Kota Semarang menjadi salah kota pesisir di Jawa Tengah yang mayoritas nelayannya adalah nelayan kecil tradisional, namun hingga saat ini nelayan kecil di Kota Semarang sebagian besar belum bisa mengakses BBM Bersubsidi di sebabkan persyaratan yang terbilang menyulitkan nelayan serta SPDN yang mangkrang atau SPBU yang jauh dari sandar labuh perahu nelayan. Permasalahan ini disampaikan oleh KNTI Semarang dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan Perikanan, Selasa (23/2/2021).
Dalam pertemuan, Ketua DPD KNTI Semarang Slamet Ari Nugoho, menyampaikan kepada Mentri KP aspirasi nelayan Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya terkait bbm bersubsidi agar nelayan bisa dan lebih mudah mengakses bbm bersubsidi.
“Nelayan harus dipermudah dalam mengurus administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan untuk medapatkan surat rekomendasi bbm bersubsidi.” Terang Ary
Lebih lanjut, Ari sampaikan KKP perlu segera melakukan aktivasi SPDN di dekat basis nelayan agar nelayan lebih dekat dan mudah dalam mengakses bbm bersubsidi.
“Dalam pertemuan Menteri KP berjanji akan menindaklanjuti aspirasi nelayan yang disampaikan dipertemuan dengan segera bertemu dan berdiskusi dengan BPH Migas dan Pertamina terkait bbm bersubsidi bagi nelayan tradisional.”Jelas Ari
Merujuk kepada Undang-Undang no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Ari meminta KKP untuk memberikan sarpas bagi nelayan sesuai amanat konstitusi .
“Kami juga mengundan Menteri KP untuk berkunjung ke basis basis nelayan untuk melihat secara langsung kondisi perkampungan nelayan dan sarpas bagi nelayan.” Tutup Ari