Home » KABAR NELAYAN » Perlu Kerja Kolaborasi Agar Nelayan Kecil Bisa Akses BBM Bersubsidi

Perlu Kerja Kolaborasi Agar Nelayan Kecil Bisa Akses BBM Bersubsidi

admin 19 Feb 2021 6

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya ikan yang luar biasa, terlebih di topang dengan sumberdaya nelayan kecil tradisonal yang besar. Peranan nelayan kecil baik ditingkat daerah maupun secara nasional sangatlah besar, 90% nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yang ikut andil besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi.

Hasil tangkapan nelayan kecil Indonesia 80% hasil produksinya memenuhi kebutuhan konsumsi domestic, kemudian laporan FAO (2014) mencatat komoditas ikan telah menyumbang 54% dari total asupan protein hewani bangsa Indonesia. Hal ini menjadi gambaran bahwa peran penting nelayan kecil dan potensi perikanan bagi bangsa dan negara Indonesia sangatlah besar. Kendati demikian nelayan kecil dirasa masih kurang perhatian, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hak dasarnya seperti akses terhadap bbm bersubsidi.  Dalam kegiatan konsolidasi nelayan Sumatera Utara, Sekjen DPP KNTI, Iing Rohimin menyampaikan bahwa harga bbm berpengaruh besar kepada keberlangsungan usaha nelayan.

“KNTI sejak dulu terus berupaya adanya perubahan kebijakan agar tercipta kebijakan  yang menjamin kesejateraan nelayan kecil tradisional, salah satunya adalah akses nelayan kecil terhadap bbm bersubsidi. Perlu kita ketahui bahwa lebih dari 60% biaya operasional usaha nelayan diperuntukan membeli bbm, maka jika nelayan kecil tidak bisa mengakses bbm bersubsidi sudah dipastikan biaya operasionalnya akan besar.” Terang Iing Rohimin

Nelayan, lanjut Iing masih banyak yang belum mendapatkan KUSUKA yang menjadi syarat penting yang diminta oleh dinas sebagai syarat nelayan menerima surat rekomendasi akses bbm bersubsidi. Selain itu, nelayan harus memiliki Pas Kecil sebagai kelengkapan dokumen untuk mengakses bbm bersubsidi, saat ini dalam memperolehnya masih terbilang sulit..

“KNTI berkeyakinan tidak ada permasalahan yang tidak bisa di selesaiakan, target tahun 2021 ini satu SPDN di Kota Semarang bisa kita hidupkan kembali.” Ujar Iing

Sumatera Utara memilki wilayah lautan lebih luas dari daratan, memiliki panjang pantai timur selat malaka 545 km dan pantai barat samudra hindia 755 km. Memiliki jumlah kapal perikanan  sebanyak 37.837 unit, 13.416 unit diantaranya merupakan kapal motor dibawah 5 GT. Berdasarkan potensi tersebut Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Utara, T Panggabean menyampaikan, pemerintah akan mengedepankan kegiatan dan seluruh upaya lebih kepada lautan salah satunya pemberian asuransi nelayan.

“Sasaran target asuransi adalah yang benar-benar punya hak dan sesuai, kemudian untuk KUSUKA sebesar 4374 sudah di terbitkan.” Terang Panggabean

Dinas Kelautan Perikanan, lanjut dia, memiliki permasalahan yakni terkait alokasi anggaran yang minim, sedangkan luas wilayah perairan sumatera utara 110.000 km2. Selain itu, persolan lainnya ada pada regulasi yang tumpang tindih yang melingkup perikanan serta ada hal-hal lain yang perlu diluruskan dan dijelaskan kembali secara runtut misalnya soal penerbiatan rekomendasi pembelian bbm bersubsidi.

“Bahwa penerbitan rekomendasi pembelian BBM Solar Bersubsidi  bagi Nelayan dilakukan Oleh Perangkat Daerah kabupaten atau kota yang membidangi Perikanan dan Kepala Pelabuhan Pusat dan Daerah.” Terang Panggabean

Sementara itu, Kepala PPS Belawan, Henry M Batubara menuturkan soal fungsi Pelabuhan perikanan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 bahwa fungsi pelabuhan perikanan memiliki fungsi sebagai pemerintahan dan fungsi pengusahaan.

“Akses BBM Bersubsidi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPS Belawan), di WKOPP PPS Belawan terdapat 8 (delapan) penyalur BBM Bersubsidi (minyak solar/gas oil) resmi dari PT. Pertamina (Persero).” Jelas Henry

Lanjut Henry, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2020 tentang pencabutan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 13/permen-kp/ 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu untuk usaha perikanan tangkap, serta Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang penerbitan jenis bahan bakar minyak tertentu, kewenangan penerbitan Surat rekomendasi Pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu  dilimpahkan kepada pemerintah daerah (provinsi/kota/kab).

