• knti@admin

Strategi perlindungan nelayan Indonesia memasuki babak baru setelah pemerintah dan DPR RI mengesahkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Baru saja, 14 April 2016, pemerintah memasukkan naskah UU tersebut ke dalam Lembaran Negara RI Tahun 2016 No.68 sebagai tanda diberlakukannya UU No.7 Tahun 2016 tersebut.

Pasal 25 terkait Jaminan Kepastian Usaha, diantaranya mewajibkan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan ruangnya untuk memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil.

Klausul ini sekaligus menjawab urgensi penghentian praktik “ugal-ugalan” reklamasi pantai di seluruh perairan Indonesia yang dengan sengaja menimbun lokasi penangkapan ikan (fishing ground) nelayan dan menutup akses nelayan untuk pergi melaut.

Salinan UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Download DISINI

Download DISINI

Download DISINI

Leave a Comment