Profil Singkat

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

 

 I.  PENGANTAR

Kesejahteraan nelayan adalah kunci mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kedaulatan bangsa.  Kesadaran itulah yang mendorong organisasi-organisasi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, baik laki-laki maupun perempuan,  di awal tahun 2008 melakukan pertemuan di Jakarta dan mendeklarasikan terbentuknya KPNNI (Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional). KPNNI selanjutnya bertugas mempersiapkan berdirinya sebuah organisasi nelayan tingkat nasional.

 

Pada Tanggal 11-12 Mei 2009 di Manado, yang dihadiri oleh sedikitnya 100 pimpinan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia, berlangsunglah Kongres Nelayan Tradisonal Indonesia I bertepatan dengan diselenggarakannya World Ocean Conference (WOC). Organisasi nelayan ini selanjutnya disebut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

II. KEPENGURUSAN

Musyawarah Nasional ke II KNTI di Jakarta 26 januari 2015, menghasilkan sejumlah keputusan organisasi, di antaranya: menetapkan Sdr. Riza Damanik sebagai Ketua Umum DPP KNTI periode 2015-2017, pengesahan AD/ART, dan penetapan garis-garis besar program organisasi.

 

Dewan Pengusus Pusat

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) 2015 – 2017

www.knti.or.id

 

Dewan Pembina

Chalid Muhammad

Chandra Motiq

KH. Juhadi Muhammad

Nafian Faiz

Ray Rangkuti

 

Dewan Pakar

Dedi Adhuri

Alan Koropitan

Zen Smith

M. Karim

Rachmi Hertanti

Siti Maemunah

Suhana

 

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Riza Damanik

 

Ketua I. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap: Rustan

Wakil Ketua: M. Taher

 

Ketua II. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya: Arie Suharso

Wakil Ketua: Widodo

 

Ketua III. Bidang Pengembangan Usaha Garam: Amin Abdullah

Wakil Ketua:

 

Ketua IV. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut: Tajruddin Hasibuan

Wakil Ketua:

 

Ketua V. Bidang Pengembangan Riset dan Teknologi: Alan Koropitan

Wakil Ketua:

 

Ketua VI. Bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha: Komaruddin

Wakil Ketua: Kadarochim

 

Ketua VII. Bidang Penggalangan Dukungan Publik dan Media: Misbachul Munir

Wakil Ketua: Suhardi

 

Ketua VIII. Bidang Keorganisasian dan Pengkaderan: Sugeng Nugroho

Wakil Ketua:

 

Ketua IX. Bidang Pemberdayaan Perempuan Nelayan: Nurhidayah

Wakil Ketua:

 

Ketua IX. Bidang Analisis Strategis dan Kebijakan Publik: Suhana

Wakil Ketua:

 

Ketua X. Bidang Perlindungan Masyarakat Adat dan Kebudayaan Bahari: Bona Bedding

Wakil Ketua:

 

Ketua XI. Bidang kerjasama dan Hubungan Antarlembaga: Yasser Arafat

Wakil Ketua:

 

Ketua XII. Bidang Hubungan Internasional: Reni Kusumawardani

Wakil Ketua:

 

Ketua XIII. Bidang Hukum dan Perlindungan Nelayan: Rachmi Hertanti

Wakil Ketua: Marthin Hadiwinata

 

Sekretaris Jenderal: Iing Rohimin

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerjasama: Selamet Daroyni

Wakil Sekretariat Jenderal Bidang Internal: Niko Amrullah

 

Bendahara: Fristantine

 

III. KEANGGOTAAN

  1. DPW KNTI Lembata , NTT;
  2. DPW KNTI Tarakan, Kalimantan Utara;
  3. DPW KNTI Lombok Timur, NTB;
  4. DPW KNTI Indramayu, Jawa Barat;
  5. DPW KNTI Surabaya, Jawa Timur;
  6. DPW KNTI Gresik, Jawa Timur;
  7. DPW KNTI Madura, Jawa Timur;
  8. DPW KNTI Lamongan, Jawa Timur;
  9. DPW KNTI Kendal, Jawa Tengah;
  10. DPW KNTI Rembang, Jawa Tengah;
  11. DPW KNTI Demak, Jawa Tengah;
  12. DPW KNTI Semarang, Jawa Tengah;
  13. DPW KNTI Jepara, Jawa Tengah;
  14. DPW KNTI Jakarta, DKI Jakarta;
  15. DPW KNTI Tulang Bawang, Lampung;
  16. DPW KNTI Bengkalis, Kepulauan Riau;
  17. DPW KNTI Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;
  18. DPW KNTI Langkat, Sumatera Utara;
  19. DPW KNTI Tanjung Balai, Sumatera Utara.

 

Saat ini KNTI tengah mempersiapkan pembentukan KNTI di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,  Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

 

  1. IV. AGENDA KERJA

KNTI sebagai organisasi nelayan tradisional akan memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan, pembudidaya ikan, dan garam tradisional. Prioritas 2015-2017 sebagai berikut:

  1. Berperan aktif menginisiasi dan menyusun instrumen perlindungan nelayan, baik berupa RUU Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, RPP Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil, maupun implementasinya di tiap-tiap daerah.
  2. Membangun penguatan dan kemandirian ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.
  3. Memperkuat partisipasi dan perlindungan kepada nelayan perempuan.
  4. Meningkatkan kapasitas organisasi dan pengetahuan anggota terhadap hukum dan kebijakan publik terkait.
  5. Berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
  6. Melakukan advokasi dan pendampingan tehadap anggota yang tengah memperjuangkan pemulihan hak-hak konstitusionalnya.

 

 

Dalam upaya memperkuat perekonomian nelayan tradisional, KNTI mempunyai inisiatif membentuk koperasi nelayan sebagai soko guru semua unit usaha yang dijalani oleh anggota KNTI. Usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan garam, maupun pengolahan hasil perikanan yang mempunyai nilai tambah paling besar akan dikelola berbasiskan koperasi.

 

Jakarta, 24 Februari 2015

Dewan Pengurus Pusat KNTI

 

 

Iin Rohimin

Sekretaris Jenderal

Leave a Comment