Henry juga menyoroti personal lain dalam penyaluran bbm bersubsidi didaerah, terutama soal tata kelola SPDN.

“Terjadi ketidaksediaan bbm subsidi di daerah, jika sudah tersedia SPDN, persoalannya  adalah pengelola SPDN tersebut, pemerintah menyediakan SPDN cuma di tutup. Perlu ada solusi bagaimana menghidupkan kembali SPDN ini, mungkin dinas provinsi bisa merumuskan SPDN yang sudah tidak aktif ditarik kembali pengelolanya kemudian memberikan wewenang pengelolaanya kepada pengurus KNTI di kabupaten atau kota.” Terang Henry

Soal pemodalan, lanjut Henry bisa minta bantuan ke KKP melalui BLU, SPDN yang ada namun tidak operaisonal bagaimana di ambil alih dan berganti pengelola.

KNTI sebagai organisasi masyarakat siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar hak-hak nelayan terpenuhi, mulai dari hak dasarnya terlebih dahulu yang menjadi kebutuhan pokok yaitu bbm bersubsidi.

“Tidak ada dinas yang ingin menyengsarakan rakyatnya dan mempersulit nelayannya. Tetapi seringkali terjadi persoalan dilapangan, mulai dari pelaksanaan regulasi, hubungan kerjasama pihak ke tiga dan lain sebagainya. Hingga akhirnya hanya kinerja pemerintah yang di sorot,  padahal masih banyak persoalan di lapangan yang melatarbelakanginya.” Tutup Iing

Koresponden : Intan RJH

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Perempuan Pesisir dan Sanitasi Air Bersih

admin

23 Mar 2024

Perempuan pesisir adalah kelompok marginal yang paling terkena dampak terhadap kurangnya akses sanitasi dan air bersih, selain kebutuhan kesehariannya dalam rumah tangga, perempuan juga lebih membutuhkan privasi saat buang air besar dan mandi dibandingkan laki-laki. Dalam sosial Masyarakat Perempuan juga dianggap sebagai pengguna utama, penyedia, pengelola air dan sanitasi rumah tangga. Namun realita yang ada …

Focus Group Discussion (FGD) Gender dan intersectionalitas

admin

22 Feb 2024

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melaksanakan Kegiatan FGD tentang gender dan intersectionalitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai Badan Otonom KNTI yaitu di Kota Semarang, Kota Medan, Kab. Bangkalan dan Kab. Lombok Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan februari 2024, dimulai pada tanggal 16 Februari bertempat di KPPI semarang provinsi Jawa …

Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis

admin

07 Feb 2024

Siaran Pers KNTI Jakarta, Indonesia – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang mewakili suara dan aspirasi lebih dari 100.000 nelayan tradisional di seluruh Indonesia, merilis laporan komprehensif memaparkan tantangan kritis yang dihadapi oleh nelayan kecil dan tradisional dan harapan nelayan untuk pemilu 2024 mendatang. Menurut Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, riset KNTI menggambarkan data betapa …

KNTI Gelar Training of Trainer untuk Kenalkan EBT Kepada Nelayan Pesisir

admin

03 Oct 2023

Banda Aceh (AWN) – Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia  bersama dengan  Dewan Pimpinan Wilayah (KNTI) Provinsi Aceh  menggelar Kegiatan training of trainer  (TOT) untuk memberikan edukasi kepada nelayan tentang manfaat dan mitigasi terhadap kelangkaan bahan bakar minyak bagi nelayan pada tanggal 29-30 Oktober di Kuala Village Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman …

JENDELA NEGERI: Problematika Nelayan

admin

12 Apr 2023

Jakarta, 6 April 2023, Dani Setiawan Ketua Umum KNTI menghadiri siaran acara TVRI Jendela Negeri yang bertajuk “Problematika Nelayan”. Berdasarkan hasil wawancara tim TVRI, Salah satu Problematika Nelayan seperti di Bangka Belitung dan di beberapa daerah lainnya adalah pendangkalan. Dalam hal ini, Dani melihat bahwa problematikanya adalah tentang siapa yang akan mengambil kewenangan dalam menangani …

Conference of Small Scale Fisherfolks in Central Java Province, Indonesia

admin

27 Sep 2022

The Small Scale Fisherfolks Conference of Central Java Province which was held on September 7 2022, located in Tambakrejo, Semarang City. This conference is a momentum to connect small scale fisherfolks, coastal communities, and fisheries policy stakeholders at the provincial and central levels. A total of 300 participants attended this conference, around 250 fishermen and …