Oleh: M Riza Damanik Enam tahun lalu kapal Eka Sakti milik Sahring—nelayan asal Nusa Tenggara Timur—dibakar dan ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Australia atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pengelolaan Perikanan Australia 1991. Belakangan Pengadilan Federal Australia, 1 April 2014, mengeluarkan keputusan membebaskan Sahring dari sanksi dan mendapat ganti rugi 44.000 dollar Australia. Sayangnya, tidak ada reaksi apa […]
Penenggelaman Kapal Asing Read More »
OPINI
Oleh: M RIZA DAMANIK Aksi pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia masih marak terjadi dengan beragam modus dan jenis alat tangkap. Ikhtiar menyeluruh harus dilakukan agar penanganan kejahatan perikanan segera tuntas. M. Riza Damanik Aksi pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia masih marak terjadi dengan beragam modus dan jenis alat tangkap.
Jalan Baru Tangkal Pencurian Ikan Read More »
OPINI
Oleh: M Riza Damanik “Bener nanging ora pener” (Benar tetapi tidak tepat), begitu kelakar seorang nelayan asal Rembang, Jawa Tengah, mencermati perkembangan kebijakan perikanan Indonesia di era Poros Maritim. ”Bener” dianalogikan sebagai sebuah terobosan baik dan orisinal dari Kabinet Kerja untuk membenahi tata kelola perikanan nasional, termasuk prestasi mengungkap maraknya praktik pengurangan tonase kapal ikan.
Mengukur Kapal Ikan Read More »
OPINI
Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencarian dari hasil laut dan tinggal di desa-desa laut atau pesisir. Kehidupannya yang bersinggungan dan sangat bergantung pada laut membuat komunitas nelayan menjadi kelompok yang rentan. Dinamika yang terjadi di laut seperti tidak menentunya cuaca akibat perubahan iklim membuat nelayan menjadi rugi. Jika dalam setahun mereka dapat bekerja
CERITA NELAYAN TRADISIONAL; Mengatasi Isu Perubahan Iklim dan Perampasan Ruang Laut Read More »
Buku, OPINIMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada 24 Mei 2021 telah menandatangani Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster (panulirus spp.), kepiting (scylla spp.), dan rajungan (portunus spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia. Permen KP ini kemudian diundangkan pada tanggal 4 Juni 2021. Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) saat ini sudah membentuk 14 Koperasi Nelayan diberbagai daerah dengan berbagai jenis usaha, mulai dari wisata, penyedia barang, jasa dan simpan pinjam. Pengurus koperasinya merupakan nelayan, perempuan nelayan dan pemuda yang merupakan anak-anak nelayan, kantor-kantor koperasinya berada didekat sandar perahu nelayan sehingga memudahkan nelayan untuk berkoperasi. Semoga di Hari Koperasi
Selamat Hari Koperasi ke-74 ; Berjuang, Maju dan Sejahtera Bersama Read More »
OPINI
Pemerintah harus menjawab dampak dari Perubahan Iklim dengan memberikan dukungan kepada nelayan berupa permodalan untuk kegiatan budidaya serta pengolahan hasil perikanan. Semata-mata agar nelayan memiliki sumber penghasilan pada saat cuaca ekstrem dimana nelayan tidak bisa melaut.
Harapan Nelayan Tanjungbalai – Asahan Read More »
OPINISubsidi pada sektor perikanan merupakan isu yang sering diperdebatkan. Di satu sisi, pemberian subsidi oleh negara telah meningkatkan kontribusi ekonomi sektor perikanan tangkap maupun budidaya dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pada sisi lain, banyak pihak seperti lembaga perdagangan dunia (WTO) menuding pemberian subsidi mendorong praktek overfishing yang telah merugikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Ada tiga kategori
Subsidi Sektor Perikanan Read More »
OPINI
