PEMERINTAH HARUS PRIORITASKAN PEMENUHAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG LAYAK DAN AMAN BAGI PEREMPUAN DI WILAYAH PESISIR INDONESIA Siaran Pers Jakarta, 23 Mei 2024. Indonesia sedang menjadi tuan rumah penyelenggaraan the World Water Forum (WWF) ke-10 yang berlokasi di Nusa Dua Bali pada tanggal 18-25 Mei 2024. WWF tahun ini mengusung tema “Water for Shared […]
Perempuan pesisir adalah kelompok marginal yang paling terkena dampak terhadap kurangnya akses sanitasi dan air bersih, selain kebutuhan kesehariannya dalam rumah tangga, perempuan juga lebih membutuhkan privasi saat buang air besar dan mandi dibandingkan laki-laki. Dalam sosial Masyarakat Perempuan juga dianggap sebagai pengguna utama, penyedia, pengelola air dan sanitasi rumah tangga. Namun realita yang ada
Perempuan Pesisir dan Sanitasi Air Bersih Read More »
Air, Sanitasi dan Kebersihan, KPPI, SIARAN PERS, Suara Perempuan Pesisir
Jakarta, 27 Februari 2024. Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Dalam isu ini terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan, yaitu Pilar 1 tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Pilar 2 tentang Overfishstock,
KNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil Read More »
Keadilan Ekonomi, Keadilan Energi, SIARAN PERS
Kepada Yth: Bapak Ir. Joko WidodoPresiden Republik Indonesia Bapak Luhut Binsar PanjaitanMenteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Bapak Zulkifli HasanMenteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Retno L. MarsudiMenteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Dandy Satria IswaraDuta Besar Indonesia untuk WTO di Jenewa Dengan hormat, Kami,
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa
Focus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas Read More »
Air, Sanitasi dan Kebersihan, KPPI, SIARAN PERS
Siaran Pers KNTI Jakarta, Indonesia – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang mewakili suara dan aspirasi lebih dari 100.000 nelayan tradisional di seluruh Indonesia, merilis laporan komprehensif memaparkan tantangan kritis yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional dan harapan nelayan untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, riset KNTI menggambarkan data betapa
Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis Read More »
Keadilan Ekonomi, Perlindungan Sosial Nelayan, SIARAN PERS
[Jakarta, 14 Desember 2023] – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan
Siaran Pers KNTI Jakarta, 29 November 2023. Peringatan Hari Nusantara yang dirayakan setiap tanggal 13 Desember merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Deklarasi Djuanda dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1959 dan pembentukan kementerian. Peringatan ini adalah bentuk penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara
Rembuk Iklim Pesisir KNTI 2023 di 35 Kota/Kabupaten: Laut Semakin Ganas Read More »
Keadilan Iklim, Kegiatan KNTI, SIARAN PERS
Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini
Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Read More »
Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, KPPMPI, SIARAN PERS
Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.
