• knti@admin

SIARAN PERS

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

www.dppknti.org

Evaluasi Program Bantuan 1000 Kapal

KNTI: Menteri Cicip Bohong Soal Kapal Inka Mina

Jakarta, 5 Januari 2013. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia meragukan klaim keberhasilan Program Bantuan 1000 Kapal Inka Mina oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo. Tanpa klarifikasi, informasi ini berpotensi menjadi kebohongan publik.

Seperti dikutip dalam Siaran Pers KKP No.001/PDSI/HM.310/I/2014, tertanggal 2 Januari 2013, Menteri Cicip menyatakan, “sebanyak 507 atau 98% kapal inka mina dari total 519 realisasi pembangunan selama 2010-2012 telah sukses beroperasi dan berhasil meningkatkan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan di sejumlah daerah. Setidaknya hingga tahun 2013, kapal-kapal tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi hasil tangkapan yang mencapai sebesar 5,81 juta ton serta peningkatan pendapatan masyarakat dengan besaran total pendapatan rata-rata 46 juta rupiah pertrip dengan kisaran 10 orang ABK perkapal.”

“Sejak awal, KNTI menaruh perhatian terhadap mega proyek bantuan 1000 kapal ini. Bukan saja karena nilai proyeknya yang mencapai Rp 1,5 triliyun. Tapi juga, realisasinya untuk restrukturisasi armada penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Sangat disayangkan, menteri lebih memilih berbohong daripada melakukan perbaikan sesuai rekomendasi sebelumnya dari para nelayan, DPR, hingga Badan Pemeriksa Keuangan,“ buka Ketua Dewan Pembina KNTI M. Riza Damanik.

Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kapal Inka Mina 250 diketahui baru 2 kali beroperasi dan rugi. Saat diserahterimakan 2012 lalu, kapal bantuan tersebut tidak dilengkapi alat tangkap yang memadai.

 “Dengan kenyataan seperti itu, bagaimana kapal dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan hingga milyaran rupiah?” gugat Amin Abdullah, Presidium KNTI Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.

 Temuan lainnya di Sumatera Utara, Kapal Inka Mina 63 dan 64, justru digunakan untuk mengangkut bawang impor dari Malaysia ke Sumatera Utara.

 Dahli Sirait, Pengurus Wilayah KNTI Sumatera Utara menjabarkan, “secara fisik, kapal-kapal bantuan tersebut tidak layak untuk kegiatan menangkap ikan. Tingginya ongkos perawatan kapal, telah mendorong penggunaan kapal tidak sesuai peruntukannya, termasuk menjadi armada pengangkut bawang impor ilegal dari Malaysia.”

 Sedang Munir, Pengurus Wilayah KNTI Jawa Timur mengatakan, “3 kapal bantuan KKP di Jawa Timur semakin tidak jelas masa depannya. Mulai dari kelengkapan kapal yang minim, hingga persoalan terbatasnya kapasitas nelayan dalam mengoperasikannya. Belakangan, Dinas Perikanan memilih memasang rumpon di Selat Madura.”

 “Kami mendukung BPK segera melakukan Audit Khusus terhadap proyek bantuan 1000 kapal. Di 2014, KPK perlu memperbesar komitmennya untuk mendalami potensi kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan. Kedepan, program bantuan seperti ini harus mengikutkan organisasi nelayan mulai tahap inisiasi hingga proses pengawasan,” tutup Riza.

Informasi lebih lanjut;

  1. Amin Abdullah, Presidium KNTI Wilayah Sulawesi-Nusa Tenggara, 081805785720
  2. Dahli Sirait, Pengurus Wilayah KNTI Sumatera Utara, 085261790969
  3. Misbachul Munir, Pengurus Wilayah KNTI Jawa Timur, 083854707850
  4. M. Riza Damanik, Dewan Pembina KNTI, 0818773515

 

Leave a Comment