PUBLIKASI

KNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil

Jakarta, 27 Februari 2024. Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO saat ini tengah diselenggarakan hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas mengenai subsidi perikanan. Dalam isu ini terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan, yaitu Pilar 1 tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), Pilar 2 tentang Overfishstock, […]

KNTI: Perjanjian WTO Tentang Subsidi Perikanan Merugikan Nelayan Kecil Read More »

Keadilan Ekonomi, Keadilan Energi, SIARAN PERS

Surat Terbuka Kelompok Nelayan Indonesia Terhadap Negosiasi Subsidi Perikanan di Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO

Kepada Yth: Bapak Ir. Joko WidodoPresiden Republik Indonesia Bapak Luhut Binsar PanjaitanMenteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Bapak Zulkifli HasanMenteri Perdagangan Republik Indonesia  Ibu Retno L. MarsudiMenteri Luar Negeri Republik Indonesia  Bapak Dandy Satria IswaraDuta Besar Indonesia untuk WTO di Jenewa  Dengan hormat, Kami,

Surat Terbuka Kelompok Nelayan Indonesia Terhadap Negosiasi Subsidi Perikanan di Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO Read More »

SIARAN PERS

Focus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa

Focus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas Read More »

Air, Sanitasi dan Kebersihan, KPPI, SIARAN PERS

Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis

Siaran Pers KNTI Jakarta, Indonesia – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang mewakili suara dan aspirasi lebih dari 100.000 nelayan tradisional di seluruh Indonesia, merilis laporan komprehensif memaparkan tantangan kritis yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional dan harapan nelayan untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, riset KNTI menggambarkan data betapa

Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis Read More »

Keadilan Ekonomi, Perlindungan Sosial Nelayan, SIARAN PERS

Rembuk Iklim Pesisir 2023: Nelayan dan Masyarakat Pesisir Desak Perlindungan Optimal Negara dari Dampak Krisis Iklim

[Jakarta, 14 Desember 2023] – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan  penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan

Rembuk Iklim Pesisir 2023: Nelayan dan Masyarakat Pesisir Desak Perlindungan Optimal Negara dari Dampak Krisis Iklim Read More »

Keadilan Iklim, Kegiatan KNTI, SIARAN PERS

Rembuk Iklim Pesisir KNTI 2023 di 35 Kota/Kabupaten: Laut Semakin Ganas

Siaran Pers KNTI Jakarta, 29 November 2023. Peringatan Hari Nusantara yang dirayakan setiap tanggal 13 Desember merupakan perwujudan dari Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Deklarasi Djuanda dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia kedua yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1959 dan pembentukan kementerian. Peringatan ini adalah bentuk penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara

Rembuk Iklim Pesisir KNTI 2023 di 35 Kota/Kabupaten: Laut Semakin Ganas Read More »

Keadilan Iklim, Kegiatan KNTI, SIARAN PERS

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta  Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, KPPMPI, SIARAN PERS

MATERI DIALOG KAMPUS

“Mitigasi Ancaman Degradasi dan Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir untuk Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Manfaat Wilayah Pesisir” Semarang, 21 Juni 2022, telah terlaksana Dialog Kampus yang bertema “Mitigasi Ancaman Degradasi dan Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir untuk Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Manfaat Wilayah Pesisir”. Diskusi ini juga dilakukan secara

MATERI DIALOG KAMPUS Read More »

Pendidikan dan Budaya Bahari, PUBLIKASI

MATERI DISKUSI PUBLIK

“Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” Selasa, 13 Juni 2023, KPPMPI dan KNTI bersama Generasi Maritim Indonesia serta Walhi Maluku Utara telah mengadakan diskusi publik bertajuk “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut”. Kegiatan diskusi ini dilaksanakan secara daring dengan

MATERI DISKUSI PUBLIK Read More »

Pendidikan dan Budaya Bahari, PUBLIKASI

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut”

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS
Scroll to Top