Krisis Iklim Di Kampung Nelayan: Agenda Transisi Energi untuk Memperkuat Kedaulatan Pangan Laut

Ringkasan Eksekutif:

• Nelayan kecil merupakan salah satu kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Mereka menghadapi penurunan hasil tangkap, cuaca ekstrem, ketidakpastian ekonomi, serta ketergantungan pada energi fosil yang mahal dan tidak stabil. Padahal, akses energi bersih dan terjangkau merupakan kunci adaptasi bagi ketahanan pangan laut nasional.
• Meskipun pemerintah telah berkomitmen melalui Asta Cita dan RPJMN 2025–2029 untuk mencapai swasembada pangan dan energi, kebijakan yang ada belum sinergis dalam menghubungkan transisi energi baru terbarukan (EBT) dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil.
• Diperlukan kebijakan integratif lintas sektor yang meliputi: percepatan regulasi turunan UU No. 7/2016, revisi Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional agar berpihak pada nelayan kecil, insentif dan pembiayaan hijau untuk teknologi energi bersih, penguatan kapasitas nelayan, serta pengembangan desa pesisir mandiri energi. Dengan langkah-langkah ini, transisi energi dapat menjadi instrumen keadilan iklim dan fondasi kemandirian dan kedaulatan pangan laut yang berkelanjutan.

REKOMENDASI

• Penguatan kemandirian pangan laut dan kesejahteraan nelayan melalui transisi energi baru terbarukan membutuhkan kebijakan yang sinergis antar berbagai sektor. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga agar dapat mendorong transisi energi yang adil serta mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan laut di tengah krisis iklim yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi yang meliputi:
• Penyusunan peraturan turunan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana yang menegaskan perlindungan nelayan kecil dari dampak perubahan iklim, serta membuka akses terhadap teknologi energi terbarukan di sektor perikanan tangkap dan budidaya.
• Melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional agar lebih sejalan dengan target net zero emission dan mempercepat transisi energi bersih di kawasan pesisir.
• Pemerintah perlu menyediakan skema subsidi atau kredit hijau untuk pembelian teknologi mesin kapal nelayan bertenaga surya atau baterei listrik, biofuel ramah lingkungan, dan cold storage tenaga surya agar nelayan kecil dapat beradaptasi tanpa beban finansial berlebih.
• Merancang program transisi energi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir agar mereka siap menjadi penerima manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan.
• Memperkuat kapasitas dan literasi energi bagi nelayan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi nelayan tentang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan teknologi energi baru dan terbarukan agar tercipta kemandirian energi di tingkat lokal.
• Pengembangan pilot project Desa Pesisir Mandiri Energi. Pemerintah dapat mendorong pembentukan desa pesisir mandiri energi berbasis energi terbarukan untuk mendukung produksi, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan secara berkelanjutan.
• Mengintegrasikan kebijakan ekonomi biru yang berorientasi utama pada kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan ke dalam program transisi energi. Pemerintah juga perlu memastikan agar setiap kebijakan transisi energi mendukung keberlanjutan sumberdaya laut dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.
• Mengembangkan mekanisme perlindungan sosial berbasis resiko iklim, seperti asuransi iklim dan dana adaptasi agar nelayan terlindungi dari dampak ekstrim perubahan iklim.
• Memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, termasuk dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah dapat membentuk satuan tugas nasional lintas kementerian untuk mensinergikan kebijakan transisi energi dan swasembada pangan laut, dengan fokus pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Baca Selengkapnya di Policy Brief Krisis Iklim Di Kampung Nelayan Agenda Transisi Energi untuk Memperkuat Kedaulatan Pangan Laut