• knti@admin

SIARAN PERS
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Gagal Kelola ZEEI, Kerugian Negara Capai Rp 360 Triliyun

Armada Perikanan di Perairan Kepulauan Kian Padat

Jakarta, 23 April 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telai menyia-nyiakan peluang dua periode pemerintahannya (2004-2014) untuk mengelola kekayaan sumberdaya perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Diperkirakan lebih dari 2,1 juta ton ikan bernilai ekonomi tinggi berada di kawasan ini.

“Sejak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, armada perikanan nasional justru bertumpuk di perairan kepulauan. Sementara kapal-kapal dengan bobot 50, 100, ataubahkan lebih besar dari 200 GT mengalami pertumbuhan negatif”, buka Riza Damanik Dewan Pembina KNTI.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa kapal-kapal ikan yang seharusnya beroperasi di ZEEI mengalami penurunan jumlah. Kapal dengan bobot 50-100 GT turun dari 1,801 di 2011 menjadi 1,670 di 2013; bobot 100-200 GT turun dari 1,204 menjadi 1,180 di 2013; lalu, kapal dengan bobot lebih besar dari 200 GT turun dari 354 menjadi 340.

Riza menjelaskan, “Faktanya, hanya kurang dari 1 persen armada perikanan Indonesia yang beroperasi di ZEEI. Minimnya armada tidak saja menyebabkan hilangnya potensi ekonomi sekitar Rp 360 triliyun, baik dari kegiatan penangkapan ikan di ZEEI maupun pengolahannya. Namun, juga berdampak langsung terhadap semakin padat dan kuatnya kompetisi antara armada perikanan rakyat dengan kapal-kapal besar di perairan kepulauan.”

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap, kapal-kapal ikan dengan bobot lebih dari 30 GT, berukuran diatas 100 GT, dan kapal-kapal yang diperoleh melalui pengadaan luar negeri dan/ atau buatan luar negeri diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI.

“Guna menjawab besarnya tantangan menyejahterakan nelayan, mengimbangi lonjakan penduduk, dan tingginya konsumsi ikan rakyat Indonesia, maka di level produksi, kegiatan perikanan tangkap kedepan perlu mensinergikan 2 strategi sekaligus. Pertama, merevitalisasi armada-armada perikanan rakyat, khususnya yang berukuran di bawah 30 GT. Tujuannya, agar secara kualitas armada perikanan rakyat semakin layak. Namun secara kuantitas perairan kepulauan tidak justru semakin jenuh dan padat. Kedua, bertahap melalukan restrukturisasi armada perikanan nasional agar dapat beroperasi di kawasan ZEEI. Khususnya, kepada sekitar 1,000 kapal dengan bobot 40-100 GT yang selama ini beroperasi di perairan kepulauan Indonesia,” tutup Riza.

Informasi lebih lanjut:
M. Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina KNTI, 0818773515

Sekretariat:
Jl. Tebet Barat XIII No.17 Jakarta Selatan 12810 INDONESIA
Telp./Fax: +62-21 8297340; email: dppknti@gmail.com; web: www.dppknti.org

Leave a Comment