Siaran Pers – Jakarta, 6 Januari 2026. — Akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan kebersihan lingkungan masih menjadi persoalan serius di permukiman nelayan. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam rencana modernisasi dan penataan kampung nelayan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengapresiasi komitmen pemerintah dalam membenahi dan menata perkampungan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut dia, program tersebut relevan dengan kondisi di lapangan, mengingat sekitar 5,44 persen desa pesisir masih tergolong kawasan kumuh. Kondisi tersebut ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, rumah tidak layak huni, serta sanitasi yang buruk. (Badan Pusat Statistik, 2025).
Studi J. Lubchenco dan P. M. Haugan (2023) menunjukkan sekitar 40 persen populasi dunia tinggal di wilayah pesisir. Di Indonesia sendiri, angkanya lebih tinggi. Sekitar 60 persen penduduk Indonesia bermukim di zona pesisir, yakni wilayah dekat pantai dengan ketinggian kurang dari 100 meter dan berjarak kurang dari 100 kilometer dari garis pantai. Sementara itu, Bappenas (2021) mencatat sektor kelautan dan pesisir berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim hingga lebih dari Rp 80 triliun per tahun, tertinggi dibandingkan sektor lainnya.
“Kondisi kampung nelayan memang semakin memprihatinkan, terutama seiring meningkatnya dampak perubahan iklim dan rusaknya ekosistem pesisir. Dampaknya langsung dirasakan oleh permukiman nelayan,” ujar Dani, Jumat (6/02/2026).
Berdasarkan survei KNTI di 26 kabupaten/kota basis nelayan pada 2023, Dani menyebutkan terdapat tiga persoalan utama di kawasan pesisir, yakni akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan atau Water, Sanitation, and Hygiene (WASH).
Ia mencontohkan kondisi nelayan di Kota Makassar, di mana perempuan pesisir telah mengalami kesulitan akses air bersih selama lebih dari 20 tahun. Di tengah penurunan pendapatan nelayan kecil, keluarga nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih.
“Satu keluarga nelayan di Makassar setidaknya mengeluarkan Rp25.000 per hari untuk air bersih. Tidak heran jika 147 dari 212 kabupaten/kota pesisir atau sekitar 69,34 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem,” kata Dani.
Keterbatasan akses air bersih, lanjut Dani, tidak hanya berdampak pada kesehatan keluarga nelayan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas hasil perikanan, terutama dalam proses pembersihan dan pengolahan ikan.
Selain air bersih, persoalan sanitasi juga menjadi sorotan. Berdasarkan audit sosial yang dilakukan KNTI bersama Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA, dan IBP pada 2023–2025, tercatat 41 persen rumah tangga pesisir belum memiliki akses sanitasi aman, dan hanya 20 persen yang terhubung dengan jaringan pipa air bersih.
“Lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan di Medan, Tangerang, dan Bangkalan tidak memiliki saluran pembuangan limbah rumah tangga. Limbah domestik dibuang langsung ke daratan terbuka, drainase, sungai, hingga laut,” ujar Dani.
Masalah lain yang tak kalah mendesak adalah pengelolaan sampah. Perubahan pola konsumsi masyarakat pesisir yang tidak diiringi sistem pengelolaan sampah dinilai menambah beban lingkungan. Selain itu, wilayah pesisir menjadi muara berbagai aliran, sehingga sampah dari kawasan perkotaan maupun daerah lain pada akhirnya menumpuk di pesisir.
“Di laut, kini nelayan lebih sering menangkap sampah dibanding ikan. Sampah plastik, botol, hingga popok kerap tersangkut di jaring dan baling-baling kapal. Bahkan di Tarakan, nelayan pernah mengalami kecelakaan laut akibat propeller kapal tersangkut sampah,” katanya.
Dani menegaskan, buruknya kondisi WASH juga berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan di kampung nelayan. Ia menilai, persoalan stunting di kawasan pesisir tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya asupan gizi. “Stunting di kampung nelayan bukan karena kurang makanan bergizi, tetapi karena akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan yang buruk,” ujar Dani.
Menurut KNTI, WASH merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi negara. Oleh karena itu, Dani berharap ide modernisasi dan penataan kampung nelayan tidak hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, tetapi juga memastikan pemenuhan layanan dasar di permukiman pesisir. Kebijakan anggaran di tingkat nasional dan daerah menjadi kunci. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk mengatasi persoalan ini. Termasuk membuka partisipasi masyarakat di tingkat komunitas dalam proses perencanaannya.
“Kami berharap pemerintah menjadikan pemenuhan air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama dalam pembangunan kampung nelayan,” tutup Dani.
