admin

akun ini adalah admin resmi knti.or.id

Sesat Pikir PSN Reklamasi Pesisir Surabaya

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disahkan di 28 Provinsi menggambarkan arah dan orientasi pembangunan sektor kelautan serta perikanan yang belum memberikan alokasi ruang yang adil bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mendorong politik pengakuan negara terhadap tenurial dan keberadaan ruang hidup

Sesat Pikir PSN Reklamasi Pesisir Surabaya Read More »

Hak Tenurial Nelayan

Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya

Kota Surabaya, Agustus 2024. Nelayan kecil Kota Surabaya sedang was-was. Pasalnya, mereka sedang terancam kehilangan sumber mata pencaharianya akibat rencana proyek reklamasi di pesisir Kota Surabaya. Proyek Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) diklaim menjadi proyek strategis nasional (PSN) dengan PT Granting Jaya sebagai operatornya. PT Granting Jaya adalah perusahaan yang terlibat dalam proyek

Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya Read More »

Hak Tenurial Nelayan, SIARAN PERS

Nelayan Dadap Terancam Penggusuran Tanpa Akhir

Tangerang, Dadap – Konflik antara warga kelurahan dadap dan pemerintah kabupaten Tangerang merupakan masalah yang telah lama berlangsung. Di tahun 2016, warga pernah berjuang melawan ekspansi kapital di tanah kelahiran mereka. Saat itu, mereka harus berhadapa dengan satpol PP dan TNI. Namun, dengan kekompakan dan solidaritas yang kuat, warga berhasil mempertahankan tanah yang telah tempati

Nelayan Dadap Terancam Penggusuran Tanpa Akhir Read More »

Hak Tenurial Nelayan

Kerusakan Mangrove Tingkatkan Kerentanan Nelayan Kecil dan Tradisional

Pada peringatan hari Mangrove se Dunia pada 26 Juli 2024, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan pemerintah bahwa ekosistem Mangrove Indonesia berada dalam situasi yang kritis. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dikekeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021, total luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3.364.076 Ha atau 20,37% dari total luas dunia. Menurun signifikan

Kerusakan Mangrove Tingkatkan Kerentanan Nelayan Kecil dan Tradisional Read More »

Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan

Press Release: Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sejak 2017, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mengganti Kartu Nelayan menjadi KUSUKA dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. KUSUKA sendiri diperuntukan menjadi identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan

Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan Read More »

Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut

Press Release: KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut Jakarta, 23 Juli 2024 – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah laksanakan Reforma Agraria (RA) di wilayah pesisir dan laut mengingat ini merupakan hal yang krusial terhadap peningkatan taraf hidup nelayan. Hal ini disampaikan dalam diskusi bulanan KNTI tentang “Keamanan Tenurial dan

KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut Read More »

SIARAN PERS

Riset Pemetaan Kerentanan Sosial-Ekonomi Nelayan Kecil Terkait Dampak Perubahan Iklim, Akses Terhadap Energi (BBM) dan Akses Wilayah Tangkap

Studi Kasus: Aceh Selatan (Aceh), Pemalang (Jawa Tengah), Pangkep (Sulawesi Selatan) dan Ambon (Maluku) Ringkasan Eksekutif Laporan penelitian bertajuk “Riset Pemetaan Kerentanan Sosial-Ekonomi Nelayan Kecil terkait Dampak Perubahan Iklim, Akses Terhadap Energi (BBM) dan Akses Wilayah Tangkap” merupakan upaya sinergis antara EcoNusa Foundation, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan FEB UI untuk memetakan dan mengenali

Riset Pemetaan Kerentanan Sosial-Ekonomi Nelayan Kecil Terkait Dampak Perubahan Iklim, Akses Terhadap Energi (BBM) dan Akses Wilayah Tangkap Read More »

Keadilan Ekonomi, Keadilan Energi, Perlindungan Sosial Nelayan, RISET

Risiko Iklim Semakin Meningkat, Pemerintah Dituntut Prioritaskan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil

Jakarta, 17 Juli 2024, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam implementasi undang-undang no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan bagi pekerja sektor perikanan termasuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, terutama dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menyampaikan bahwa nelayan kecil dan tradisional hingga saat ini belum mendapatkan perlindungan

Risiko Iklim Semakin Meningkat, Pemerintah Dituntut Prioritaskan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil Read More »

Perlindungan Sosial Nelayan, SIARAN PERS

The lives of small fishermen are increasingly vulnerable

The results of research in four regions show that fishermen experience complex life vulnerabilities. JAKARTA, The lives of small-scale fishermen are increasingly experiencing multiple vulnerabilities due to the impact of climate change, disturbances in fishing areas, and minimal access to fuel oil. The increase in the contribution of the fisheries sector to state revenues has

The lives of small fishermen are increasingly vulnerable Read More »

Kabar Pesisir
Scroll to Top