Sejarah KPPI

Di Indonesia, hanya nelayan laki-laki yang diakui keberadaannya oleh negara. Sistem patriarki di di negeri ini telah melahirkan kebijakan negara yang menghilangkan eksistensi perempuan nelayan. Eksistensi dan ruang hidup Nelayan didefinisikan secara sempit, seperti yang tercantum pada Undang Undang (UU) No.17 Tahun 2016  tentang Nelayan. Kerja-kerja nelayan hanya sebatas wilayah tengah laut, sehingga membentuk identitas yang bias laki-laki. UU ini juga menyempitkan ruang hidup perempuan nelayan sebatas wilayah perairan laut, sementara perempuan nelayan memiliki rentang ruang hidup dan kegiatan di sekitar perairan yang lebih luas,  kawasan pesisir, seperti  nelayan merangkak, pengolahan ikan, buruh angkut, dan petambak garam. Akibatnya pengurus negara rabun mengenali permasalahan, kebutuhan dan kepentingan perempuan pesisir dan nelayan. Lebih lanjut, perempuan tak banyak dilibatkan dalam perencanaan program dan kegiatan, perumusan target penerima manfaat program pembangunan. Ini juga berakibat tidak tersedianya data terpilah jumlah perempuan nelayan dan laki-laki. Kehidupan perempuan nelayan dan pesisir mengalami diskriminasi dan pengabaian atas hak-haknya sebagai warga Negara, seperti pengalaman perempuan nelayan berikut:

Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan pesisir seperti masalah kesehatan dan lingkungan yang berkaitan dengan akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk dan pengolahan limbah, ketiadaan pusat pelayanan kesehatan yang pada gilirannya menambah beban kerja bagi perawatan kesehatan anggota keluarga, pun layanan kesehatan reproduksi perempuan. (Jihan, KPPI Surabaya)

Rendahnya  pendidikan perempuan pesisir dan nelayan mengakibatkan sulit mengakses informasi, sehingga rentan menjadi korban eksploitasi seksual, KDRT, pernikahan dini, kekerasan terhadap anak di lingkungannya (24 februari 2021,KPPI Semarang, Jateng)

Kurangnya dukungan untuk permodalan, peningkatan kualitas produksi dan kemasan serta akses pemasaran hasil produksi membuat perempuan nelayan terbatas dalam mengembangkan usaha ekonomi terbatas (13 juanuari 2021,  KPPI lombok Timur)

Ketersediaan BBM untuk menjalankan mesin kapal dan kebutuhan sistem penangkapan ikan lainnya adalah problem yang besar. Oleh karena itu ketidak tepatan subsidi BBM akan membebani keluarga nelayan. (29 september 2021, baku dapa ,KPPI Surabaya )

Selama ini anggota-anggota KNTI telah melakukan pengorganisasian perempuan nelayan. Dari persoalan yang dihadapi perempuan pesisir dan nelayan diatas, KNTI berinisiatif mendorong dan memfasilitasi terbentuknya KPPI melalui diskusi group dengan perempuan-perempuan pesisir dari Perwakilan perempuan nelayan meliputi provinsi  Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Aceh berkumpul mendiskusikan pengalaman mereka dan tantangan di wilayah masing-masing serta berbagi solusi. Pertemuan ini melahirkan kesamaan tekad untuk membentuk wadah khusus perempuan nelayan dengan nama Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI).

Kata Perempuan pesisir dipilih karena jangkauan profesi yang lebih luas perempuan nelayan dan tidak hanya karena sebutan melekat sebagai istri nelayan, melainkan sebagai perempuan yang bekerja menjadi penangkap, pengolah dan pemasar produk yang diambil maupun dibudidayakan dari laut dan pesisir serta kerja-kerja yang mendukung profesi nelayan di lingkungan pesisir. KPPI menunjukkan peran penting perempuan dalam pengelolaan sistem perekonomian keluarga nelayan dan agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak perempuan,  keadilan gender dan keadilan lingkungan.   

Pada tahun 2021 KPPI telah berdiri 5 Provinsi (Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah). Dari 5 provinsi yang telah terbentuk tentunya membutuhkan cukup energi untuk melakukan penguatan secara organisasi baik di internal maupun external dan menjadi cita-cita bersama ke depan   KPPI-KPPI akan membumi dan meluas di beberapa provinsi yang ada di Indonesia.

Ada Dimana Saja KPPI?

KPPI Semarang

KPPI Semarang terbentuk pada 21 Maret 2019 dengan penggerak ibu Suntiah, perempuan nelayan asal Tanjung Mas. Meski awalnya belum terbentuk KPPI, para perempuan nelayan sering berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Beranggotakan 30 orang, KPPI Semarang sangat aktif melakukan pelatihan hasil laut, pengolahan limbah sampah, giat UMKM dan program inovatifnya adalah  ’Pasar Krempyeng Barter Sampah

Para perempuan pesisir punya mimpi besar untuk selalu berdaya dalam banyak bidang, terutama bidang  perekonomian dan pendidikan. Rendahnya  pendidikan perempuan pesisir dan nelayan mengakibatkan sulit mengakses informasi, sehingga rentan menjadi korban eksploitasi seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pernikahan dini, kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Mereka berharap agar anak-anaknya kelak dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan perekonomian para nelayan dapat terangkat.

KPPI Surabaya

KPPI Surabaya terbentuk sejak 2015 dengan dipelopori oleh Jihan, perempuan nelayan pesisir Nambangan Surabaya. Meski awalnya KPPI belum terbentuk secara resmi, namun para perempuan nelayan sudah ada yang bergabung dengan KNTI. Beranggotakan 40 orang dengan 15 penggerak dalam pengurusan KPPI.

Koperasi Bahari 64 adalah prestasi penting KPPI Surabaya. Koperasi ini menjadi penyokong finansial dan kegotong royongan kegiatan perempuan nelayan seperti pengolahan hasil laut, bank sampah, beragam pelatihan dan arisan anggota. Namun anggota KPPI memiliki tantangan dalam membangun kemandirian ekonomi. KPPI Surabaya berharap lewat hasil olahan laut yang terdistribusi dengan baik dapat meningkatkan perekonomian para nelayan serta mengatasi berbagai persoalan seperti akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk dan pengolahan limbah. 

KPPI Gresik

Meski awalnya KPPI belum terbentuk secara resmi pada 2017, namun perempuan nelayan di Pangkah dan Banyu Urip Gresik secara rutin telah melakukan pertemuan dan berkegiatan bersama. Beranggotakan 15 orang dengan Anggun Cipta Indah sebagai penggerak. Mereka mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk mempererat persaudaraan dan membahas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan dan gagasan-gagasan baru kegiatan. Beragam pelatihan kerap dilakukan seperti pengolahan hasil laut, penyuluhan tentang kartu KUSUKA, pemasaran produk dan perencanaan pembuatan usaha bersama. Mereka berharap dengan adanya KPPI dapat menjadi pijakan dalam pemberdayaan perempuan nelayan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

KPPI Lombok Timur

KPPI Lombok terbentuk pada 21 Januari 2021. Berawal dari kegiatan KNTI yang sedang membahas BBM bersubsidi dan daur pekerjaan nelayan serta petani tambak garam yang didominasi oleh perempuan. Saat itu sekelompok perempuan yang dikoordinasi Sri Wahyu seorang petani tambak garam berdiskusi tentang persoalan yang dihadapi para perempuan pesisir di Lombok timur. 

Saat ini KPPI Lombok beranggotakan 25 orang. Mereka bergerak bersama untuk meningkatkan perekonomian di daerah pesisir. Berbagai olahan hasil laut mereka jual seperti kerupuk cangkang kepiting, kerupuk cumi, pembuatan terasi, pembuatan dodol rumput laut dan pengemasan garam yang beryodium. Mereka berharap dengan adanya KPPI persoalan yang menimpa para perempuan, seperti pernikahan dini, pengangguran, tingginya kasus perceraian, banyaknya perempuan yang menjadi TKW, serta marginalisasi perempuan nelayan dapat terselesaikan. Mereka terus berupaya agar perekonomian para nelayan dapat meningkat sehingga terciptanya kemandirian ekonomi serta  dapat hidup selaras dan adil gender. 

KPPI Medan

Pembentukan KPPI Medan berawal dari keikutsertaan Nilawati dalam kegiatan KNTI. Keikutsertaan ini membuatnya sadar pentingnya perempuan dalam daur pekerjaan nelayan. Dari pelatihan yang ia ikuti, ia sadar bahwa nelayan bukan hanya laki-laki. Meskipun baru dibentuk, namun KPPI Medan menjadi salah satu yang terdepan dalam memasyarakatkan kartu KUSUKA. Pendataan perempuan nelayan melalui kartu KUSUKA ini merupakan usaha perempuan mendorong kehadiran negara melindungi perempuan nelayan. Dengan anggota sebanyak 50 orang, mereka berharap para perempuan nelayan bisa mandiri secara finansial dan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera.