• knti@admin

Memastikan Kehadiran Negara Menyejahterakan Masyarakat Nelayan dan Petambak Indonesia

Assalaamua’laikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak/ Ibu para tokoh bangsa, pimpinan organisasi nelayan dan petambak yang kami banggakan,

Pertama dan paling utama kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya Indonesia melewati pesta demokrasi Pemilu Presiden 9 Juli dengan partisipasi publik yang meningkat, damai, dan terbilang sukses.

Kedua, melihat perkembangan teraktual hasil quick count maupun real count versi masyarakat sipil dengan menggunakan data C1 KPU yang cendrung stabil, serta tidak pula bermaksud mendahului pengumuman KPU 22 Juli nanti, kami mengucapkan selamat kepada Jokowi – JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014 – 2019.

Sebagai organisasi massa nelayan dan petambak Indonesia, KNTI memberikan apresiasi kepada Jokowi – JK atas keberaniannya membawa isu minor (baca: kelautan, perikanan, dan kenelayanan) ke tengah mainstream penguatan substansi demokrasi kita.

Namun demikian, sewajarnya kami juga hendak menyampaikan tantangan besar yang tengah dan akan dihadapi oleh pemerintahannya kelak dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Persoalan Mendasar Kelautan
Pertama, sepuluh tahun terakhir kita menyaksikan tidak ada korelasi positif antara peningkatan anggaran APBN (baik secara nasional maupun khusus di kementerian Kelautan dan Perikanan) dengan kesejahteraan nelayan maupun kedaulatan ekonomi kelautan.

Faktanya, penyelenggaraan 1000 kapal INKA MINA berbobot >30GT salah sasaran, Minapolitan jalan ditempat, impor ikan ditoleransi 10 persen (dengan tren meningkat), revitalisasi tambak pantura tidak menunjukkan hasil, jual-beli izin kapal dan pencurian ikan gagal dikurangi, hingga distribusi program di pulau-pulau kecil tidak merata.

Maka semua mengindikasikan karakter program tersebut: tersandera oleh kepentingan politik praktis, mubazir (sia-sia), menjadi “suap” dan membodohi daya kritis rakyat (nelayan dan petambak), hingga mendorong ketergantungan rakyat terhadap swasta (asing).

Kedua, sektoralisme pengelolaan sumber daya alam masih begitu kuat akibat lemahnya kepemimpinan nasional. Pada akhirnya merugikan “kelautan dan perikanan” yang terbilang baru mendapat perhatian.

Secara sistemik peran dan dan fungsi sektor kelautan disempitkan pada besaran kontribusi ekonomi dan luas daratan sebagai indikator mobilisasi sumber daya negara. Inilah penyebab kesejahteraan nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir pada umumnya belum menjadi perhatian.

Ketiga, kenyataan lemahnya partisipasi organisasi nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir pada umumnya dalam penyusunan kebijakan publik. Akhirnya, produk kebijakan publik lebih menjadi ancaman daripada peluang melindungi kepentingan keselamatan nelayan maupun sumber daya alam kepulauan Indonesia.

Ancaman Kemiskinan Nelayan
Secara lebih operasional, akar soal kemiskinan nelayan teraktual bersandar pada 3 soal. Pertama, ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan. Sekitar 90% dari 2,8 juta nelayan kecil Indonesia hanya membawa pulang rata-rata 2 kg ikan per hari. Jika mereka berhasil menjual ikan tersebut ke pasar, maka penghasilan rata-rata mereka hanya sekitar Rp 20 – 30 ribu.

Bukan karena di laut tak ada ikan, tapi minimnya tangkapan ikan nelayan kecil disebabkan tidak efektifnya instrumen Negara bekerja di laut. Sebab Negara membiarkan kapal-kapal berbobot besar bebas menangkap ikan di perairan kepulauan atau beroperasi kurang dari 12 mil laut dari garis pantai.

Faktanya, sebanyak 99,5 persen armada ikan Indonesia, termasuk kapal berbobot 30-100GT beroperasi di perairan kepulauan. Hanya 0,5 persen dari sisanya berani berhadapan dengan kapal-kapal ikan asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (12 – 200 mil laut). Faktor berpengaruh lainnya adalah kualitas lingkungan laut yang terus menurun, dan cuaca yang semakin ekstrem.

Kedua, tidak terpenuhinya hak-hak dasar keluarga nelayan dan petambak. Di Marunda Jakarta Utara misalnya, meski jaraknya kurang dari 20 kilometer dari Istana Presiden, kealpaan pemerintah melindungi keluarga nelayan terlihat jelas. Mulai dari ketidaklayakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, sulitnya mendapatkan air bersih, hingga kondisi permukiman dan lingkungan perairan yang buruk.

Ketiga, kuatnya arus liberalisasi. Pada akhir 2015, Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Komoditas perikanan telah menjadi 1 dari 12 sektor prioritas pasar tunggal ASEAN. Buruknya perlindungan hak-hak nelayan kecil, lebarnya ketimpangan pembangunan infrastruktur perikanan antara barat dan timur Indonesia, minimnya pendidikan dan pelatihan pengolahan ikan, hingga rendahnya dukungan teknologi, maka mustahil nelayan Indonesia memperoleh manfaat dari MEA. Jika terlambat berbenah, tidak mustahil laut Indonesia segera dibanjiri tenaga kerja (baca: nelayan) asing, kapal-kapal bukan berbendera merah-putih, maupun produk perikanan impor dari Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Presiden Pro Nelayan dan Kelautan
Presiden dan wakil rakyat terpilih haruslah memperkuat persatuan, serta mendekatkan kita pada cita-cita didirikannya NKRI. Oleh sebab itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyerukan:
1. Seluruh nelayan, petambak, dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk kembali memperkuat silaturahmi, persatuan dan kesatuan, pasca Pilpres 2014. Pada akhirnya tidak ada kalah ataupun menang. Karena pemenang sesungguhnya adalah nelayan, petambak, serta rakyat Indonesia secara keseluruhan.
2. Presiden terpilih untuk kelak memenuhi komitmennya memperbesar perhatian dan keberpihakannya terhadap sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam rangka menyejahterakan nelayan dan petambak Indonesia.
3. Presiden terpilih harus dapat menjadi pengayom dan mendorong tumbuh-kembangnya organisasi nelayan dan petambak yang kuat di Indonesia. Inilah modal Indonesia kelak menjadi negara berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
4. Presiden terpilih untuk mempertimbangkan (baca: tidak mengulang kesalahan) Persoalan Mendasar Kelautan dan Akar Kemiskinan Nelayan (seperti telah disebutkan diatas) sebagai langkah awal membawa Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat ke depannya. Laut adalah solusi Indonesia.
5. Presiden terpilih untuk berkomitmen melaksanakan Instrumen Internasional Perlindungan Nelayan Kecil atau Voluntary Guidelines on Small Scale Fisheries (VGSSF). Instrumen ini adalah panduan perlindungan nelayan yang pertama di dunia dan baru saja di sahkan 10 Juni 2014 lalu pada Sidang ke 31 Komisi Perikanan Dunia, Organisasi Pangan Dunia (FAO). Berbekal 13 pasal, instrumen ini di antaranya mengatur pembaruan agraria kelautan, kelayakan lingkungan kerja bagi nelayan, rantai dagang berkeadilan, peran strategis perempuan nelayan pada hulu-hilir perikanan, minimalisir dampak buruk perubahan iklim, serta dukungan implementasi dan pemantauan VGSSF untuk masing-masing negara.

Semoga hari-hari ke depan ikhtiar kita didekatkan dengan prestasi kesejahteraan di kampung-kampung nelayan dan petambak di seluruh Indonesia.

Balai Kartini, 17 Juli 2014

M. Riza Damanik – 0818773515
Ketua Dewan Pembina

Download Versi PdF : Pernyataan KNTI pada Dialog Kebangsaan

 

Leave a Comment