PUBLIKASI

Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir

Mendorong Pemenuhan Layanan Air Bersih, Sanitasi Dan Pengelolaan Sampah Ramah Perempuan Di Wilayah Pemukiman Pesisir Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) menilai salah satu faktor utama penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan kecil adalah kondisi kehidupan mereka yang memprihatinkan, seperti terlihat dari kondisi permukiman kumuh di wilayah pesisir. Ketua Umum KPPI, Rosinah menyebutkan bahwa permukiman tersebut […]

Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir Read More »

Air, Sanitasi dan Kebersihan, Pendidikan dan Budaya Bahari, SIARAN PERS

Luas Ekosistem Mangrove Turun Signifikan

LUAS lahan mangrove terus mengalami penurunan, seiring dengan agenda pembangunan dan aktivitas industri yang tidak mengindahkan keberlanjutan ekosistem pesisir. Padahal di berbagai forum internasional Presiden Joko Widodo atau para menterinya sering sampaikan tentang manfaat dari adanya hutan mangrove. Hal tersebut disampaikan oleh Dani Setiawan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Santri dan Nelayan Peduli Laut di Pantai Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang, Minggu

Luas Ekosistem Mangrove Turun Signifikan Read More »

Keadilan Iklim, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Rembuk Iklim Pesisir KNTI 2023: Negara Abai Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Nelayan di Tengah Ancaman Krisis Iklim yang Kian Nyata

Judul Buku: Rembuk Iklim Pesisir KNTI 2023: Negara Abai Terhadap Pemenuhan Hak DasarNelayan di Tengah Ancaman Krisis Iklim yang Kian Nyata Tim Pengarah & Penasehat:Dani SetiawanPantoro Tri KuswardonoPenulis: Abdurrahman WahidTim Riset Lapangan:Abdurrahman WahidOde RakhmanMario InviolataFasilitator Daerah:Tim KNTITim KPPMPINajamuddin M Daud (Econusa) Hasil Kerjasama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) & Yayasan PIKUL

Rembuk Iklim Pesisir KNTI 2023: Negara Abai Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Nelayan di Tengah Ancaman Krisis Iklim yang Kian Nyata Read More »

Buku, Buku dan Hasil Kajian, RISET

Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya

Kota Surabaya, Agustus 2024. Nelayan kecil Kota Surabaya sedang was-was. Pasalnya, mereka sedang terancam kehilangan sumber mata pencaharianya akibat rencana proyek reklamasi di pesisir Kota Surabaya. Proyek Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) diklaim menjadi proyek strategis nasional (PSN) dengan PT Granting Jaya sebagai operatornya. PT Granting Jaya adalah perusahaan yang terlibat dalam proyek

Reklamasi Pantai Mengancam Nelayan Kecil Kota Surabaya Read More »

Hak Tenurial Nelayan, SIARAN PERS

Kerusakan Mangrove Tingkatkan Kerentanan Nelayan Kecil dan Tradisional

Pada peringatan hari Mangrove se Dunia pada 26 Juli 2024, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan pemerintah bahwa ekosistem Mangrove Indonesia berada dalam situasi yang kritis. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dikekeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021, total luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3.364.076 Ha atau 20,37% dari total luas dunia. Menurun signifikan

Kerusakan Mangrove Tingkatkan Kerentanan Nelayan Kecil dan Tradisional Read More »

Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan

Press Release: Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sejak 2017, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mengganti Kartu Nelayan menjadi KUSUKA dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. KUSUKA sendiri diperuntukan menjadi identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan

Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan Read More »

Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut

Press Release: KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut Jakarta, 23 Juli 2024 – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah laksanakan Reforma Agraria (RA) di wilayah pesisir dan laut mengingat ini merupakan hal yang krusial terhadap peningkatan taraf hidup nelayan. Hal ini disampaikan dalam diskusi bulanan KNTI tentang “Keamanan Tenurial dan

KNTI Mendesak Pemerintah Laksanakan Reforma Agraria di Pesisir dan Laut Read More »

SIARAN PERS

Riset Pemetaan Kerentanan Sosial-Ekonomi Nelayan Kecil Terkait Dampak Perubahan Iklim, Akses Terhadap Energi (BBM) dan Akses Wilayah Tangkap

Studi Kasus: Aceh Selatan (Aceh), Pemalang (Jawa Tengah), Pangkep (Sulawesi Selatan) dan Ambon (Maluku) Ringkasan Eksekutif Laporan penelitian bertajuk “Riset Pemetaan Kerentanan Sosial-Ekonomi Nelayan Kecil terkait Dampak Perubahan Iklim, Akses Terhadap Energi (BBM) dan Akses Wilayah Tangkap” merupakan upaya sinergis antara EcoNusa Foundation, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan FEB UI untuk memetakan dan mengenali

Riset Pemetaan Kerentanan Sosial-Ekonomi Nelayan Kecil Terkait Dampak Perubahan Iklim, Akses Terhadap Energi (BBM) dan Akses Wilayah Tangkap Read More »

Keadilan Ekonomi, Keadilan Energi, Perlindungan Sosial Nelayan, RISET

Risiko Iklim Semakin Meningkat, Pemerintah Dituntut Prioritaskan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil

Jakarta, 17 Juli 2024, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam implementasi undang-undang no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan bagi pekerja sektor perikanan termasuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, terutama dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menyampaikan bahwa nelayan kecil dan tradisional hingga saat ini belum mendapatkan perlindungan

Risiko Iklim Semakin Meningkat, Pemerintah Dituntut Prioritaskan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil Read More »

Perlindungan Sosial Nelayan, SIARAN PERS
Scroll to Top