KNTI : Pemulihan Ekosistem Mendesak Dilakukan

Pesisir Dikepung Banjir!
KNTI: Pemulihan Ekosistem Pesisir Mendesak Dilakukan
(Nomor: 03/KTR/DPP-KNTI/V/2022)

Banjir rob menggenangi banyak wilayah pesisir di Indonesia dalam sepekan ini. Aktivitas warga di pesisir lumpuh terutama nelayan kecil, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan dan pemasar ikan baik tingkat bakul kecil maupun besar.  Berdasarkan hasil pendataan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNTI di Pulau Jawa dan Sumatera, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah-wilayah terdampak banjir rob di Pulau Jawa. Sementara banjir rob yang terjadi di Pulau Sumatera tersebar di Kota Medan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batubara.

Laporan tersebut menyebutkan, terdapat 15.820 nelayan tangkap yang terdampak akibat permukiman tenggelam dan cuaca ekstrim dalam 1 minggu terakhir. Akibat banjir rob, banyak rumah warga yang terendam termasuk barang elektronik maupun transportasi nelayan terendam banjir dan nelayan mengalami kerugian material. Kerugian lain yang paling besar dampaknya adalah kegiatan pertambakan rakyat dan petambak garam karena berpotensi gagal panen mencapai milyaran rupiah. Lebih dari 3.226 pembudidaya ikan dengan total luas lahan 31.900 hektar terdampak banjir rob. Kerusakan juga dialami oleh para petambak Garam seperti yang terjadi di Jepara. Ketinggian banjir yang mencapai 50 hingga 100 sentimeter menyebabkan terhambatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi pra produksi hingga pasca produksi terkena dampak dengan tutupnya Tempat Pelelangan Ikan. Aktivitas lain yang terkena dampak yaitu terganggunya sekolah, transportasi, hingga aktivitas rumah tangga. Data ini tentu saja berpotensi lebih besar lagi di sejumlah daerah lain. 

Begitupun dengan Kondisi kesehatan sejumlah warga yang mulai mengalami berbagai keluhan kesehatan seperti gatal-gatal yang disebabkan karena genangan air banjir. Selain itu, banyak juga dijumpai warga yang mengalami tekanan darah tinggi karena efek kurang tidur dan faktor kelelahan yang dialami masyarakat terdampak bencana banjir rob. 

Peristiwa banjir rob ini sesuai dengan hasil kajian KNTI di pesisir Utara Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah pada 2020-2021, bahwa banjir rob akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Erosi pantai di beberapa daerah di Jawa Tengah telah menyebabkan pergeseran garis pantai hingga 1-2 Km, juga kondisi penurunan tanah yang terus meningkat setiap tahun. Kenaikan permukaan air laut yang kian sering dirasakan merupakan dampak dari krisis iklim yang secara gamblang dipaparkan dalam laporan mutakhir Perubahan Iklim: Dampak, Adaptasi, dan Kerentanan yang disusun oleh banyak ilmuwan dunia termasuk di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, potensi bencana ini seharusnya disadari oleh semua pihak, terutama sekali pemerintah. Hal tersebut terutama karena begitu banyak orang yang tinggal dan bergantung kehidupannya di wilayah pesisir dan laut hingga pentingnya keberadaan ekosistem pesisir bagi peningkatan kualitas kehidupan warga. 

Namun, Indonesia belum siap. Ketidaksiapan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim seperti peristiwa banjir rob ini, salah satunya dapat ditelusuri dari keberpihakan alokasi anggaran untuk adaptasi dan mitigasi isu perubahan iklim di pesisir yang sangat minim. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah tidak memiliki komitmen dan prioritas anggaran pemulihan lingkungan pesisir, terutama penurunan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan akibat bencana banjir yang semakin parah. 

Dokumen rencana kerja anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020, alokasi belanja untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hanya 0,31% dari total anggaran KKP Sebesar Rp6,4 triliun. Kemudian, merujuk pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021 sebesar Rp6,65 triliun sama sekali tidak ada alokasi anggaran untuk program dan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ironis, padahal keberhasilan target produksi perikanan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan termasuk nelayan dan pembudidaya sangat bergantung pada kondisi lingkungan pesisir dan laut.

Di tingkat daerah, hasil kajian KNTI di Provinsi Jawa Tengah misalnya, program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk masyarakat pesisir dan nelayan belum menjadi prioritas. Hal ini ditunjukan dengan alokasi anggaran daerah yang masih rendah dan cenderung mengalami penurunan. Proporsi alokasi anggaran perubahan iklim di kawasan pesisir pada 2019 mencapai 31,81% dari total belanja perubahan iklim atau hanya 0,20% dari total belanja daerah. Menurun menjadi 31,25% atau hanya 0,21% dari total belanja daerah. Pada 2021, proporsi anggaran perubahan iklim untuk kawasan pesisir hanya mendapat alokasi sebesar 8,52% dari total belanja perubahan iklim atau hanya sekitar 0,08% dari total belanja daerah.

Kecilnya porsi anggaran menyebabkan dampak serius ketika bencana seperti banjir rob menenggelamkan kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Sumatera Utara dan mengakibatkan dampak besar, baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat pesisir, khususnya para pembudidaya dan nelayan kecil. Oleh sebab itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah progresif untuk memitigasi dan mengadaptasi bencana-bencana yang dihadapi oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya, antara lain:

  1. Mendorong pendekatan koordinasi yang efektif antar pemerintah daerah di dalam satu provinsi. Peristiwa banjir rob yang melanda banyak wilayah di pesisir, terutama di Jawa, Sumatera Utara, serta kian meluas ke daerah lain, membutuhkan langkah-langkah kolaboratif setiap daerah guna memaksimalkan upaya mitigasi dan adaptasi. 
  2. Melakukan pendekatan yang holistik untuk merehabilitasi dan melindungi mangrove sebagai sabuk pantai yang terjamin keberlanjutannya dari aktivitas-aktivitas pembangunan dan perampasan ruang laut.
  3. Mengalokasikan anggaran untuk mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir yang adil dan berpihak bagi pemulihan lingkungan. Seperti pembangunan infrastruktur untuk penahan banjir, normalisasi sungai dan muara, pembangunan rumah layak huni, penyediaan informasi cuaca, pembangunan rumah layak huni, hingga pemberian skema bantuan atau asuransi mengkompensasi kerugian yang dialami nelayan atau pembudidaya akibat banjir.
  4. Membuat program-program mitigasi dan adaptasi yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi penuh nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah ikan, perempuan nelayan, dan pemuda. 
  5. Melakukan transisi aktivitas ekstraktif di pesisir dengan melakukan pemulihan lingkungan sebagai komitmen penuh dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. 

Dani Setiawan
Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI)