Tanggul Raksasa di Laut Utara Jakarta

Seperti diketahui, Bappenas pernah menyatakan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta terjadi sekitar 7-10 cm pertahun. Data lainnya, pada tahun 2001 dan 2007, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan peningkatan permukaan air laut sebesar satu meter pada tahun 2100 dengan tingkat perubahan sekitar 1,7 mm per tahun. Laporan lain muncul dari CIRES Fellow Steve Nerem.

Siaran Pers
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut bahwa air di laut utara Jakarta akan mencapai Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada tahun 2025. Hal itu disampaikan Prabowo berdasarkan prediksi United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Prabowo menilai hal itu s ebagai dampak dari perubahan iklim. Ia menuturkan, negara lain juga mulai merasakan dampaknya. Contoh lain dari dampak tersebut adalah dunia akan mengalami defisit air bersih pada tahun 2025, berdasarkan perbincangannya dengan seorang ahli.

Setelah pernyataan tersebut, banyak respon yang muncul mulai dari; Gubenur DKI hingga Kementerian. Semua tanggapan mengarah pada satu projek yang saat ini terus menimbulkan banyak persoalan. Seperti gayung bersambut, pemerintah justru mempromosikan program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) alias tanggul raksasa di laut utara Jakarta. Proyek Tanggul laut yang bertajuk NCICD di Teluk Jakarta adalah salah satu proyek strategis nasional. Perencanaan proyek tanggul laut ini awalnya sebagai bantuan dari Kerajaan Belanda namun berganti menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan jasa korporasi multinasional asal Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pengerukan dan reklamasi. Perubahan paradigma ini dikenal dengan istilah “shifting from aid to trade” yang menjadi polemik di banyak negara berkembang termasuk Indonesia sebagai prioritas perubahan paradigma tersebut.

Seperti diketahui, Bappenas pernah menyatakan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta terjadi sekitar 7-10 cm pertahun. Data lainnya, pada tahun 2001 dan 2007, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan peningkatan permukaan air laut sebesar satu meter pada tahun 2100 dengan tingkat perubahan sekitar 1,7 mm per tahun. Laporan lain muncul dari CIRES Fellow Steve Nerem. Dia dan rekan-rekannya memanfaatkan 25 tahun data satelit untuk menghitung bahwa tingkat tersebut meningkat sekitar 0,008 cm pertahun setiap tahun -yang bisa berarti tingkat kenaikan permukaan laut tahunan 1 cm pertahun, atau bahkan lebih, pada tahun 2100. Secara khusus dalam data yang dirilis oleh Climate Central, Jakarta merupakan salah satu kota yang akan terkena imbas dari kenaikan permukaan air laut tersebut. Jakarta menempati posisi ketujuh dari sepuluh setelah, Hong Kong, Mumbai, Calcutta, Sri Lanka, Tianjin dan Sanghai sebagai negara yang rawan terancam akibat kenaikan permukaan air laut.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penurunan muka tanah di Jakarta terjadi lebih signifikan dan cepat (baca: 7-10 cm pertahun) dibandingkan dengan kenaikan permukaan air laut (baca: 1 cm pertahun). Hal ini berarti terdapat faktor lain yang menjadi penentu penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta. Selain perubahan iklim, KNTI menilai, Jakarta tengah menghadapi persoalan penurunan muka tanah karena praktik privatisasi air yang dilakukan pemerintah sehingga memaksa warga Jakarta menggunakan air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah.  Sebab utama penurunan muka tanah bisa dihentikan dengan memastikan akses atas air minum dan air bersih dipenuhi oleh Pemerintah.

Pemerintah juga bahkan telah melakukan studi dan kerjasama dengan Jepang untuk mengatasi persoalan penurunan muka tanah.  Jepang karena memiliki pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 m di Tokyo. Penurunan tanah sudah tercatat semenjak tahun1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar tahun 1970. Langkah yang dilakukan Jepang saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. Hingga kini penurunan tanah di Kota Tokyo nilainya mendekati nol.

Selain itu, faktor lainnya adalah, beban pembangunan gedung dalam jumlah besar. Jakarta merupakan kota yang tidak pernah berhenti dalam membangun. Padahal semakin banyak pembangunan juga berakibat lapisan tanah sebagai tumpuan bangunan mengalami pemampatan. Pemampatan ini terjadi karena pengaruh deformasi pada lapisan dan partikel tanah. Relokasi partikel tersebut membawa serta keluarnya air dan udara yang ada di dalam pori tanah. Maka semakin besar massa beban bangunan yang ditumpukan kepada tanah, secara langsung dapat mengakibatkan penurunan muka tanah di wilayah tersebut semakin dalam. Tidak mengherankan jika di wilayah Jakarta yang memiliki banyak gedung tinggi dan besar sering terjadi banjir. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk meninjau ulang maupun melakukan moratorium pembangunan di Jakarta. Hal ini guna mempertimbangan kekuatan baik daya dukung dan daya tampung permukaan tanah.

Melalui penyelesaian dua faktor masalah tersebut, pemerintah tidak perlu untuk terus mendorong pembuatan NCICD sebagai pemecahan masalahnya. Karena dengan membangun NCICD pemerintah justru akan membuat masalah baru yaitu; tergusurnya rumah hingga mata pencaharian nelayan di Teluk Jakarta yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut. Reklamasi Teluk Jakarta sepatutnya menjadi bahan belajar bagi pemerintah karena telah secara nyata menggusur 579 keluarga nelayan. Sedangkan NCICD merupakan mega projek infrastruktur yang akan dibangun sepanjang 37-40 km membentang dari Bekasi hingga Tangerang. Dapat dipastikan akan lebih banyak lagi nelayan yang tergusur dan kehilangan mata pencahariannya dari laut. Sedikitnya 16.855 keluarga nelayan bakal terusir bila tanggul laut dibangun. Sampai saat ini juga, pemerintah tidak memiliki perencanaan apapun mengenai nasib nelayan kecuali penggusuran dan relokasi

Untuk itu KNTI mendorong pemerintah untuk :

  1. Melaksanakan dan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 yang memerintahkan penghentian privatisasi atau swastanisasi air minum.
  2. Meninjau ulang seluruh projek-projek pembangunan gedung di Jakarta.
  3. Melakukan kajian secara menyeluruh terkait perubahan iklim dan penurunan muka tanah beserta solusinya.