SEJARAH

Awalnya diberbagai daerah sudah bermunculan organisasi nelayan tingkat lokal. Sebut saja misalnya INSAN (Ikatan Nelayan Saijaan) Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, SNKB (Solidaritas Nelayan Kabupaten Bengkalis) FKNJ (Forum Komunikasi Nelayan Jakarta) dan banyak lagi organisasi nelayan tingkatan lokal yang sudah berdiri. Kalau ditinjau munculnya organisasi nelayan tingkatan lokal lebih disebabkan oleh kebutuhan akan pentingnya persatuan di kalangan nelayan tradisional akibat konflik dengan nelayan besar, perusahaan perusak lingkungan maupun pengguna jaring trawl. Hal ini muncul akibat kekosongan
kepemimpinan secara organisasi di kalangan nelayan tradisional karena tidak berfungsinya organisasi nelayan yang sudah ada maupun tidak sampainya fungsi dan tugas organisasi nelayan semisal KTNA maupun HNSI. Organisasi nelayan yang dibentuk di jaman orde baru lebih dikenal sebagai organisasi yang selalu muncul bila ada “proyek-proyek” bantuan pemerintah khususnya dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Namun jika nelayan mengalami persoalan dan tekanan mereka lari jauh menghindar.Konflik sumberdaya di perairan pesisir dan laut dangkal antara nelayan tradisional dengan kegiatan perikanan yang merusak (trawl, bom, racun), dengan perusahaan tambang (pengeboran, pembuangan tailing ke laut) jamak terjadi. Dalam kasus itu sedikit peran negara dalam membela kepentingan nelayan tradisonal.

Ketika nelayan tradisional berharap negara dalam hal ini pemerintah bersikap lebih aktif dalam melakukan perlindungan kepada nelayan tradisional justru yang ada ancaman dalam bentuk regulasi. Lahirnya Undang-Undang Nomer 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur apa yang disebut dengan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). Dalam pasal 16 sampai dengan pasal 22. HP3 telah menjadi sarana dan alat baru dalam politik penguasaan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan HP3 “subyek hukum” dapat mengusai bagian tertentu dan kolom tertentu dari laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sertifikat HP3 dapat pula menjadi agunan ke lembaga perbankan untuk peminjaman uang. dan celakanya siapapun boleh mendapat HP3.

Dengan HP3 seseorang/subyek hukum dapat menguasai perairan tersebut, dan dapat melarang siapapun untuk beraktifitas dilokasi yang telah diterbitkan HP3. Hal inilah yang mengancam keberadaan nelayan tradisional.

Dalam catatan KNTI sudah banyak nelayan tradisional yang tidak boleh lagi melewati lokasi pantai milik perusahaan pariwisata maupun budidaya mutiara dan banyak industri lain. Pantai tidak lagi menjadi milik publik.

Ancaman lainnya munculnya Keputusan Menteri Nomer 06 tahun 2008 yang memperolehkan penggunaan jaring trawl/pukat harimau/pukat hela beroperasi di perairan Kalimantan Timur bagian Utara. Bagi nelayan hal ni akan menjadi kemunduran pengelolaan laut serta sumber-sumber agraria di dldalamnya.

Maka pada awal tahun 2008 berbagai perwakilan organisasi nelayan lokal melakukan pertemuan di Jakarta dan mendeklarasikan terbentuknya KPNNI (Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional). KPNNI yang akan mempersiapkan berdirinya sebuah organisasi nelayan tingkat nasional.

Pada Tanggal 11-12 Mei 2009 di Manado berlangsunglah Kongres Nelayan Tradisonal Indonesia I bertepatan dengan kegiatan WOC (World Ocean Confrence). Dalam kongres tersebut disepakati bahwa nama organisasi nelayan yakni KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). Serta menghasilkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus, serta program kerja selama 3 tahun

 AGENDA KNTI

KNTI sebagai organisasi nelayan tradisional akan memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan tradisional. Namun prioritas yang akan dilakukan yakni
• Melakukan advokasi pencabutan HP3
• Mengawasi dan terlibat dalam revisi Undang-Undang Perikanan dengan memperjuangkan nasib nelayan tradisional dan kelestarian lingkungan hidup dalam revisi undang-undang tersebut. Baik dari segi istilah nelayan tradisional mapun hak-hak dasar nelayan tradisonal, semisal hak atas asuransi dan hak atas informasi
• Memperjuangkan nasib nelayan tradisonal yang tergusur maupun terancam oleh industri dan pertambangan
• Membangun penguatan ekonomi di kalangan nelayan tradisional
• Memperkuat pengetahuan nelayan tradisional akan pesisir dan laut serta persaolan lingkungan
• Melakukan langkah-langkah untuk memastikan hak atas pendidikan bagi keluarga nelayan
• Memperkuat peranan dan posisi nelayan perempuan

 CARA BERGABUNG

Untuk menjadi anggota KNTI syaratnya adalah sepakat dengan AD/ART organisasi dan membuat pernyatan tertulis. Hubungi KNTI di Sekretariat:

Jl. Yusuf Adiwinata Nomor 33, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon: +62 21 3152246 Faks: +62 21 3905772

Email: dppknti@gmail.com, web: www.knti.or.id

Informasi Lebih Lanjut Hubungi :   Niko Amrullah  – 0812 9787 5162