• knti@admin

Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat mendapat kritik dari sejumlah pihak, seperti Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian terkesan dipaksakan serta bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Niko Amrullah, Wakil Ketua DPP KNTI mengatakan pembangunan pelabuhan Cilamaya di Kecamatan Tempuran tersebut bertentangan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Kabupaten Karawang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Namun, bagaimana kelanjutan pembangunan Pelabuhan Cilamaya ini akan ditentukan nasibnya pada Kamis (2/4) mendatang. Sebab Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri yang akan mengecek dan memutuskan apakah pelabuhan tersebut dapat dibangun atau sebaliknya .

Untuk mengetahui masalah tersebut Koran Jakarta mewawancarai  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, di kantornya, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (31/3), berikut petikannya.

Bisa diceritakan tentang proyek ini?

Sebelum saya ceritakan tolong digaris bawahi kalau pembangun pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ini merupakan arahan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, sebagai upaya mendukung Program Penurunan Biaya Logistik Nasional dalam Jangka Panjang.

Lalu itu inisiatif siapa?

Pembangunan Pelabuhan Cilamaya timbul dan merupakan inisiatif dari Pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) yang selanjutnya dimotori oleh Bappenas.

Apakah kementerian lain juga ikut berperan dalam rencana pembangunnya?

Iya. Ini merupakan program prioritas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI (Perpres Nomor 32 Tahun 2011), koordinasi rencana pelaksanaannya juga melibatkan berbagai Kementerian termasuk didalamnya Kementerian PU untuk akses jalan, Kementerian ESDM, PT Pertamina yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian pada Kabinet yang lalu.

Lalu apakah ada studi yang dilakukan?

Berbagai studi teknis dan dampak lingkungan sudah dibuat oleh konsultan internasional dan sudah melibatkan Manajemen Pertamina dan SKK Migas dari periode sebelumnya. Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) dilakukan tahun 2010, lalu Studi Kelayakan (Feasibility Study) dilakukan tahun 2011-2012. Sedangkan Studi Amdal (Draft Final) untuk pelabuhan dan akses jalan telah dilakukan tahun 2012, namun masih perlu disempurnakan.

Penyempuraan apa yang akan dilakukan?

Penyempuraan tersebut seperti rencana pergeseran ke lokasi baru kurang lebih 2,9 km ke arah Barat dari lokasi semula, akan diadakan Studi Amdal yang sebelumnya.

Apakah proyek ini akan dilanjutkan?

Kita tunggu hari Kamis (2/4) ya, sebab Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko Kemaritiman akan melakukan penunjauan secara langsung ke Cilamayan lalu akan diputuskan. Jika tidak setuju Peraturan Presiden tentang Pembangunan Pelabuhan Cilamaya harus dicabut. Ini bukan proyek Kementerian Perhubungan lho sebab kami tidak menganggarkan APBN untuk proyek ini.

Kapan proyek ini akan dilakukan groundbreaking?

Ga tau, soalnya pada tahun ini tidak ada anggaranya. Kami berkeinginan jika proyek ini jadi dibangun supaya dipegang atau swasta atau BUMN yang biayai 100 persen dan tidak menggunakan uang negara. Inikan pelabuhan komersial ngapain pake APBN

Berarti bisa pembangunan dihentikan?

Bisa. Jika Presiden atas masukan pihak-pihak terkait bisa mencabut Peraturan Presiden selesai. Tapi yang harus mencabutnya Presiden.(m zaki muhammad/AR-3)

 

 

Sumber:
http://www.koran-jakarta.com/?29826-ignasius%20jonan:%20proyek%20pelabuhan%20cilamaya%20bergantung%20presiden

Leave a Comment