Siaran Pers KNTI, Jakarta (07/05/2025) – Dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2025), terjadi peningkatan signifikan terhadap penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah di perairan laut sebesar 9.808 bidang tanah dari dari 8.277 pada tahun 2022 menjadi 18.085 pada tahun 2025, dengan tipe yang beragam mulai dari Izin Hak Guna, Hak Milik, Hak Pakai, bahkan tanah kosong. […]
untuk melindungi perikanan skala kecil berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan perentasan kemiskinan
Penerbitan HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang bukti adanya kolusi antara oknum Pengusaha-Penguasa Jakarta, 21 Januari 2025. Terkuaknya bukti bahwa pemasangan pagar laut sepanjang 30 KM di wilayah perairan pesisir Tangerang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) harus menjadi landasan pemerintah untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Sebagaimana diakui
KNTI Minta Segera Usut dan Proses Hukum Pihak Pemagaran Laut Ilegal Read More »
Hak Tenurial Nelayan, SIARAN PERS
Keamanan Tenurial Bagi Nelayan Kecil dan Tradisional Policy Brief Edisi V. Januari 2025 Pendahuluan Tenurial mengacu pada hubungan sosial yang menentukan siapa yang dapat menggunakan (ruang dan) sumber daya tertentu, dalam kondisi apa, dan siapa yang mengontrol penggunaan sumber daya tersebut (FAO, 2016). Dalam sumber lain dituliskan bahwa Tenurial adalah hubungan yang dimiliki individu atau
Keamanan Tenurial Bagi Nelayan Kecil dan Tradisional Read More »
CADIK, Hak Tenurial Nelayan
Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disahkan di 28 Provinsi menggambarkan arah dan orientasi pembangunan sektor kelautan serta perikanan yang belum memberikan alokasi ruang yang adil bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mendorong politik pengakuan negara terhadap tenurial dan keberadaan ruang hidup
Sesat Pikir PSN Reklamasi Pesisir Surabaya Read More »
Hak Tenurial Nelayan
Kota Surabaya, Agustus 2024. Nelayan kecil Kota Surabaya sedang was-was. Pasalnya, mereka sedang terancam kehilangan sumber mata pencaharianya akibat rencana proyek reklamasi di pesisir Kota Surabaya. Proyek Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) diklaim menjadi proyek strategis nasional (PSN) dengan PT Granting Jaya sebagai operatornya. PT Granting Jaya adalah perusahaan yang terlibat dalam proyek
Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya Read More »
Hak Tenurial Nelayan, SIARAN PERS
Tangerang, Dadap – Konflik antara warga kelurahan dadap dan pemerintah kabupaten Tangerang merupakan masalah yang telah lama berlangsung. Di tahun 2016, warga pernah berjuang melawan ekspansi kapital di tanah kelahiran mereka. Saat itu, mereka harus berhadapa dengan satpol PP dan TNI. Namun, dengan kekompakan dan solidaritas yang kuat, warga berhasil mempertahankan tanah yang telah tempati
Nelayan Dadap Terancam Penggusuran Tanpa Akhir Read More »
Hak Tenurial Nelayan
Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini
Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Read More »
Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, KPPMPI, SIARAN PERS
Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.
Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.
