• knti@admin

SEKELOMPOK pria dan perempuan setengah baya tampak asyik mengupas kerang hijau, Minggu (2/8) siang itu. Sinar matahari yang dengan garangnya menyengat seolah tidak mereka hiraukan. Malah mereka asyik mengerjakannya sambil bersenda gurau.

Dengan sebilah pisau, tangan mereka masing-masing dengan lincah mengupas tumpukan kerang hijau tersebut. Untuk setiap kilogramnya, mereka akan dibayar Rp3.000.

Para pengupas tersebut membuang kulit kerang secara sembarang. Akibatnya, kulit kerang berserakan di mana-mana. Bau amis pun menyengat menyebar di sepanjang kawasan tersebut. Bau amis itu mengundang jutaan lalat untuk mengerubunginya.

Padahal, kegiatan mengupas kulit kerang yang menjadi pekerjaan sampingan banyak warga di kawasan itu umumnya dilakukan di depan tempat tinggal mereka yang rata-rata terbuat dari papan. Bahkan tidak sedikit yang mengerjakannya tepat di depan pintu rumah. Itulah sebagian kecil warna kehidupan di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Didi, 46, salah seorang warga yang mengupas kulit kerang itu, mengaku sudah tinggal di daerah Marunda sejak 1982 ketika masih bersama dengan orangtuanya. Ayahnya ialah nelayan yang kerap mencari ikan di Laut Jawa dan sekitarnya.

“Rumahnya masih sama seperti ini, dari kayu dan papan. Tapi dulu sedikit lebih luas karena belum seramai sekarang,” ujar Didi sembari menunjuk tempat tinggalnya yang tak jauh dari tempatnya mengupas kulit kerang.

Rumah petak beratapkan seng dengan tampak luar setengah kayu dan tembok berukuran kurang lebih 3×5 meter itu dihuni Didi bersama istri dan satu anaknya. Tidak ada sekat dinding atau apa pun di dalam rumah tersebut. Tempat tidur, makan, dan memasak menyatu.

Saat ditanya tentang rencana pemerintah merelokasi ke rumah susun, Didi mengaku telah mendengar informasi tersebut. Namun, ia mengaku dirinya sulit memperoleh akses informasi tentang prosedur untuk bisa direlokasi.

“Mau banget, Mas, direlokasi. Buat apa juga tinggal di tempat seperti ini? Tapi, ya, itu, mungkin belum semua bisa ditampung ke rumah susun sehingga saya dan teman-teman masih bertahan di sini,” sambungnya.

Didi yang juga seorang nelayan mengaku saat ini tidak sedang melaut karena belum ada modal untuk membeli bahan bakar minyak. Karena itu, saat ini dirinya bersama dengan istri sedang mencari modal dengan kerja seadanya seperti mengupas kulit kerang.

“Ini lagi ngumpulin modal untuk beli BBM sehingga bisa cari ikan lagi. Modalnya belum terkumpul semua, Mas, masih kurang sekitar Rp1 jutaan,” pungkas Didi.

Keberpihakan pemerintah
Kondisi kehidupan nelayan di kawasan Cilincing itu hanyalah potret dari titik-titik kemiskinan para nelayan di daerah pesisir. Ribuan desa pesisir lainnya di Indonesia jauh dari kata layak.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengatakan sekitar 7.000 desa pesisir dan nelayan di seluruh Indonesia memerlukan keberpihakan pemerintah untuk memberikan pelayanan perumahan yang layak. Saat ini mayoritas nelayan tradisional di Indonesia belum memiliki akses untuk mendapatkan tempat tinggal layak.

“Secara umum, persoalan mendasarnya terdapat pada kondisi sanitasi yang buruk, sertifikasi tanah yang minim dan diperparah lagi dengan tingginya ancaman bencana akibat perubahan iklim,” ujar Riza kepada Media Indonesia, Minggu (2/8).

Salah satunya yang terdekat dari pemerintah, menurut Riza, ialah kampung nelayan di Cilincing. Menurutnya, sangat tidak layak sebuah kota metropolitan seperti Jakarta masih memiliki kawasan kumuh dan tidak terpelihara. Padahal, ada ribuan orang yang mencari rezeki dan menggantungkan nasib di daerah pesisir.

Riza mengakui memang saat ini sudah ada langkah konkret pemerintah pusat ataupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merelokasi ke rumah susun. Namun, upaya tersebut dianggap belum maksimal karena masih banyak nelayan dan orang yang menggantungkan hidup di pesisir Laut Jawa belum mendapatkan akses rumah susun tersebut.

“Memang relokasi sudah ada beberapa di Jakarta, tapi sayang prosesnya di masa lalu yang tidak partisipatif sehingga menyebabkan program tersebut lama terbengkalai dan baru sekarang mulai digiatkan kembali,” jelas Riza.

Penyediaan lahan
Riza juga menambahkan harus ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah guna membahas permasalahan penyediaan lahan yang kerap kali menjadi masalah utama dalam penyediaan rumah. Pasalnya, sering terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pembebasan lahan sehingga pembangunan tersebut tertunda.

“Pemerintah daerah harus bisa menyediakan lahan sehingga pemerintah pusat dalam pemberian alokasi dana dan prioritas pembiayaan bisa berjalan dengan baik. Jangan seperti yang sudah-sudah, pemerintah pusat sudah siapkan dana, tapi lahannya tidak ada,” tegas Riza.

Menurut Riza, kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus dan dimungkinkan untuk diselesaikan segera. Negara tidak boleh membiarkan warga yang berprofesi sebagai nelayan hidup dengan di permukiman yang buruk. Pasalnya, menurut data yang dihimpun KNTI, hanya 40% nelayan yang memiliki tempat tinggal layak.

“Di banyak negara, kita bisa menyaksikan bahwa kawasan pesisir identik dengan kekumuhan. Namun, kita juga menyaksikan bahwa kondisi itu bisa diubah dengan keberpihakan pemerintah yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pesisir, termasuk dalam perumahan dan tata ruang yang adil,” jelas Riza. (M-5)

http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/14412/Perumahan-Layak-untuk-Nelayan/2015/08/15

2 Comments

Leave a Comment