Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir

Luas Ekosistem Mangrove Turun Signifikan

LUAS lahan mangrove terus mengalami penurunan, seiring dengan agenda pembangunan dan aktivitas industri yang tidak mengindahkan keberlanjutan ekosistem pesisir. Padahal di berbagai forum internasional Presiden Joko Widodo atau para menterinya sering sampaikan tentang manfaat dari adanya hutan mangrove. Hal tersebut disampaikan oleh Dani Setiawan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Santri dan Nelayan Peduli Laut di Pantai Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang, Minggu […]

Luas Ekosistem Mangrove Turun Signifikan Read More »

Keadilan Iklim, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Santri dan Nelayan Peduli Laut

Luasan lahan mangrove terus mengalami penurunan, seiring dengan agenda pembangunan dan aktivitas industri yang tidak mengindahkan keberlanjutan ekosistem pesisir. Padahal di berbagai forum internasional Presiden Joko Widodo atau para menterinya sering sampaikan tentang manfaat dari adanya hutan mangrove. Hal tersebut disampaikan oleh Dani Setiawan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Santri dan Nelayan Peduli Laut di

Santri dan Nelayan Peduli Laut Read More »

Keadilan Iklim, Kegiatan KNTI, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir

Kerusakan Mangrove Tingkatkan Kerentanan Nelayan Kecil dan Tradisional

Pada peringatan hari Mangrove se Dunia pada 26 Juli 2024, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan pemerintah bahwa ekosistem Mangrove Indonesia berada dalam situasi yang kritis. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dikekeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021, total luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3.364.076 Ha atau 20,37% dari total luas dunia. Menurun signifikan

Kerusakan Mangrove Tingkatkan Kerentanan Nelayan Kecil dan Tradisional Read More »

Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan

Press Release: Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sejak 2017, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mengganti Kartu Nelayan menjadi KUSUKA dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. KUSUKA sendiri diperuntukan menjadi identitas tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan

Pendataan Nelayan Tidak Optimal, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan Read More »

Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Kemah Konservasi Pesisir Nelayan Tradisional

“Gotong-royong Pulihkan Lingkungan dan Bangkitkan Ekonomi Pesisir” Indramayu, 21-23 Mei 2024 Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar kegiatan Kemah Konservasi Pesisir Nelayan Tradisional bertajuk “Gotong-royong Pulihkan Lingkungan dan Bangkitkan Ekonomi Pesisir” yang dilaksanakan di Ekowisata Karangsong Kabupaten Indramayu. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan menyampaikan bahwa beragam inisiatif telah dilakukan di banyak basis-basis KNTI, dari penanaman

Kemah Konservasi Pesisir Nelayan Tradisional Read More »

Kegiatan KNTI, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, KPPI, KPPMPI, Serba Serbi

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Policy Brief | Oleh : DPP Kesatuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia Pendahuluan Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) beserta  Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 28/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang berbasis kuota menandai babak baru liberalisasi perikanan Indonesia. Aturan ini

Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, KPPMPI, SIARAN PERS

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut”

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.

Diskusi Publik: “Bincang PP No. 26 Tahun 2023: Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Politik Ekspor Pasir Laut” Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Diskusi Publik: “Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Wilayah Laut Dan Pesisir”

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hadirnya PP ini menjadi polemik di tengah semangat pembangunan kelautan perikanan berkelanjutan digaungkan. Berbagai pihak bahkan menyebutkan belum pernah mengetahui adanya pembahasan atau diminta untuk memberikan masukan perihal penyusunan PP No 26/2023 tersebut.

Diskusi Publik: “Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Terhadap Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Wilayah Laut Dan Pesisir” Read More »

Air, Sanitasi dan Kebersihan, Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS

Merugikan Nelayan dan Merusak Ekosistem Laut, KNTI Desak Jokowi Batalkan PP Nomor 26/2023

Jakarta, 30 Mei 2023. Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan hasil sendimentasi di laut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menambah daftar narasi kebijakan yang meresahkan masyarakat. Tujuan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana tercantum pada Pasal 2 adalah: (1) menanggulangi sedimentasi yang menurunkan daya

Merugikan Nelayan dan Merusak Ekosistem Laut, KNTI Desak Jokowi Batalkan PP Nomor 26/2023 Read More »

Hak Tenurial Nelayan, Konservasi Perikanan, Laut dan Pesisir, SIARAN PERS
Scroll to Top