Profil Singkat
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

Pengantar
Kesejahteraan nelayan adalah kunci mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kedaulatan bangsa.  Kesadaran itulah yang mendorong organisasi-organisasi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, baik laki-laki maupun perempuan,  di awal tahun 2008 melakukan pertemuan di Jakarta dan mendeklarasikan terbentuknya KPNNI (Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional). KPNNI selanjutnya bertugas mempersiapkan berdirinya sebuah organisasi nelayan tingkat nasional.
Pada Tanggal 11-12 Mei 2009 di Manado, yang dihadiri oleh sedikitnya 100 pimpinan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia, berlangsunglah Kongres Nelayan Tradisonal Indonesia I bertepatan dengan diselenggarakannya World Ocean Conference (WOC). Organisasi nelayan ini selanjutnya disebut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Kepengurusan
Musyawarah Nasional ke II KNTI di Jakarta 26 januari 2015, menghasilkan sejumlah keputusan organisasi, di antaranya: menetapkan Sdr. Riza Damanik sebagai Ketua Umum DPP KNTI periode 2015-2017, pengesahan AD/ART, dan penetapan garis-garis besar program organisasi. Untuk Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) periode tahun 2017 – 2022, dapat dilihat pada link berikut: DPP KNTI 2017-2022.
Saat ini KNTI tengah mempersiapkan pembentukan KNTI di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

Agenda Kerja
KNTI sebagai organisasi nelayan tradisional akan memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan, pembudidaya ikan, dan garam tradisional. Prioritas 2015-2017 sebagai berikut:

  1. Berperan aktif menginisiasi dan menyusun instrumen perlindungan nelayan, baik berupa RUU Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, RPP Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil, maupun implementasinya di tiap-tiap daerah.
  2. Membangun penguatan dan kemandirian ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.
  3. Memperkuat partisipasi dan perlindungan kepada nelayan perempuan.
  4. Meningkatkan kapasitas organisasi dan pengetahuan anggota terhadap hukum dan kebijakan publik terkait.
  5. Berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
  6. Melakukan advokasi dan pendampingan tehadap anggota yang tengah memperjuangkan pemulihan hak-hak konstitusionalnya.

Dalam upaya memperkuat perekonomian nelayan tradisional, KNTI mempunyai inisiatif membentuk koperasi nelayan sebagai soko guru semua unit usaha yang dijalani oleh anggota KNTI. Usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan garam, maupun pengolahan hasil perikanan yang mempunyai nilai tambah paling besar akan dikelola berbasiskan koperasi.

Jakarta, 2020
Dewan Pengurus Pusat KNTI

Dani Setiawan, MSi
Ketua Harian DPP KNTI