukan siapa yang dapat menggunakan (ruang dan) sumber daya tertentu, dalam kondisi apa, dan siapa yang mengontrol penggunaan sumber daya tersebut (FAO, 2016). Dalam sumber lain dituliskan bahwa Tenurial adalah hubungan yang dimiliki individu atau

Keamanan Tenurial Bagi Nelayan Kecil dan Tradisional Read More »

CADIK, Hak Tenurial Nelayan

Sesat Pikir PSN Reklamasi Pesisir Surabaya

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disahkan di 28 Provinsi menggambarkan arah dan orientasi pembangunan sektor kelautan serta perikanan yang belum memberikan alokasi ruang yang adil bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mendorong politik pengakuan negara terhadap tenurial dan keberadaan ruang hidup

Sesat Pikir PSN Reklamasi Pesisir Surabaya Read More »

Hak Tenurial Nelayan

Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya

Kota Surabaya, Agustus 2024. Nelayan kecil Kota Surabaya sedang was-was. Pasalnya, mereka sedang terancam kehilangan sumber mata pencaharianya akibat rencana proyek reklamasi di pesisir Kota Surabaya. Proyek Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) diklaim menjadi proyek strategis nasional (PSN) dengan PT Granting Jaya sebagai operatornya. PT Granting Jaya adalah perusahaan yang terlibat dalam proyek

Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya Read More »

Hak Tenurial Nelayan, SIARAN PERS

Nelayan Dadap Terancam Penggusuran Tanpa Akhir

Tangerang, Dadap – Konflik antara warga kelurahan dadap dan pemerintah kabupaten Tangerang merupakan masalah yang telah lama berlangsung. Di tahun 2016, warga pernah berjuang melawan ekspansi kapital di tanah kelahiran mereka. Saat itu, mereka harus berhadapa dengan satpol PP dan TNI. Namun, dengan kekompakan dan solidaritas yang kuat, warga berhasil mempertahankan tanah yang telah tempati

Nelayan Dadap Terancam Penggusuran Tanpa Akhir Read More »

Hak Tenurial Nelayan
Scroll to Top